Landak, Kalimantan Barat — Aktivitas Pabrik Pengolahan CPO milik PT Multi Perkasa Sejahtera (MPS) di wilayah Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, lumpuh setelah disegel massa aksi dari Forum Komunikasi Masyarakat Pantu Seratus dan Selibong, Kamis (7/5/2026).

Aksi penyegelan dipicu dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap seorang karyawan bernama Supriyanto.

Massa menilai perusahaan bertindak tidak profesional karena menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP3) tanpa didahului surat peringatan tahap pertama maupun kedua, sebelum akhirnya mengeluarkan surat PHK tertanggal 22 April 2026.

Menurut perwakilan massa, persoalan bermula dari insiden pada 9 Maret 2026 ketika istri Supriyanto disebut membakar sampah di area mess karyawan. Namun warga menilai alasan tersebut tidak layak dijadikan dasar pemecatan permanen.

Mereka menduga perusahaan telah mengabaikan prinsip pembinaan pekerja serta prosedur ketenagakerjaan yang semestinya dijalankan secara bertahap dan manusiawi.

Dalam aksi tersebut, massa mendirikan plang kayu di area perusahaan dan melakukan ritual adat sebagai simbol penghentian sementara aktivitas operasional pabrik.

Tindakan itu disebut sebagai bentuk protes keras masyarakat terhadap sikap perusahaan yang dianggap tidak menghargai hak pekerja dan kearifan lokal masyarakat sekitar.

“Kalau memang ada pelanggaran, kenapa langsung SP3 dan PHK? Di mana pembinaan dan mediasi? Kami meminta perusahaan membuka ruang dialog, bukan mengambil keputusan sepihak,” tegas salah satu peserta aksi di lokasi.

Massa juga meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Landak turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap proses PHK tersebut. Mereka menilai langkah perusahaan berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib mengedepankan mekanisme bipartit dan mediasi.

Sementara itu, pihak HRD PT MPS menyatakan telah menerima aspirasi masyarakat dan akan meneruskan tuntutan tersebut kepada jajaran manajemen perusahaan untuk dibahas lebih lanjut. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak direksi terkait tuntutan pencabutan PHK maupun penghentian aksi penyegelan.(Tim Investigasi)

MAROS — Publik Kabupaten Maros diguncang oleh mencuatnya perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret seorang oknum anggota kepolisian aktif berpangkat Aipda berinisial Himawan, personel yang diketahui bertugas di lingkungan Polres Maros. Perkara tersebut kini telah bergulir di meja hijau dengan nomor perkara 30/Pid.Sus/2026/PN Mrs di Pengadilan Negeri Maros Kelas IB.

Terdakwa disebut terlibat dalam dugaan tindak pemaksaan hubungan seksual disertai kekerasan terhadap korban yang disebut masih memiliki hubungan keluarga dekat, yakni keponakannya sendiri. Tidak hanya itu, terdakwa juga diduga melakukan upaya percobaan aborsi menggunakan obat-obatan atau jamu guna menggugurkan kandungan korban. Kasus ini menuai perhatian luas masyarakat karena melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan justru diduga menjadi pelaku kejahatan serius terhadap anak dan perempuan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini terdakwa telah berstatus tahanan kejaksaan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Maros, yang beralamat di Jalan Poros Kariango, Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Proses hukum masih terus berjalan dan sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung secara tertutup pada Senin, 6 April 2026, di Pengadilan Negeri Maros Kelas IB.

Kasus ini dinilai dapat dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana berat, di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta ketentuan dalam KUHP terkait pemerkosaan, kekerasan seksual terhadap anak atau keluarga sedarah, dan dugaan percobaan menggugurkan kandungan secara ilegal. Apabila terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terdakwa terancam hukuman pidana berat serta sanksi etik dan pemecatan dari institusi kepolisian.

Masyarakat kini menanti sikap tegas aparat penegak hukum dan institusi Polri dalam menangani perkara ini secara transparan dan tanpa perlindungan terhadap pelaku. Banyak pihak mendesak agar proses hukum dilakukan secara profesional demi menjamin keadilan bagi korban serta menjaga marwah institusi kepolisian di tengah sorotan publik yang semakin tajam terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan aparat negara.(Red)

Ketapang — SPBU Nelayan (SPBN) di Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, diduga menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak sesuai peruntukan. BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan, diduga dipindahkan ke dalam drum dan jerigen berukuran besar untuk selanjutnya dibawa ke aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau tambang emas ilegal.

Dari dokumentasi yang dihimpun tim liputan, terlihat petugas SPBN melakukan pengisian BBM subsidi ke sejumlah wadah besar. Aktivitas tersebut memicu kecurigaan warga sekitar karena pengisian tidak dilakukan langsung ke kapal nelayan sebagaimana prosedur penyaluran BBM subsidi pada umumnya. Warga menduga BBM itu ditampung terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke lokasi tambang ilegal yang masih marak beroperasi di wilayah Ketapang.

Praktik penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran dinilai melanggar ketentuan hukum dan merugikan masyarakat, khususnya nelayan kecil yang berhak menerima subsidi pemerintah. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, setiap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Selain dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, distribusi bahan bakar untuk mendukung aktivitas PETI juga berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum lainnya. Aktivitas pertambangan tanpa izin bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pelaku PETI dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba. Aparat penegak hukum diminta segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyaluran BBM tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak tertentu.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pengelola SPBN maupun pihak terkait mengenai dugaan penyaluran BBM subsidi tersebut.

Masyarakat berharap Pertamina, BPH Migas, serta aparat kepolisian segera turun tangan melakukan pengawasan dan penindakan tegas agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk mendukung aktivitas ilegal.(Tim Investigasi)

BANTAENG – KOMPAS. Bupati Bantarng, M. Fathul Fauzy Nurdin mengunjungi Cekdam  (tanggul pengaman) Balang Sikuyu, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Jumat sore, 8 Mei 2026.

Kepala daerah yang akrab disapa Uji Nurdin ini mengatakan, kunjungan ini dalam rangka persimpangan proses pengerukan atau pembersihan Balang Sikuyu.

“Kita bisa lihat lumpurnya sudah sangat tebal karena sebelumnya tidak pernah dilakukan pengerukan,” ungkap Uji Nurdin.

Beliau menambahkan, bahwa pengerukan ini dilakukan agar Cekdam Balang Sikuyu untuk mengontrol debit air pada musim penghujan agar banjir bisa dicegah.

“Semoga dengan pengerukan ini, bisa kita mengurangi atau kita berharap Bantaeng tidak banjir lagi.

Sehingga saya mohon dukungan dan doa masyarakat agar Bantaeng kita baik-baik saja,” Pungkasnya.

MAKASSAR – KOMPAS. Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel dalam rangka Upaya Stabilisasi Harga Jelang Momen Idhul Adha Tahun 2026.

Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis, 7 Mei 2026.

‎Dalam arahannya, Fatmawati Rusdi mengungkapkan, empat arahan strategis pengendalian inflasi di Sulsel jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.

Dirinya meminta, seluruh daerah memperkuat koordinasi dengan Bulog melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

Ia menekankan agar GPM dioptimalkan hingga tingkat kelurahan dan fokus pada delapan komoditas utama penyumbang inflasi.

“Intervensi harus dilakukan secara maksimal, terutama pada komoditas seperti minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya, demi memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat jelang Iduladha,” tutur Wagub.

Sementara Bupati Bantaeng, Uji Nurdin memberikan apresiasi adanya High Level Meeting untuk menjamin stabilitas harga pangan.

Dirinya siap berupaya memastikan ketersediaan pasokan, dan mengintervensi pasar untuk menekan potensi lonjakan inflasi akibat kenaikan permintaan jelang Iduh Adha.

“Kita siap melakukan koordinasi dengan unsur Forkopimda dan instansi terkait dalam memastikan harga komoditas pokok, terutama daging sapi/ayam, telur, dan, minyak, cabai , dan lainnya tidak melonjak drastis.

InsyaAllah ketersediaan stok bahan pangan dan hewan kurban di pasar aman”, pungkasnya.

Laporan : Suarni Kabiro Bantaeng Sulsel