Boltim, Kompas :Kabar mengenai munculnya manuver-manuver gelap dari oknum pengusaha tambang emas ilegal yang berupaya membuka kembali lokasi penambangan di Perkebunan Mintu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), telah dipastikan kandas.
Kapolres Boltim AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan menegaskan bahwa penutupan total aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah tersebut bersifat mutlak, tanpa kompromi, dan jauh dari ekspektasi para oknum yang ingin mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat.
Ketegasan Polres Boltim ini bukan sekadar tindakan represif, melainkan langkah preventif yang diambil berdasarkan pertimbangan matang untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang sudah pada tahap kritis, serta mencegah potensi bencana ekologis yang dapat merenggut nyawa warga di masa depan.
Saat dikonfirmasi secara terpisah pada Kamis (16/07/2026), AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan menyatakan bahwa seluruh kegiatan di lokasi Mintu telah dihentikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa keputusan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat kondisi geografis lokasi yang sangat sensitif.
“Kami sangat peduli dengan keselamatan saudara-saudara kita di Desa Motongkad. Aktivitas PETI di Mintu telah kami hentikan dan tutup, karena dampak kerusakan lingkungannya sudah terlihat nyata dan membahayakan warga,” tegas Kapolres Boltim dengan nada serius namun penuh empati.
Ia mengingatkan bahwa lokasi Mintu berada tepat di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kawasan tangkapan air yang vital. Pembabatan hutan dan penggalian tanah menggunakan alat berat excavator telah menghilangkan fungsi resapan air alami. Jika aktivitas ini dibiarkan berlanjut, sungai di hilir tidak akan mampu lagi menampung debit air saat curah hujan tinggi, yang berujung pada banjir bandang mematikan bagi permukiman warga.
Keputusan tegas Kapolres Boltim disambut lega dan diapresiasi tinggi oleh warga sekitar, khususnya masyarakat Desa Motongkad yang berada di wilayah hilir. Mereka mengakui bahwa perencanaan tata kelola lingkungan yang tidak matang di kawasan hulu Mintu telah menciptakan bom waktu bencana.
“Kasian kalau aktivitas penambangan itu dibiarkan. Pohon sudah ditebang, tidak ada lagi asupan serapan air hujan ke pepohonan. Tentunya luapan air hujan tersebut akan langsung menuju ke sungai, dan berpotensi besar terjadi bencana banjir,” keluh salah satu warga dengan nada prihatin.
Warga juga menyuarakan keprihatinan mendalam terkait isu manuver gelap yang beredar. Mereka menduga kuat adanya campur tangan oknum orang dekat petinggi yang menginginkan lokasi Mintu dibuka kembali demi kepentingan bisnis semata. Oleh karena itu, mereka mendesak Gubernur Sulawesi Utara dan instansi terkait untuk segera bertindak.
“Olehnya, kami warga berharap kiranya Bapak Gubernur bisa meminta ulang titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga tidak merugikan masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk pencegahan dini. Kalaupun mereka mau bertambang, sebaiknya jangan di lokasi yang rawan akan bencana, karena ini bisa merugikan masyarakat sekitar,” harap warga dengan lantang.
Penutupan tambang ilegal di Mintu oleh Polres Boltim adalah contoh nyata bagaimana penegakan hukum harus bersanding dengan kemanusiaan. Di tengah godaan ekonomi dan tekanan dari oknum-oknum tertentu, kepolisian memilih berdiri tegak di sisi rakyat kecil yang terancam kehilangan rumah dan nyawa akibat keserakahan segelintir orang.
