Beranda blog Halaman 338

Program Bantuan Seragam Sekolah Gratis Yang Diluncurkan Oleh Bupati Subang Menyisakan Polemik

0

*Program Bantuan Seragam Sekolah Gratis Yang Diluncurkan Oleh Bupati Subang Menyisakan Polemik*

Subang – Bupati Subang Reynaldi Putra Andita Budi Reami (Kang Rey) meluncurkan program serangan sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP yang dimulai secara resmi pada15 Januari 2026 , program ini bertujuan menjamin keteraan akses pendidikan, menghilangkan rasa minder siswa kurang mampu, serta memastikan seluruh siswa memiliki seragam kayak guna meningkatkan fokus belajar.

Program seragam sekolah gratis ini menyiksakan polemik, karena pelaksanaannya yang tidak merata dan menjadi masalah dikalangan masyarakat subang.

Kordinator Forum Arusbawah,Andi L Hakim (Gondrong). Menyoroti program pembagian seragam sekolah gratis untuk SD dan SMP,di seluruh kabupaten Subang Kamis (4/2/2026).

Saat disambangi awak media Ia, menyoroti praktek pendistribusian. Pantauan kami di lapangan semua siswa -siswi sebagian belum mendapatkan bantuan seragam tersebut dan produk jenis bahan yang digunakan berbeda -beda jenis nya.imbuhnya.

Lanjut Andi dari permasalahan ini kami akan hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Subang dan mengundang kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdik) Pejabat pembuatan komitmen (PPK) Dinas Pendidikan kabupaten Subang dan Pihak ketiga pemenang tender tersebut.

Menurut andi L Hakim kalau proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem Elektronik atau E -Katalog, harus memvalidasi kemampuan perusahaan secara sistem dan terverikasi fisik, apalagi produk ada yang tidak sesuai, maka harus ditolak atau diretult, jenis bahan yang digunakan berbeda kualitasnya, ini akan mempengaruhi harga satuan,
Imbuhnya.

Indikasi ini harus menjadi bahan acuan dan perhatian semua pihak termasuk DPRD Kabupaten Subang dalam pungsi pengawasan , penggunaan anggaran Daerah, jelas ini tidak sedikit nilainya Miliyaran Rupiah pungkasnya.

Kebersamaan : FKPPI Kapuas Hulu Aktif Ikut Donor Darah

0

Kalbar: Kapuas Hulu: Kebersamaan yang hakiki kembali tertuang. Pengurus Cabang 1506 Keluarga Besar FKPPI Kabupaten Kapuas Hulu, tampak aktif mengikuti aktivitas donor darah.

Implementasi kegiatan yang tujuan dasarnya membantu memenuhi kebutuhan golongan darah tertentu itu, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Persit Kartika Chandra Kirana Cabang L Kodim 1206 Koorcab Rem 121 PD XII/Tanjung Pura.

” Secara organisatoris, Anggota dan Pengurus Cabang 1506 KB FKPPI Kapuas Hulu, senantiasa hadir dalam mengisi dan mengikuti aktivitas sosial, baik internal, pemerintah maupun dilingkungan masyarakat luas, ” ucap Pengurus. 007/Danil.A

Keluarga Besar Alumni SMP Yapendak Pabatu Angk.84 Sampaikan Rasa Duka Citanya

0
  • KOMPAS.SBS || Medan Sumut – Penentuan saat kematian bagi mahluk yang ada di dunia ini merupakan hak preogratif dari Tuhan Yang Maha Esa tanpa disadari yang menjalaninya.

Saat ini, takdir kematian tersebut dialami oleh almarhum Norton Sihombing (61) suami dari Damaris Sitompul salah satu alumni dari SMP Yapendak PTP 6 Pabatu Angkatan 1984 yang meninggal pada hari Sabtu, 31 Desember 2026 kemarin.

Almarhum Norton Sihombing disemayamkan dirumah duka Komplek Perumahan Griya Martubung Jln. Jaring 2 No. 223 Blok 12 Medan Labuhan – Medan dan dikebumikan di TPU Kristen Afdeling 8 lama Kebun Pabatu, Selasa (03/01/2026).

Keluarga besar Alumni SMP Yapendak PTP 6 Pabatu Angkatan 1984 turut berduka cita atas meninggalnya suami dari Damaris Sitompul karena almarhum Norton Sihombing sosok yang ramah dalam pergaulan keseharian selama hidupnya.

Selain menyampaikan rasa turut berbelasungkawa, para alumni SMP Yapendak PTP 6 Pabatu Angkatan 1984 yang domisilinya diberbagai wilayah Indonesia menggalang dana duka yang dikoordinir salah satu alumni Rachel Sembiring.

“Agenda pengumpulan dana partisipasi seperti ini merupakan agenda tetap dari Alumni SMP Yapendak PTP 6 Pabatu Angkatan 1984, baik dalam acara suka maupun duka,” ucap Rachel Sembiring.(*)

“Ketum PWDPI: OTT Rizal, Kakanwil Bea Cukai Lampung Pintu Masuk Bongkar Mafia Pajak”

0

Kompas.sbs – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Rizal, yang baru saja menjabat selama sepekan sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Lampung setelah dilantik pada 28 Januari 2026, menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Umum Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS. Selain itu, kasus ini juga diharapkan menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan mafia pajak yang diduga telah lama beroperasi di Provinsi Lampung.

Menurut M. Nurullah RS, kasus ini menunjukkan adanya kekhawatiran serius terkait sistem seleksi dan pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah.

“Seorang pejabat yang baru saja dilantik dalam waktu singkat kemudian menjadi sasaran OTT KPK, ini mengindikasikan bahwa ada celah dalam proses verifikasi dan pemilihan calon pejabat,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (5/2/2026).

Ketum PWDPI juga mengkritik bahwa kasus semacam ini dapat merusak citra institusi pemerintah di mata masyarakat.

“Masyarakat memiliki harapan besar terhadap pejabat negara untuk menjalankan tugas dengan integritas dan akuntabilitas. Kasus seperti ini hanya akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun,” tegasnya.

Selain itu, M. Nurullah RS menekankan pentingnya transparansi dalam penyelidikan kasus ini dan mengajak KPK untuk menggali lebih dalam terkait kemungkinan keterlibatan Rizal dengan jaringan mafia pajak di Lampung.

“Kita tidak bisa melihat kasus ini secara terpisah. Ada dugaan bahwa mafia pajak telah lama memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan dan bea cukai untuk menguras pendapatan negara. OTT terhadap Rizal harus menjadi momentum untuk membongkar seluruh jaringannya, termasuk pihak-pihak yang mungkin berada di baliknya,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kasus terkait mafia pajak tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat luas yang akhirnya harus menanggung beban akibat kerugian pendapatan negara.

“Mafia pajak adalah ancaman serius bagi perekonomian negara. Mereka beroperasi secara sistematis, merusak persaingan usaha yang sehat dan mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Selain itu, M. Nurullah RS juga mengimbau agar pihak DJBC melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dan pengawasan di lingkungannya untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi proses penegakan hukum dalam kasus ini dan mendukung upaya pemberantasan korupsi serta mafia pajak di Indonesia.

Sebagai informasi, Rizal yang juga pernah menjabat sebagai Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, ditangkap KPK pada Rabu (4/2) bersama sejumlah pihak lainnya di wilayah Lampung dan Jakarta.

KPK belum memberikan rincian lengkap mengenai dugaan korupsi yang dilakukan oleh Rizal dan pihak-pihak terkait, namun menyatakan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung dan akan segera mengumumkan perkembangannya melalui konferensi pers.

Sebelumnya, telah ada beberapa kasus terkait pelanggaran perpajakan di Lampung, seperti kasus penyerahan tersangka oleh DJP Bengkulu dan Lampung pada Januari 2023 serta kasus penipuan yang dilakukan oleh pelaku mengaku petugas pajak pada Oktober 2024.

(Humas Media Group PWDPI)

Aktivitas PETI Diduga Beroperasi Terbuka di Kota Nopan, Pengawasan Aparat Dipertanyakan

0

Kompas.sbs Mandailing Natal 4/2/26 – Penambangan emas tanpa izin diduga berlangsung di kawasan Lapangan Bola Manja yang lokasinya tidak jauh dari Mapolsek Kota Nopan, memicu pertanyaan publik soal pengawasan dan penegakan hukum

Mandailing Natal Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diduga masih beroperasi secara terbuka di kawasan Lapangan Bolo Manja, Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Informasi yang diperoleh dari masyarakat menyebutkan bahwa kegiatan tersebut diduga dikelola oleh pihak yang dikenal dengan nama Pawang dan Ginda.

Yang menjadi sorotan publik, lokasi aktivitas PETI tersebut diduga berada dalam jarak yang sangat dekat dengan Mapolsek Kota Nopan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait efektivitas pengawasan dan respons aparat terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang diduga berlangsung tanpa hambatan berarti.

Sejumlah warga menyampaikan kekhawatiran bahwa aktivitas PETI yang diduga berlangsung secara terang-terangan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran sumber air, serta dampak sosial lain yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Selain itu, praktik ini juga diduga berpotensi menyebabkan kerugian negara akibat tidak adanya kontribusi resmi kepada pendapatan daerah maupun negara.

Kritik ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian publik dan kontrol sosial, tanpa bermaksud menuduh pihak atau institusi tertentu. Namun demikian, belum terlihatnya penindakan terbuka di lokasi yang dimaksud berisiko memunculkan persepsi pembiaran, yang pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Untuk itu, masyarakat berharap aparat penegak hukum bersama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dapat segera:

Melakukan pengecekan lapangan secara objektif dan terukur

Memberikan klarifikasi resmi kepada publik

Menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dugaan tersebut terbukti

Langkah yang cepat, transparan, dan profesional dinilai penting agar tidak berkembang menjadi opini liar di tengah masyarakat serta untuk memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan dalam menjaga hukum dan lingkungan. (RP)

Kejari Sabang Gencarkan Kampanye         Anti Korupsi 2026 : Tanamkan Budaya Integritas Sejak Dini

0

 Kejari Sabang Gencarkan Kampanye         Anti Korupsi 2026 : Tanamkan Budaya         Integritas Sejak Dini

MEDIAKOMPAS.SBS.-WILAYAH ACEH

KOMPAS.SBS.-NEWS || SABANG-ACEH,5 Februari 2026— Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang terus menunjukkan komitmennya dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan melaksanakan Kampanye Anti Korupsi Tahun 2026 di sejumlah titik strategis di wilayah Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang.

Kegiatan kampanye ini dilaksanakan melalui pembagian stiker dan himbauan bertema pencegahan korupsi kepada masyarakat dan berbagai instansi pelayanan publik. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Kejari Sabang untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan transparansi di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat luas.

Kepala Kejaksaan Negeri Sabang, Elvin Arjuna Candra, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen, Mohammad Rizky, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kampanye ini merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi dan kampanye berkelanjutan kepada masyarakat. Dengan cara ini, pesan moral tentang bahaya korupsi dapat tersampaikan secara sederhana, mudah dipahami, dan berkesinambungan,” ujar Mohammad Rizky.

Ia Menyampaikan, Melalui pembagian stiker anti korupsi, Kejari Sabang berharap masyarakat semakin sadar akan dampak negatif korupsi serta memiliki keberanian untuk menolak segala bentuk praktik koruptif dalam kehidupan sehari-hari.

Kejari Sabang juga Mengajak seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintahan di Kecamatan Sukakarya untuk berperan aktif mendukung gerakan anti korupsi, sebagai wujud nyata dalam mewujudkan Kota Sabang yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi.

“Kami berkomitmen untuk terus melaksanakan kampanye anti korupsi secara berkelanjutan sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Sabang menegaskan perannya tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam membangun budaya hukum yang kuat dan berkeadilan.

~Reporter Perss Kompas.sbs.-Aceh -Novi Karno 

~Sumber -Kasi Intel Jaksa Sabang

~RedaksiNasional-KOMPAS.SBS.

Babinsa Kuta Ateuh Bersama Bidan Desa Data Ibu Hamil : Dukung Kesehatan Ibu dan Anak | Kompas.sbs.-News

0

Babinsa Kuta Ateuh Bersama Bidan Desa Data Ibu Hamil : Dukung Kesehatan Ibu dan Anak

  MEDIAKOMPAS.SBS.-WILAYAH ACEH
KOMPAS.SBS.-NEWS || SABANG-ACEH,4 Februari 2026-Babinsa 08 Gampong Kuta Ateuh, Koramil 02/Sukakarya Kodim 0112/Sabang, Pelda Syafrial melaksanakan kegiatan pendataan ibu hamil di wilayah binaannya. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa, 3 Februari 2026, bertempat di Kantor Keuchik Jurong M. Thaib, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang.

Pendataan ini dilaksanakan bersama Bidan Desa sebagai bagian dari upaya pemantauan kondisi kesehatan ibu hamil di wilayah binaan. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan tersebut menunjukkan sinergi antara TNI dan tenaga kesehatan dalam mendukung program pemerintah di bidang kesehatan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Babinsa turut membantu proses pendataan sekaligus memastikan data ibu hamil tercatat dengan baik dan akurat. Data yang dihimpun meliputi identitas, usia kehamilan, serta kondisi kesehatan secara umum guna memudahkan pemantauan dan tindak lanjut pelayanan kesehatan.

Pelda Syafrial menyampaikan bahwa pendampingan ini merupakan bentuk kepedulian Babinsa terhadap kesehatan ibu dan calon generasi penerus bangsa. Melalui keterlibatan langsung di lapangan, Babinsa dapat mengetahui kondisi masyarakat sekaligus membantu memperlancar tugas tenaga kesehatan desa.

Selain pendataan, Babinsa juga memberikan dukungan moril kepada para ibu hamil agar rutin memeriksakan kandungannya dan menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Pendekatan humanis yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan ibu dan anak.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercipta koordinasi yang baik antara aparat kewilayahan dan tenaga kesehatan desa. Babinsa akan terus berperan aktif mendukung berbagai program kemasyarakatan demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah binaan.

~Reporter Perss Kompas.sbs.-Aceh (Novi Karno)

~Sumber -Kodim 0112/Sabang

~RedaksiNasional-Kompas.sbs.

Jamaah Calon Haji Indramayu Tahun 2026 Capai 2.730

0

Indramayu, Kompas.sbs – Meskipun musim haji 2026 masih berapa bulan lagi, Kantor Kementrian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu mulai melakukan berbagai persiapan, pasalnya di tahun ini calon jamaah haji Kabupaten Indramayu akan menjadi kloter pertama yang akan berangkat dari Embarkasi Haji Indramayu.

“Serangkaian persiapan sedang kita lakukan seperti dokumen jemaah seperti paspor, biovisa, MRTD mulai dipersiapkan, karena calon haji Kabupaten Indramayu jadi kloter pertama yang akan berangkat dari Embarkasi Haji Indramayu,” ucap Kepala Kantor Kementrian Haji dan Umrah Kabupaten Indramayu H Effendy saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (4/2/2026).

Dikatakan Effendy pada tahun 2026 jumlah jamaah calon haji lebih banyak dari tahun-tahunnya sebalumnya yakni jumlah kouta Haji Kabupaten Indramayu sebanyak 2.980 orang, namun yang sudah melunasi sebanyak 2.730 calon jamaah haji.

“Hampir 3.000 orang biasanya setiap tahun dibawah 2.000 orang tahun lalu saja 1.768 jamaah, artinya di tahun ini jumlah calon jamaah haji terbanyak dari tahun-tahunnya sebelumnya, dari jumlah itu yang dipastikan berangkat sebanyak 2.730 orang karena sudah pelunasan,” ujarnya.

Sehingga dengan jumlah tersebut, jamaah calon haji Kabupaten Indramayu kebagian 6 kloter, karena setiap kloternya berisi 445 jamaah calon haji yang semuanya akan berangkat dari Embarkasi Haji Indramayu.

“Kalau berdasarkan banyaknya calon jamaah haji Kabupaten Indramayu kebagian 6 kloter ya bisa lebih, nanti tergantung nanti pembagian jadwal seperti apa, yang jelas di tahun ini jamaah calon haji asal Kabupaten Indramayu kebagian kloter pertama,” jelas Effendy.

Ia mengungkapkan jamaah calon haji Kabupaten Indramayu untuk kloter pertama akan masuk ke asrama haji pada 21 April 2026, dan akan terbang pada 22 April 2026. Ditahun ini juga di Embarkasi Haji Indramayu melayani 40 kloter sedangkan di Embarkasi Bekasi 28 kloter.

“Tahun lalu itu sekitar 30-an kloter, sekarang lebih banyak 40 kloter, karena ada penambahan Kabupaten di Jawa Barat, bukan saja Ciayumajakuning, Subang, Sumedang, tetapi dari Bandung, Cimahi, Tasikmalaya, Ciamis, bahkan Kabupaten Bekasi juga ke Embarkasi Haji Indramayu,” ujarnya.

Sedangkan untuk mekanisme pemberangkatan jamaah calon haji Kabupaten Indramayu, seperti tahun-tahun sebelumnya akan berangkat dari Pendopo Bupati Indramayu, kemudian berangkan menuju Asrama Haji dan Embarkasi Haji Indramayu, menginap satu malam, kemudian berangkat ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati-  Majalengka.

“Saya berharap semuanya berjalan lancar, meskipun masih beberapa bulan kedepan tapi persiapan yang dilakukan Kantor Kementrian Haji Kabupaten Indramayu bersama KBIH di Kabupaten Indramayu melakukan berbagai persiapan bagi calon haji agar bisa dengan baik menjalankan ibadah di tanah suci,” kata Effendy.

Saimin

Sejumlah Pejabat Ditjen Beacukai Di Periksa KPK, Berikut Ini Hasil Operasi Senyap

0

Jakarta,Kompas –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut saat dikonfirmasi awak media.

Namun, ia belum dapat membeberkan detail lebih lanjut terkait pihak yang diamankan maupun dugaan perkara yang sedang ditangani.

“Ya benar,” ujar Fitroh singkat.

OTT ini merupakan operasi kedua yang dilakukan KPK pada hari yang sama.

Sebelumnya, lembaga antirasuah tersebut juga melakukan penangkapan terhadap pimpinan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang diduga berkaitan dengan restitusi pajak.

Fitroh menegaskan bahwa proses penindakan di dua lokasi tersebut masih berlangsung di lapangan.

Secara terpisah, Kepala Sub Direktorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Ditjen Bea dan Cukai, Budi Prasetyo, mengonfirmasi adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Bea Cukai oleh tim KPK.

“Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat Bea Cukai,” kata Budi, dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan bahwa Ditjen Bea dan Cukai berkomitmen untuk kooperatif serta menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.

“BC berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut,” tutupnya.

“Macan Asia Medan dan Dishub Bersinergi Gali Potensi Parkir Baru Demi Genjot PAD”

0

Kompas.sbs | Medan – Langkah strategis diambil oleh organisasi kemasyarakatan Macan Asia Indonesia (MAI) Kota Medan dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui audiensi resmi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan pada Rabu (4/2/2026), kedua belah pihak sepakat untuk bersinergi dalam menggali potensi perparkiran baru guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor CC Rooms Inteligent Transfortasion System Dishub Kota Medan, Jalan Pulau Pinang, disambut hangat oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Suriono, S.SiT., M.T., didampingi sejumlah kepala bagian.

Hadir mendampingi Ketua DPC MAI Kota Medan, Suwarno, S.E., M.M., sejumlah pengurus inti, termasuk Sekretaris Zullifkar AB, S.T., Bendahara Said Ilham Assegaf, S.H., M.IKom., Kabid Hukum Andrean F Situmorang, S.H., Kabid Politik dan Pemerintahan Susilo serta Wadan Satgas Adi Syahputra.

Di pertemuan, Suriono mengapresiasi inisiatif MAI Medan yang ingin terlibat aktif dalam mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perhubungan di Kota Medan, termasuk melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi parkir yang selama ini belum tergarap secara maksimal, maupun penanganan kemacetan melalui Analisis Dampak Lalu Lintas (AMDAL Lalin).

“Apa-apa yang bisa kita kerjasamakan, monggo, sepanjang tidak melanggar aturan. Kami harapkan kehadiran organisasi bisa menambah bobot kinerja dan optimalisasi tupoksi Dinas Perhubungan,” ujar Suriono.

Suriono menilai bahwa sinergi dengan lintas sektoral, termasuk kepada Macan Asia Indonesia Kota Medan, sangat krusial mengingat optimalisasi retribusi parkir merupakan salah satu instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan kota.

Menanggapi hal ini, Suwarno menyatakan kesiapan penuh organisasinya untuk mengawal atensi dari Dinas Perhubungan. Apalagi hal ini sesuai arahan dari Ketua DPD MAI Sumut, R.M. Khalil Prasetyo, bahwa organisasi harus membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah guna menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dari segala aspek.

“Kami sangat mengapresiasi keterbukaan Plt. Kadishub beserta jajaran, sehingga potensi yang selama ini ‘tertidur’ bisa dikonversi menjadi PAD yang nyata bagi Kota Medan,” ujar Suwarno.

Suwarno juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan potensi tersebut. “Fokus kami adalah membantu Dishub memperluas jangkauan retribusi tanpa menabrak aturan atau bersinggungan dengan pengelola yang sudah ada. Tujuannya satu, memastikan sektor perparkiran berkontribusi maksimal untuk pembangunan kota, sekaligus membantu penataan lalu lintas agar lebih tertib dan nyaman bagi warga Medan,” tutup Suwarno.

Kerja sama Macan Asia Indonesia Kota Medan dengan Dishub ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan berkontribusi positif terhadap transparansi serta efisiensi pengelolaan transportasi di Kota Medan, khususnya dalam mewujudkan misi Wali Kota Rico Waas menjadikan “Medan untuk Semua”.

(Sumber: Humas MAI Medan)