*Pemkab Subang Dukung Sarasehan Ekosistem Keuangan Inklusif, Dorong Penguatan Ekonomi 30 Desa*

Subang – Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menegaskan komitmennya dalam memperluas akses dan literasi keuangan masyarakat melalui dukungan terhadap kegiatan Sarasehan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang digelar di Ruang Rapat Bupati II, Kantor Bupati Subang, Kamis (18/12/2025). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan 30 desa di Kabupaten Subang serta satu desa dari Kabupaten Majalengka.

Sekretaris Daerah Kabupaten Subang H. Asep Nuroni., S.Sos., M.Si yang mewakili Bupati Subang menyampaikan bahwa keterjangkauan layanan keuangan inklusif masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Subang dan Jawa Barat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat atas penyelenggaraan sarasehan yang dinilai strategis dalam mendekatkan literasi dan layanan keuangan hingga ke tingkat desa.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, kami mengucapkan terima kasih kepada OJK Provinsi Jawa Barat. Program Saba Lembur dan penguatan Ekosistem Keuangan Inklusif merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan masyarakat desa memiliki akses keuangan yang aman dan berkelanjutan,” ujar Sekda.

Ia menegaskan bahwa ekosistem keuangan inklusif menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Akses keuangan yang mudah dan bertanggung jawab akan memperkuat UMKM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendorong kemandirian ekonomi lokal.

“Pemerintah Kabupaten Subang berkomitmen mendukung penguatan literasi dan inklusi keuangan melalui kolaborasi dengan OJK, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami meyakini sinergi ini akan mempercepat terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” tegasnya.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa kesenjangan ekonomi di desa kerap bersumber dari rendahnya literasi dan akses keuangan, bukan karena ketiadaan potensi. Ia mencontohkan banyaknya lahan produktif di desa yang tidak diolah karena masyarakat tidak memahami akses pembiayaan yang tersedia.

“Kalau punya literasi keuangan, orang tahu harus ke mana dan bagaimana. Tanpa literasi, kondisinya seperti gelap dan terang,” ungkap Darwisman.

Ia menambahkan bahwa penguatan EKI menjadi penting untuk mendukung program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sekaligus mendorong masyarakat agar terhindar dari praktik keuangan ilegal seperti bank emok, yaitu praktik pinjaman informal berbunga tinggi dengan pola penagihan yang menekan dan berisiko sosial. Selain itu, Jawa Barat masih menghadapi tantangan serius berupa maraknya judi online, investasi bodong, dan pinjaman online ilegal yang menempatkan provinsi ini pada peringkat tertinggi secara nasional.

Dalam implementasinya, EKI mencakup program inkubasi dan pasca-inkubasi pada 30 desa di Kabupaten Subang dan satu desa di Kabupaten Majalengka. Hingga saat ini, dana masyarakat yang berhasil dihimpun mencapai Rp138,36 miliar, total kredit tersalurkan sebesar Rp303,42 miliar, dengan jumlah 14.300 rekening dan dukungan 72 Agen Laku Pandai.

“Akses terhadap produk dan jasa keuangan adalah hak dasar setiap warga negara. Negara sudah menyediakan skema seperti Kredit Usaha Rakyat dengan subsidi APBN yang sangat besar. Jangan sampai masyarakat masih terjebak bank emok,” tegas Darwisman, seraya berharap model EKI dapat direplikasi di seluruh 245 desa dan delapan kelurahan di Kabupaten Subang.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis pembiayaan modal kerja dari Bank Subang kepada debitur, penyerahan produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan dari Bank BJB kepada nasabah, penyerahan asuransi mikro dari Bank BRI kepada pemegang polis, serta pertukaran plakat antara Pemerintah Kabupaten Subang dan OJK Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Sarasehan EKI diharapkan melahirkan solusi konkret yang dapat diterapkan langsung di desa dan kecamatan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar bijak memanfaatkan layanan keuangan dan terhindar dari praktik keuangan ilegal.

Daftar Desa Peserta EKI (EKI)

Kecamatan Dawuan: Desa Batusari, Cisampih, Dawuan Kaler, Dawuan Kidul, Jambelaer, Manyeti, Margasari, Rawalele, Situsari, dan Desa Sukasari (Lb. Pakuan).

Kecamatan Ciater: Desa Ciater, Cibeusi, Cibitung, Cisaat, Nagrak, Palasari, dan Desa Sanca.

Kecamatan Ciasem: Desa Ciasem Tengah, Ciasembaru, Dukuh, dan Desa Jatibaru.

Kecamatan Tanjungsiang: Desa Buniara, Kawungluwuk, Rancamanggung, dan Desa Tanjung Siang.

Kecamatan Jalan Cagak: Desa Tambakan, Tambakmekar, Bunihayu, dan Desa Jalan Cagak.

Kecamatan Pagaden Barat: Desa Munjul.

Kabupaten Majalengka: Desa Gunung Kuning. (***)

Sosialisasi Penutupan Jalan Depan Pertamina Desa Majakerta – Desa Balongan Indramayu

INDRAMAYU – Ratusan warga Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, menghadiri kegiatan sosialisasi rencana penutupan jalan di depan Kilang Pertamina Balongan. Acara tersebut digelar di Aula Desa Majakerta, Kamis (18/12/2025).

Sosialisasi ini dihadiri Camat Balongan Ade Sukma Wibowo, perwakilan Kapolres Indramayu Mayor Eko Susilo, Kapolsek Balongan, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan yang diwakili Andri, aparatur Desa Majakerta, serta ratusan masyarakat setempat.

Kuwu Desa Majakerta, Rendra, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan secara terbuka rencana penutupan jalan yang berada di depan Kilang Pertamina Balongan kepada masyarakat.

“Dalam forum sosialisasi ini, warga menyampaikan berbagai tanggapan, baik yang mendukung maupun yang menolak rencana penutupan jalan tersebut. Semua aspirasi masyarakat kami tampung,” ujar Rendra kepada awak media.

Lebih lanjut, Rendra menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Majakerta mengajukan tiga usulan utama kepada pihak Pertamina sebagai bentuk solusi atas dampak penutupan jalan tersebut. Usulan itu meliputi penyediaan bus sekolah bagi para pelajar, pembangunan atau penyiapan jalan alternatif menuju Jalan Muriah Asih atau Jalan Ibu Tien Soeharto, serta penyediaan terminal bayangan untuk menunjang aktivitas transportasi warga.

“Alhamdulillah, pihak Pertamina merespons positif usulan yang disampaikan dan menyatakan siap menindaklanjutinya demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Desa Majakerta berharap, melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, hubungan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pihak Pertamina dapat terus terjalin harmonis. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan lancar dan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

“Harapan kami, solusi yang disepakati nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi warga Majakerta,” pungkas Rendra.**(Saimin)

INDRAMAYU – Setelah berbincang dengan Bupati Indramayu Lucky Hakim, Camat setempat, serta perwakilan masyarakat terdampak banjir rob di kawasan pesisir Eretan, Dedi Mulyadi langsung berpamitan untuk kembali melanjutkan agenda kegiatan lainnya, Kamis (18/12/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyerahkan bantuan bagi warga yang tinggal di bantaran sungai pesisir Eretan, Bantuan tersebut diperuntukan sebagai dukungan relokasi sementara guna menjamin keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak banjir rob.**(Saimin)

KOMPAS.sbs

Dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam proses tukar guling tanah aset Desa Kedungwungu, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, resmi bergulir ke meja hijau. Gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Indramayu Kelas IA.

Gugatan diajukan oleh Ahmad Fuadi, S.E., S.H.seorang advokat asal Indramayu, yang bertindak sebagai Penggugat. Adapun pihak-pihak yang digugat meliputi Pemerintah Desa Kedungwungu cq. Kuwu Desa Kedungwungu Moh. Masduki sebagai Tergugat I, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungwungu. Ketua BPD Aliyudin sebagai Tergugat II, serta H. Hambali selaku pihak penerima tukar guling tanah aset desa sebagai Tergugat III.

Gugatan tersebut didasarkan pada dugaan adanya penyimpangan prosedur serta pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tukar guling tanah aset desa. Proses tersebut dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan kepentingan desa serta masyarakat Desa Kedungwungu.

Dalam materi gugatan, Penggugat menilai tindakan para Tergugat tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset desa, khususnya prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan perlindungan aset publik.

Melalui gugatan ini, Penggugat berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Indramayu dapat menguji secara objektif legalitas proses tukar guling tanah aset desa tersebut, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat Desa Kedungwungu.

Berdasarkan data perkara, gugatan ini tercatat dengan Nomor Perkara 84/Pdt.G/2025/PN Idm dan dijadwalkan mulai disidangkan pada Selasa, 6 Januari 2026 di Pengadilan Negeri Indramayu.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Kedungwungu maupun para Tergugat lainnya belum memberikan keterangan resmi terkait gugatan perbuatan melawan hukum tersebut.**(Saimin)