Lansir Kompas.sbs MOJOKERTO, JAWA TIMUR — Dukungan terhadap hadirnya figur yang memiliki keberanian, kompetensi, integritas, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dalam bidang penegakan hukum kembali disuarakan dari Jawa Timur.
Gus Fahmi, tokoh masyarakat asal Mojokerto, Jawa Timur, menyampaikan dukungan agar Dr. (c) Adv. Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM. dapat menjadi salah satu figur yang layak dipertimbangkan untuk mengemban amanah sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan kewenangan dan keputusan Presiden.
Dukungan tersebut, menurut Gus Fahmi, lahir dari pengamatannya terhadap kiprah Rikha Permatasari yang dinilai aktif memberikan edukasi hukum serta pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran sosok yang memahami persoalan hukum sekaligus dekat dengan masyarakat dinilai penting dalam membangun kesadaran hukum dan memperluas akses terhadap keadilan.
“Saya mendukung Bu Rikha Permatasari layak dipertimbangkan sebagai Menteri Hukum dan HAM karena beliau sering memberikan edukasi serta pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum harus lebih diperhatikan agar tidak lagi muncul kesan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” ujar Gus Fahmi.
HUKUM HARUS BERDIRI UNTUK SEMUA
Gus Fahmi menilai tantangan penegakan hukum di Indonesia bukan hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga bagaimana hukum tersebut dilaksanakan secara adil, transparan, profesional, dan setara.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, jabatan, kekuasaan maupun pengaruh.
“Hukum harus berdiri untuk semua. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial, jabatan, kekuasaan ataupun kedekatan. Siapa pun yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Ia berharap kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia semakin kuat dalam membangun kepastian hukum, memperluas akses keadilan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memastikan prinsip negara hukum benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat.
ASPIRASI MASYARAKAT DARI MOJOKERTO
Gus Fahmi menyampaikan bahwa dukungan tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang menginginkan hadirnya figur pemimpin di bidang hukum yang mampu mendengar suara rakyat, terbuka terhadap kritik, serta memiliki keberanian memperjuangkan kepentingan publik.
Dalam semangat tersebut, Majelis Sabilul Rosyad diharapkan terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang menjunjung nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, persaudaraan, dan kepedulian terhadap persoalan bangsa.
Dukungan terhadap Rikha Permatasari, menurut Gus Fahmi, bukanlah upaya untuk mengabaikan mekanisme konstitusional dalam pengangkatan menteri. Dukungan tersebut merupakan aspirasi dan pandangan masyarakat agar Presiden mempertimbangkan figur-figur terbaik bangsa berdasarkan kompetensi, integritas, pengalaman, rekam pengabdian, serta kemampuan menjalankan amanah negara.
KEADILAN BUKAN SEKADAR SLOGAN
Menurut Gus Fahmi, supremasi hukum harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Hukum tidak boleh hanya dirasakan keras oleh masyarakat kecil, sementara mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh mendapatkan perlakuan berbeda.
Karena itu, diperlukan budaya hukum yang menempatkan keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama.
“Kami berharap penegakan hukum benar-benar menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum harus menjadi benteng bagi masyarakat, bukan menjadi alat untuk menekan masyarakat. Negara harus hadir ketika rakyat membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum,” pungkas Gus Fahmi.
PESAN UNTUK PEMIMPIN NASIONAL
Dukungan dari Mojokerto ini menjadi pesan bahwa masyarakat terus mencermati dan menilai figur-figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk mengabdikan diri dalam pemerintahan.
Bagi Gus Fahmi, jabatan Menteri Hukum dan HAM merupakan amanah kenegaraan yang membutuhkan keberanian, integritas, profesionalitas, pemahaman hukum, serta komitmen kuat terhadap konstitusi dan kepentingan rakyat.
Ia berharap siapa pun yang nantinya dipercaya mengemban amanah tersebut mampu menjadikan hukum sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan, perlindungan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pada akhirnya, cita-cita Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
GUS FAHMI
Mojokerto, Jawa Timur
Atas Aspirasi dan Dukungan Masyarakat serta Majelis Sabilul Rosyad
#RikhaPermatasari
#MenteriHukumDanHAM
#KeadilanUntukRakyat
#PenegakanHukum
#HukumUntukRakyat
#KeadilanSosial
#Mojokerto
#JawaTimur
#MajelisSabilulRosyad
#IndonesiaNegaraHukum
(SETHO KOMPAS.SBS)
