Kompas.sbs-Rote Ndao – Bupati Rote Ndao Paulus Henukh, SH menerima laporan hasil pemeriksaan dari tim audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) serta melanjutkan agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) hari kedua di Kecamatan Pantai Baru dan Rote Tengah, Rabu (4/3/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati, tim auditor BPK menyampaikan sejumlah temuan terkait perjalanan dinas yang dokumennya belum lengkap. Menanggapi hal tersebut, Bupati menegaskan kepada jajaran perangkat daerah agar segera menindaklanjuti temuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika terdapat kelebihan pembayaran, maka harus segera disetor kembali. Tata kelola keuangan daerah harus transparan, akuntabel, dan patuh pada aturan, tegasnya.
Setelah menerima laporan audit, Bupati bersama Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melanjutkan agenda Musrenbangcam hari kedua yang digelar di Kecamatan Pantai Baru dan Kecamatan Rote Tengah.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menerima berbagai masukan dari masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh adat (maneleo), hingga pengurus PKK. Berbagai kritik, saran, dan gagasan disampaikan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Bupati menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, ide dan gagasan yang disampaikan akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.
Semua masukan dari masyarakat akan menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, agar pelayanan dan pembangunan terus diperbaiki, kata nya.
Terkait aspirasi masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur, Bupati mengatakan telah meminta dinas teknis untuk melakukan pengecekan lapangan serta menyusun kajian perencanaan.
Paulus menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan serta ketersediaan anggaran daerah, sehingga setiap program dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
