Purworejo, KOMPAS.SBS – Meningkatkan kinerja pemerintahan bukan hanya soal memenuhi standar administrasi, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap program kerja benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Inilah semangat yang diusung Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam memperkuat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), didampingi langsung oleh Kementerian PANRB di Ruang Arahiwang, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi, didampingi perwakilan dari Kementerian PANRB, jajaran Sekretariat Daerah, serta pimpinan perangkat daerah terkait. Langkah ini diambil sebagai jawaban atas capaian SAKIP Purworejo yang selama ini masih berada di kategori B, sehingga perlu ditingkatkan menuju hasil yang lebih baik.
Wabup Dion menegaskan bahwa SAKIP harus dipandang sebagai alat kendali dan penentu arah, bukan sekadar dokumen formalitas. “Ini ibarat kompas yang memastikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan tidak melenceng dari tujuan utama, yaitu menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Data dan pengalaman menunjukkan, semakin baik kualitas penerapan SAKIP di suatu daerah, semakin tinggi pula kualitas pelayanan publik yang diberikan, serta semakin efektif upaya menekan angka kemiskinan. Oleh karena itu, penyelarasan antara rencana kerja, penggunaan dana, dan hasil yang dicapai menjadi hal yang sangat diperlukan.
Melalui pendampingan ini, seluruh perangkat daerah diajak untuk memperbaiki cara kerja agar lebih terukur, transparan, dan bertanggung jawab. Setiap kebijakan yang disusun harus jelas tujuannya, terukur hasilnya, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dengan penguatan sistem ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo berharap tidak hanya naik peringkat dalam penilaian, tetapi yang paling penting: terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan warganya.
(SBE)
