Doc Foto Gedung Ti’i Langga pemerintah kabupaten Rote Ndao. 2026
ROTE NDAO | KOMPAS.SBS – Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, SH menekankan pentingnya koordinasi, percepatan pelayanan publik, dan penguatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) kepada Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rote Ndao yang baru dilantik.
Pesan tersebut disampaikan Paulus Henuk seusai pelantikan Penjabat Sekda Kabupaten Rote Ndao di Rote Ndao, Senin (17/8/2026).
Paulus mengatakan, koordinasi menjadi salah satu hal penting yang harus diperkuat dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurut dia, Sekda sebagai pimpinan tertinggi dalam struktur birokrasi daerah memiliki peran strategis dalam menggerakkan seluruh ASN agar bekerja secara maksimal.
“Kalau teman-teman mencermati, ada enam poin yang saya tegaskan untuk menjadi perhatian Penjabat Sekda. Salah satu penyakit birokrasi di Indonesia adalah sulitnya koordinasi,” kata Paulus.
Ia menjelaskan, tugas pemerintahan daerah mencakup pelayanan publik, pembangunan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Karena itu, ketiga sektor tersebut harus dijalankan secara terkoordinasi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Paulus berharap Penjabat Sekda mampu menggerakkan birokrasi agar bekerja lebih cepat dan fokus, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Paulus juga meminta Penjabat Sekda memberikan perhatian terhadap sejumlah agenda penting daerah, termasuk penyelesaian perubahan APBD serta penyusunan APBD Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2027.
Ia menilai pengalaman Penjabat Sekda sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi modal penting untuk memahami birokrasi dan pengelolaan pemerintahan.
“Dengan pengalaman beliau sebagai Kepala BKD cukup lama, paham birokrasi dan paham keuangan. Saya berharap ada percepatan-percepatan dan ada perbaikan ke arah lebih baik dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Selain agenda daerah, Penjabat Sekda juga diminta mengoordinasikan pelaksanaan sejumlah program strategis nasional di Kabupaten Rote Ndao.
Program tersebut antara lain percepatan layanan kesehatan gratis, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta program strategis nasional lainnya yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah.
Paulus menegaskan, koordinasi antara perangkat daerah dan pemerintah pusat diperlukan agar program-program tersebut dapat berjalan secara maksimal.
Terkait pembangunan kawasan sentra industri nasional yang menjadi salah satu program strategis nasional, Paulus mengatakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memiliki peran dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pemilik lahan.
Ia menyebut pembangunan zona pertama tahap pertama telah mencakup sekitar 616 hektare. Sementara itu, tahap kedua direncanakan mencakup sekitar 751 hektare.
“Pemda mempunyai tugas salah satunya melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan untuk kemudian bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini KKP, agar zona satu tahap dua bisa dikerjakan,” katanya.
Menurut Paulus, koordinasi akan melibatkan Penjabat Sekda, asisten terkait, serta perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam mendukung program tersebut.
Dalam kesempatan itu, Paulus juga menjelaskan kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ia mengatakan, keterbatasan fiskal daerah membuat pemerintah harus melakukan sejumlah penyesuaian anggaran. Pemkab Rote Ndao bahkan meminjam dana sebesar Rp30 miliar dari Bank NTT untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Namun, Paulus menyebut pembayaran hak-hak P3K tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
“Saya lebih memprioritaskan untuk P3K karena sekalipun mereka bukan diangkat pada zaman saya, mereka sudah melakukan pelayanan publik dan sudah mengabdi kepada daerah ini,” ujarnya.
Paulus mengatakan pemerintah memiliki kewajiban moral untuk memastikan para P3K mendapatkan hak mereka. Di sisi lain, keterbatasan fiskal membuat alokasi pembangunan infrastruktur belum dapat memenuhi target sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Paulus juga merespons masukan mengenai perlunya pemerataan perputaran ekonomi agar tidak hanya terpusat di satu lokasi, terutama saat kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI.
Ia mengatakan pemerintah berencana menyebarkan kegiatan olahraga dan kegiatan ekonomi masyarakat ke sejumlah wilayah di Kabupaten Rote Ndao.
Salah satunya melalui pertandingan sepak bola yang direncanakan berlangsung di tiga wilayah, yakni Pantai Baru untuk wilayah timur, Nemberala untuk wilayah barat, dan Holoama untuk wilayah tengah.
“Jadi nanti pertandingan final sampai dengan ini ada di tiga wilayah. Maksudnya supaya terjadi penyebaran perputaran ekonomi,” kata Paulus.
Pemkab Rote Ndao juga berencana mengembangkan kawasan sekitar civic center sebagai ruang aktivitas masyarakat dan UMKM.
Paulus menyebut pemerintah merencanakan kegiatan pasar akhir pekan atau weekend market, sehingga pelaku UMKM dapat berjualan ketika masyarakat melakukan aktivitas olahraga dan rekreasi.
Paulus turut menyampaikan keprihatinannya terhadap bencana yang melanda sejumlah wilayah di daratan Flores, Nusa Tenggara Timur.
Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan berharap masyarakat terdampak diberikan kekuatan serta proses pemulihan dapat berlangsung secepatnya.
“Kita ikut prihatin dan bersedih. Namun, doa kita supaya saudara kita yang ada di daratan Flores, terutama kabupaten-kabupaten yang terdampak langsung, diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.
Paulus juga mengingatkan masyarakat Rote Ndao untuk tetap waspada terhadap potensi bencana alam. Ia mengungkit pengalaman Kabupaten Rote Ndao ketika diterjang Siklon Tropis Seroja pada 2021.
Menurut dia, pemerintah daerah masih memperjuangkan bantuan bagi sejumlah warga yang terdampak bencana tersebut.
Sementara itu, Penjabat Sekda Kabupaten Rote Ndao menyatakan siap menjalankan arahan Bupati Paulus Henuk.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dan menghindari ego sektoral di antara perangkat daerah.
“Tidak boleh ada ego sektoral antara perangkat daerah, tetapi bersama-sama bergandengan tangan untuk mampu mengeksekusi program dan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain koordinasi, ia juga menegaskan pentingnya disiplin ASN. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menerapkan absensi digital untuk memantau tingkat kehadiran aparatur.
Menurut dia, kedisiplinan akan berkaitan dengan penilaian kinerja dan pemberian tambahan penghasilan pegawai.
ASN yang tidak disiplin dapat dikenai konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk sanksi administratif.
Ia mengatakan penegakan disiplin akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Penjabat Sekda menegaskan, penguatan koordinasi, kedisiplinan, dan kolaborasi antarlembaga menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Rote Ndao.
