Kab. Mempawah __ Masyarakat minta BPJN Kalbar menjelaskan ke publik terkait realisasi proyek penggantian Jembatan Ruas Sei Duri–batas dan dalam Kota Mempawah Cs segede Rp. 14,5 Miliar.
” Progres pekerjaannya sudah berapa persen, kan perlu dijelaskan. Apalagi kontraknya sudah berjalan 5 bulan lebih, sementara pekerjaan jembatan Benteng, baru sebatas pemancangan spun pile pada bagian abutment.
” Ditambah lagi pembangunan Jembatan Bundung, yang hingga sekarang ini, masih belum ada tanda-tanda pergerakan, mengingat CV Hasea Karya selaku pelaksana, sibuk bikin fasilitas darurat yang belum rampung, ” terangnya warga sekitar.
Ia mengatakan, BPJN Kalbar itu mestinya punya rasa memiliki yang dalam. Karna, setiap muncul persoalan, letak kesalahannya, bukan cuma tertuju pada kontraktor semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab pengelola.
Makanya wajib bagi Kabalai, Kasatker maupun PPK memaparkan progres, rencana, kendala dan langkah percepatan apa yang telah dilakukan.
” Bayangkan, di satu sisi, pekerjaan proyek penggantian jembatan tampak masih alakadarnya. Dilain masalah, akses darurat buat lalu lintas umum, tidak jadi-jadi. Kalau menurut dia progresnya sudah sesuai jadwal, lihatkan datanya. Sebaliknya jika terjadi deviasi, jelaskan ke masyarakat faktor penyebabnya, ” ujar warga tersebut.
Kordinator LSM mengatakan, keberadaan rambu peringatan, barrier, penerangan serta pengaturan lalu lintas, sebagai antisipasi keselamatan pengguna jalan juga sangat urgen. Artinya ketika fasilitas itu minim, ya harus dievaluasi cepat. Jangan setelah terjadi kecelakaan baru tampak sibuk. Begitu pula dengan sarana pendukung pekerjaan, seperti alat berat, tenaga kerja, material, maupun metode pelaksanaan, harus sudah ok.
” Berangkat dari dasar diatas, sekiranya tidak ada kejelasan soal prosentase pekerjaan atau terjadi keterlambatan, secara lembaga, kami akan bikin laporan resmi ke Kementerian maupun Polda Kalbar sekaligus melakukan penuntutan ke pengadilan, ” tegasnya.(007/Danil.A)
