Sumut, kompas.sbs – Brigadir Polisi Mei Indah Naibaho, Polwan Polres Tapanuli Tengah (Tapteng), menunjukkan jiwa Bhayangkara sejati saat bencana tanah longsor melanda Komplek Perumahan Pandan Permai pada Selasa, 25 November 2025.

Meskipun rumahnya ikut hancur, Brigadir Mei mengesampingkan upaya menyelamatkan barang-barang berharganya demi mengevakuasi tetangganya yang terjebak: seorang ibu bersama dua anaknya yang masih balita (usia 2 tahun dan 3 bulan).

“Keselamatan mereka adalah prioritas utama,” ujar Brigadir Mei. la bergegas mengevakuasi keluarga tersebut, bahkan hanya sempat mengambil perlengkapan susu bayi dan beberapa pakaian di jemuran. “Selebihnya semua habis tertimbun tanah longsor.”

Atas tindakan heroik yang mengutamakan tugas kemanusiaan ini, Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Wahyu Endrajaya, S.IK., M.Si., menyampaikan apresiasi dan penghargaan.

“Ini adalah jiwa Bhayangkara sejati,” tutur Kapolres saat menyerahkan bantuan dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada Brigadir Mei yang juga menjadi korban longsor.

Sumber: Humas Polres Tapanuli Tengah

KOMPAS.SBS

MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali memancang tonggak kepemimpinan berintegritas dengan meneguhkan agenda besar penguatan nilai kebangsaan dan ketahanan moral bangsa. Di bawah komando Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si, MAP dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS, Minahasa tampil sebagai episentrum gerakan nasional Bela Negara Berbasis Anti-Korupsi melalui Workshop Bela Negara bertema “Memerangi Korupsi Sebagai Wujud Bela Negara” yang digelar di Gedung Wale Ne Tou Minahasa, Senin (15/12/2025).

Kegiatan strategis ini menjadi simbol kuat keselarasan visi pusat dan daerah, ditandai dengan kehadiran langsung perwakilan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Brigjen TNI Budi Haryono, selaku Direktur SDM Potensi Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan RI.

Kehadiran unsur pemerintah pusat tersebut mempertegas posisi Minahasa sebagai daerah yang progresif dan responsif dalam mengarusutamakan nilai-nilai bela negara di tengah tantangan kebangsaan yang semakin kompleks.

Workshop ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, jajaran Forkopimda Minahasa, pengurus GTI Sulawesi Utara, para Hukum Tua, Kepala Sekolah, serta pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Minahasa. Kehadiran lintas elemen ini mencerminkan konsolidasi kekuatan pemerintahan dan masyarakat dalam satu barisan moral melawan praktik-praktik yang merusak sendi negara.

Membuka kegiatan secara resmi, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa workshop tersebut bukan sekadar forum seremonial, melainkan instrumen strategis pembangunan karakter bangsa yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai jantung bela negara modern.

“Hari ini kita berkumpul dalam suasana penuh semangat kebangsaan. Tema memerangi korupsi sebagai wujud bela negara adalah isu paling relevan dan aktual, karena masa depan bangsa ditentukan oleh integritas hari ini,” tegas Bupati.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Brigjen TNI Budi Haryono beserta jajaran Kemenhan RI. Menurutnya, kehadiran Kementerian Pertahanan di Minahasa bukan hanya bentuk dukungan, tetapi juga penguatan moral dan ideologis bagi masyarakat dalam menanamkan kesadaran bela negara yang berkelanjutan.

“Kehadiran Kemenhan RI di Minahasa adalah kehormatan besar sekaligus energi baru. Ini menjadi penegasan bahwa Minahasa adalah bagian penting dari mozaik pertahanan moral bangsa,” ungkapnya.

Bupati menekankan bahwa dalam lanskap pemerintahan dan kehidupan bernegara saat ini, perang terhadap korupsi merupakan medan bela negara yang paling nyata, paling dekat, dan paling menentukan. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik, melemahkan institusi, dan menggerogoti masa depan generasi bangsa.

Melalui workshop ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa mendorong lahirnya kesadaran kolektif bahwa setiap warga negara adalah subjek bela negara, dengan peran aktif dimulai dari integritas pribadi, keteladanan di lingkungan kerja, hingga keberanian menolak segala bentuk penyimpangan.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Minahasa menjadikan bela negara sebagai budaya hidup, karakter, dan identitas. Bukan sekadar slogan, tetapi nilai yang dihidupi dalam tindakan sehari-hari,” tandas Bupati.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Robby Dondokambey juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pertahanan RI dan DPD GTI Indonesia Provinsi Sulawesi Utara atas kepercayaan menjadikan Kabupaten Minahasa sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan strategis nasional tersebut.

Menambah bobot moral kegiatan, Bupati menyinggung penghargaan Desha Rakshaka Purwakarta yang diterimanya. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan simbol prestasi personal, melainkan pengakuan negara terhadap komitmen kolektif masyarakat Minahasa dalam menjaga nilai kebangsaan, persatuan, dan integritas.

“Penghargaan ini saya persembahkan sepenuhnya untuk masyarakat Minahasa. Ini adalah buah dari komitmen bersama dalam menjaga kehormatan bangsa dan negara,” pungkasnya.

Melalui workshop ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa di bawah kepemimpinan Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang kembali menegaskan diri sebagai garda depan pembangunan karakter bangsa, menempatkan integritas, anti-korupsi, dan bela negara sebagai fondasi utama menuju Minahasa yang berdaulat, bermartabat, dan berkelanjutan.

#Lee_Us

INDRAMAYU – Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang, S.I.K., M.H., M.I.K. menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat atas terselenggaranya Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak 10 Desember 2025 yang berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Hal tersebut disampaikan Kapolres saat kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang digelar di Aula Atmaniwedhana Polres Indramayu, Senin (15/12/2025).

Rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Indramayu, TNI, Kejaksaan, DPRD, Satpol PP, para camat, unsur dinas terkait, hingga perwakilan pengurus gereja, pengelola objek wisata, dan rest area.

“Terima kasih atas pelaksanaan kemarin yang dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, kami dari Kepolisian mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu, khususnya masyarakat Indramayu, sehingga perhelatan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan aman dan kondusif,” ujar AKBP Mochamad Fajar Gemilang.

Kapolres menegaskan, keberhasilan Pilwu tersebut merupakan hasil dari sinergi dan kolaborasi yang baik antara TNI-Polri, Pemerintah Daerah, Penyelenggara, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas.

Kapolres berharap, kebersamaan dan semangat menjaga kondusivitas yang telah terbangun selama Pilwu dapat terus dipertahankan, khususnya dalam menghadapi pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah Kabupaten Indramayu.(Saimin)

INDRAMAYU – Polres Indramayu Polda Jabar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah hukum Polres Indramayu.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Atmaniwedhana Polres Indramayu, Senin (15/12/2025).

Rakor dipimpin langsung Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang, S.I.K., M.H., M.I.K. serta dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Indramayu, TNI, Kejaksaan, DPRD, Satpol PP, para camat, unsur dinas terkait, hingga perwakilan pengurus gereja, pengelola objek wisata dan rest area.

Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang mengatakan, rapat koordinasi lintas sektoral ini bertujuan untuk mematangkan kesiapan operasional serta menyamakan persepsi seluruh unsur terkait dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran masyarakat selama rangkaian perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru.

“Rakor ini penting untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat. Ada tiga fokus utama yang harus kita antisipasi, yakni perayaan keagamaan Natal, aktivitas masyarakat pada malam pergantian tahun, serta dinamika sosial yang meningkat di momen akhir tahun,” ujar AKBP Fajar.

Kapolres menjelaskan, pola pengamanan Natal dan Tahun Baru pada prinsipnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan fokus pada pengamanan tempat ibadah, arus lalu lintas di titik rawan kemacetan, objek wisata, pusat perbelanjaan, ruang publik, serta stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

Selain itu, Polres Indramayu bersama lintas sektoral juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, aksi kriminalitas, terorisme, konflik sosial pasca-pilkades, hingga bencana alam yang rawan terjadi pada musim penghujan.

“Operasi pengamanan ini bukan sekadar memastikan kelancaran lalu lintas, tetapi juga merawat situasi damai dalam pelaksanaan ibadah Natal serta menjaga harmonisasi sosial saat pergantian tahun. Polri tidak bisa bekerja sendiri, sinergitas dan kolaborasi semua pihak adalah kunci,” tegasnya.

Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pengelola tempat ibadah, pengelola objek wisata, serta komunitas daerah untuk aktif berperan dan berkoordinasi dalam mendukung pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 agar berjalan aman, damai, dan kondusif.(Saimin)

Sumut, kompas.sbs – Rangkaian bencana yang melanda Pulau Sumatera dalam beberapa pekan terakhir bukan sekadar musibah musiman atau fenomena alam biasa. Banjir bandang, longsor, serta gelombang material kayu glondongan yang terseret arus air bah menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara bersamaan. Skala kerusakan yang ditimbulkan begitu masif hingga peristiwa ini layak dicatat sebagai salah satu tragedi ekologis terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

Fenomena air bah yang membawa ribuan kayu gelondongan menjadi bukti telanjang bahwa kerusakan lingkungan di kawasan hulu telah mencapai titik kritis. Hutan-hutan yang selama ini menjadi penyangga kehidupan tampak tak lagi mampu menahan curah hujan ekstrem. Ketika akar-akar yang seharusnya mengikat tanah dan bebatuan telah hilang, longsor dan banjir bandang menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Desa-desa tersapu, jembatan runtuh, sungai tersumbat, dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal dalam hitungan jam.

Dampak ekologis bencana ini tidak berhenti di tiga provinsi tersebut. Gelombang kerusakan menjalar hingga ke Nias dan Lampung, menunjukkan bahwa seluruh Pulau Sumatera kini berada dalam tekanan ekologis yang luar biasa. Ekosistem sungai rusak, kualitas air menurun, dan habitat flora-fauna hancur. Pulau yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia kini menghadapi ancaman serius yang membutuhkan intervensi cepat dan terukur.

Namun dampaknya tidak hanya bersifat ekologis. Bencana Sumatera telah mengguncang kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Distribusi logistik terganggu, harga kebutuhan pokok melonjak, dan aktivitas ekonomi tersendat. Standar hidup masyarakat menurun, sementara rasa aman dan ketenangan publik terganggu. Bencana ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan di satu wilayah dapat memicu efek domino yang dirasakan seluruh bangsa.

Melihat skala dan kompleksitas bencana, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mengambil langkah tegas: *menyatakan bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional Luar Biasa*. PPWI menilai bahwa situasi ini tidak boleh menunggu pernyataan resmi pemerintah. Ketika kerusakan sudah melampaui batas administratif dan berdampak pada stabilitas nasional, maka penanganannya harus segera ditingkatkan ke level tertinggi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, bersama Sekretaris Jenderalnya, Fachrul Razi, didukung seluruh pengurus serta dewan penasehat dan depan pakar organisasi itu. “Deklarasi PPWI ini bukan sekadar pernyataan moral, tetapi langkah strategis untuk mendorong mobilisasi bantuan yang lebih luas. PPWI telah menyurati sejumlah Kedutaan Besar negara sahabat yang selama ini menjadi mitra kerja organisasi tersebut. Tujuannya jelas: menggalang dukungan internasional bagi para korban bencana, baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan, tenaga ahli, maupun dukungan teknis,” ungkap tokoh pers nasional, yang merupakan petisioner Hak Asasi Manusia pada Konferensi ke-80 Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa, Oktober 2025 lalu, ini.

Wilson Lalengke menjelaskan, dengan penetapan bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional Luar Biasa, pihaknya mendorong secara internal agar semua anggota dan pengurus PPWI di seluruh nusantara dan di manca negara segera menggalang kekuatan melalui apapun yang bisa dilakukan dalam rangka membantu percepatan penanganan bencana tersebut. “Saya mendorong setiap anggota PPWI di seluruh Indonesia dan perwakilan PPWI di luar negeri agar bahu-membahu, melalui apapun yang bisa dilakukan, untuk membantu percepatan penanganan dan pemulihan dampak Bencana Nasional Luar Biasa ini,” jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Langkah berikutnya, PPWI akan mengirimkan surat resmi kepada berbagai badan internasional yang memiliki mandat dalam penanganan bencana, lingkungan hidup, dan kemanusiaan. PPWI menilai bahwa kondisi darurat di Sumatera membutuhkan perhatian global. Tanpa dukungan internasional, proses pemulihan dikhawatirkan akan berjalan lambat, sementara kerusakan lingkungan yang terjadi dapat meninggalkan dampak jangka panjang yang mengancam generasi mendatang.

Pemulihan lingkungan menjadi salah satu fokus utama yang disoroti PPWI. Rehabilitasi hutan, normalisasi sungai, dan penguatan sistem mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Bencana ini adalah peringatan keras bahwa eksploitasi alam tanpa kendali akan selalu berujung pada tragedi kemanusiaan.

Pada akhirnya, PPWI menyerukan agar seluruh pihak—baik Pemerintah Indonesia maupun komunitas internasional—segera bergotong-royong membantu masyarakat di wilayah bencana. Solidaritas kemanusiaan harus menjadi prioritas. Bencana Sumatera adalah pengingat bahwa ketika alam terluka, seluruh umat manusia merasakan dampaknya. Kini saatnya bergerak bersama, sebelum semuanya terlambat.

(Tim-Red)