INDRAMAYU, Kompas.sbs – Empati Kapolsek Kedokan Bunder IPDA. ERYANA , SH Kepada Masyarakat Kedokan Bunder adalah suatu bentuk pengabdian tugasnya kepada negara dan masyarakat, mengayomi, melayani adalah suatu bentuk tanggung jawab polri di dalam tugasnya.

Namun rasa empati biasanya sudah ternamam didalam hati setiap orang (individu), salah satunya ada pada seorang anggota polri, yang kini menjabat sebagai Kapolsek Kedokan Bunder, IPDA. ERYANA, SH yang sedang Viral di medsos salah satunya di Tiktok dengan akun ‘ADA POLISI’.

Dirinya berupaya untuk meningkatkan Empati dan pelayanan humanis kepada masyarakat juga sering menjadi bagian dari program Reformasi kultural di tubuh polri.

Hal ini bertujuan agar setiap personel, dari jajaran teratas hingga yang paling bawah, dapat lebih memahami dan merasakan kesulitan masyarakat sehingga dapat memberikan bantuan dan solusi yang tepat.

Di sela – sela kesibukan tugasnya sebagai kapolsek, IPDA. Eryana menyempat kan diri menjadi wali murid Atas nama Agung kls 7 Siswa SMPN 1 kedokan Bunder yang katanya ayahnya Agung tersebut sudah almarhum ( meninggal, red), dan ibu nya sedang berada di luar negri sebagai ‘pekerja migran Indonesia'( PMI).

Tidak hanya itu, himbauan juga di arah kepada seluruh siswa-siswi SMP hingga SMA agar mematuhi jam malam, warga yang sakit juga menjadi perhatian dari kapolsek, hingga suatu permasalahan di masyarakat menjadi tugasnya untuk di lakukan sikap humanis dengan masyarakat hingga menjadi solusi terbaik.

“Semua ini hanya bentuk pengabdian saya kepada masyarakat, untuk mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat, intinya saya ingin amanah untuk menjalankan tugas, POLRI, ” Ucap Eryana.

“Dikatakan oleh orang saya hanya pencitraan, atau polisi konten, itu terserah tanggapan orang, yang penting saya menjalani ini atas dorongan hati saya, serta sudah menjadi tugas polisi, ” Pungkasnya.

Berbuat baik tidak ada kata libur, karena setiap hari kehidupan manusia tetap berjalan.
Empati dari individu manusia terasa tertanam, karena semua manusia punya hati dan punya rasa.***

(SAIMIN)

Kompas.sbs | Kabupaten Tangerang, — Praktik penarikan kendaraan bermotor kembali menuai sorotan. Seorang debitur kendaraan roda empat mengaku mobilnya ditarik oleh sekelompok debt collector dengan dalih adanya “aturan baru” yang membolehkan penarikan kendaraan tanpa putusan pengadilan. Kasus ini terjadi di Kp.Lemo, Kabupaten Tangerang, pada Rabu (24/12/2025).

Padahal, hingga kini tidak ada regulasi resmi yang mengatur hal tersebut.
Peristiwa itu dialami RA, yang mengaku didatangi sekitar 10 orang debt collector secara bersamaan.

Kehadiran mereka disebut menimbulkan tekanan psikologis dan rasa takut, hingga akhirnya debitur menandatangani surat penyerahan kendaraan.

“Saya menolak karena tidak ada putusan pengadilan. Tapi mereka bilang sekarang sudah ada aturan baru dari MK, kendaraan bisa langsung ditarik. Jumlah mereka banyak, saya tertekan dan takut,” ujar debitur kepada wartawan, Kamus (25/12/2025).

Sempat Digadaikan, Sudah Ditebus Kembali

Debitur mengakui sebelumnya sempat menggadaikan kendaraan tersebut akibat kesulitan ekonomi. Namun, sebelum penarikan terjadi, kendaraan itu telah ditebus kembali dan berada dalam penguasaannya.

Meski demikian, debitur memang mengalami keterlambatan pembayaran cicilan selama empat bulan. Namun menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan penarikan secara paksa, apalagi tanpa putusan pengadilan.

Dalih “Aturan Baru” Dipertanyakan

Hingga berita ini diturunkan, tidak ditemukan adanya Peraturan OJK, Putusan Mahkamah Agung, maupun Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yang menyatakan bahwa penarikan kendaraan bermotor dapat dilakukan tanpa putusan pengadilan jika debitur menolak.

Sebaliknya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 justru menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan tanpa pengadilan apabila debitur menyerahkan kendaraan secara sukarela. Jika terdapat penolakan, maka kreditur wajib menempuh mekanisme hukum melalui pengadilan.

Dugaan Intimidasi dan Cacat Kehendak

Dr Bernard (Ketua DPP Gakorpan) menilai, penarikan kendaraan yang dilakukan secara bergerombol dan disertai tekanan psikis dapat dikategorikan sebagai intimidasi.

“Persetujuan atau tanda tangan yang diperoleh karena tekanan atau kebohongan hukum adalah cacat kehendak dan tidak sah. Itu tidak bisa dianggap sebagai penyerahan sukarela,” ujar Dr. Bernard.

Secara hukum, tindakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan pidana, antara lain:

•Pasal 368 KUHP tentang pemerasan,
•Pasal 378 KUHP tentang penipuan,
•Pasal 335 KUHP tentang pemaksaan.

Catatan Redaksi

Kasus ini kembali membuka perdebatan soal praktik penagihan oleh debt collector di lapangan. Di satu sisi, kreditur memiliki hak menagih kewajiban debitur. Namun di sisi lain, prosedur hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara tetap harus dijunjung tinggi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan pembiayaan terkait belum diminta klarifikasi.
(tim/Red)

Kompas.sbs | Jakarta — Perayaan Natal 2025 dimaknai secara sederhana dan penuh empati oleh Dr. Drs. Eddy Ramon Torong, S.H., M.M.M., Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), di tengah berbagai bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Natal tahun ini tidak dirayakan secara berlebihan, melainkan dijadikan momentum refleksi diri serta ungkapan syukur kepada Tuhan dengan berbagi kepada sesama.

Dr. Drs. Eddy Ramon Torong menyampaikan bahwa kegiatan Natal bersama keluarga dan warga sekitar, Jl, Toar II Gblok 4 No, 9, RT/RW/012/02 Tugu Utara, Kec, Koja, Jakarta Utara, telah menjadi tradisi yang rutin dilaksanakan hampir setiap tahun sebagai bentuk ucapan syukur atas kesehatan dan kekuatan yang masih diberikan Tuhan.

Menurutnya, kondisi bangsa yang tengah dilanda berbagai bencana menuntut setiap elemen masyarakat untuk menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, khususnya kepada saudara-saudara yang terdampak musibah.
“Natal tahun ini kita maknai dengan introspeksi diri. Banyak saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, sehingga tidak elok jika dirayakan secara berlebihan. Yang terpenting adalah empati dan kepedulian,” ujar Dr. Drs. Eddy Ramon Torong.

Ia mengungkapkan, bersama sejumlah organisasi yang diikutinya, telah berhasil menghimpun dana bantuan sosial puluhan juta rupiah. Dana terakhir sebesar Rp13.250.000 telah disalurkan ke Provinsi Sumatera Utara untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh, Padang, dan Sumatera Utara.

Di tengah kesibukannya sebagai advokat PERADI yang menangani berbagai perkara hukum, mulai dari sengketa pertanahan hingga perkara pidana di Jakarta dan Bali, Dr. Drs. Eddy Ramon Torong menegaskan bahwa komitmen berbagi tetap menjadi prinsip hidup yang terus dijaga.

Ia juga menekankan bahwa kepedulian terhadap korban bencana merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara Indonesia, tanpa harus dilakukan secara berlebihan atau dipublikasikan secara luas.

“Berbagi itu tidak perlu digembar-gemborkan. Yang terpenting adalah ketulusan dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan,” katanya.

“Natal 2025 bagi saya adalah momentum untuk bersyukur dan berbagi. Selama Tuhan masih memberi kesehatan dan rezeki, saya berkomitmen untuk terus membantu sesama. Inilah cara saya memaknai Natal sebagai seorang Nasrani,” pungkas Dr. Drs. Eddy Ramon Torong, S.H., M.M.M.

(red/tim)