Manado,Kompas –Beredar di media sosial di duga oknum TNI AL yang bertugas di lanal Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan penganiyaan terhadap oknum guru yang hanya peneguran terhadap oknum TNI AL yang di duga sudah pengaruhi miras sampai terjadi penganiyaan.

Atas insiden penganiyaan yang di lakukan oknum TNI AL terhadap oknum guru, Masyarakat Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud langsung berdatangan di lanal Melonguane untuk meminta keadilan kepada pihak pimpinan TNI angkatan laut khususnya di Kodaeral Vlll Manado untuk bisa memproses hukum terhadap oknum TNI AL.

Akibat terjadinya Oknum TNI AL Lanal Melonguane, Pihak Kodaeral Vlll Manado Langsung mengambil tindakan tegas dan proses hukum kepada Oknum TNI AL dan langsung di tahan POMAL Kodaeral Vlll Manado.

Kemudian, Kodaeral Vlll Manado Menggelar Press Release yang bertempat di Joglo Makodaeral VIII Manado , Sulawesi Utara, Sabtu (24/1/2026).

TNI AL buka suara terkait perkelahian yang melibatkan oknum anggota TNI Angkatan Laut terjadi di wilayah Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Insiden tersebut terjadi pada Kamis 22 Januari 2026 sekitar pukul 23.30 WITA di Pelabuhan Umum Melonguane.

Komandan Komando Daerah TNI AL (Dankodaeral) VIII, Laksamana Muda TNI Dery Triesananto Suhendi, membenarkan kejadian tersebut.

Ia menyebut peristiwa itu berawal dari kesalahpahaman yang berujung pada keributan fisik antara lima oknum anggota TNI AL, personel Lanal Melonguane, dengan seorang warga setempat. “Benar telah terjadi kesalahpahaman yang berujung keributan fisik. Kejadian tersebut diduga dipicu oleh pengaruh minuman keras sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka dan situasi sempat tidak kondusif,” kata Dery dalam keterangan pers, Sabtu 24 Januari 2026.

Ia menegaskan bahwa, pihak TNI AL tidak mentolerir segala bentuk tindakan tidak terpuji dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggotanya.

Namun Saat ini, kelima oknum TNI AL tersebut telah diamankan oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) Lanal Melonguane untuk menjalani proses hukum.

“Oknum-oknum yang terlibat saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh Polisi Militer TNI AL dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Pasca kejadian, aparat gabungan TNI-Polri langsung bergerak cepat mengamankan lokasi guna mencegah bentrokan susulan. Situasi di Melonguane pun dipastikan telah kembali kondusif.

Atas insiden tersebut, Lanal Melonguane menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi. Peristiwa ini juga menjadi bahan evaluasi internal dalam pembinaan personel TNI AL.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Komandan Lanal Melonguane telah menyerahkan bantuan pengobatan dan tali asih kepada korban.

Selain itu, koordinasi dan mediasi dilakukan bersama pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta keluarga korban untuk penyelesaian secara kekeluargaan, tanpa mengesampingkan proses hukum yang tetap berjalan.

“Kami mengimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud untuk tetap tenang dan bersama-sama menjaga ketertiban serta kondusivitas wilayah,” Pungkas Laksda TNI Dery Triesananto Suhendi, S.E., M.Tr.Opsla.

Jakarta,Kompas –Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melaksanakan mutasi jabatan terhadap perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) pada Januari 2026.

Total terdapat 85 personel yang mengalami mutasi berdasarkan dua Surat Telegram Kapolri.

Mutasi tersebut tertuang dalam ST Nomor ST/99/I/KEP./2026 tanggal 15 Januari 2026 yang mencakup 53 personel, serta ST Nomor ST/143/I/KEP./2026 tanggal 22 Januari 2026 dengan jumlah 32 personel.

Dari total tersebut, sebanyak 69 personel masuk dalam kategori promosi jabatan dan pergeseran setara (flat).

Mutasi ini mencakup pengisian jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan.

Pada jajaran Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, terdapat empat personel yang menempati jabatan strategis,

Yakni Kalemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Achmad Kartiko, S.I.K., M.H., Kadivhumas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., Kapusjarah Polri Kombes Pol Abas Basuni, S.I.K., M.H., serta Kayanma Polri Kombes Pol Yudi Arkara Oktobera, S.I.K., M.H.

Sementara itu, pada jabatan kewilayahan, Polri juga melakukan rotasi terhadap tiga Kapolda, yakni Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare, S.I.K., serta Kapolda Papua Tengah Kombes Pol Jermias Rontini, S.I.K., M.Si.

Selain pengisian jabatan PJU dan Kapolda, mutasi juga mencakup 8 personel jabatan IB (Irjen Pol), 15 personel jabatan IIA (Brigjen Pol), serta 29 personel jabatan IIB (Kombes Pol) yang terdiri dari 15 personel nivelering IIB1, 9 personel nivelering IIB2, dan 5 personel nivelering IIB3.

Mutasi juga menyasar 1 jabatan Kapolresta, 5 AKBP Mantap, serta 4 Kapolres.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi dan karier personel Polri.

“Mutasi jabatan adalah hal yang rutin dan wajar dalam organisasi Polri. Ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran, penguatan struktur organisasi,

Serta pembinaan karier guna memastikan pelaksanaan tugas Polri berjalan optimal dan profesional,” ujar Brigjen Trunoyudo, Sabtu (24/1/2026.

Ia menambahkan, melalui mutasi ini diharapkan para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat segera menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi terbaik dalam menjaga stabilitas kamtibmas serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketapang, – Sabtu, 24 Januari 2026, menjadi momentum penting dalam perjalanan penegakan hukum di Kabupaten Ketapang. Di hari itu, harapan akan tegaknya keadilan kembali menemukan jalannya.

Tesen, seorang remaja di bawah umur asal Desa Asam Jelai, akhirnya dapat menghirup udara bebas setelah menjalani proses penahanan di Polres Ketapang. Pembebasan ini bukan hanya soal administrasi hukum, namun menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum mampu mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan prinsip lrestorative justice, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Langkah ini tidak terlepas dari peran aktif tim kuasa hukum dari Lawyer Muda Kalbar bersama Rumah Hukum Indonesia. Sejak awal perkara bergulir, mereka terus mengawal proses hukum agar hak-hak anak tetap terjamin. Kehadiran mereka memastikan bahwa suara kelompok rentan—yang kerap terabaikan—tetap mendapat perhatian dan perlindungan dalam sistem peradilan.

Kasus Tesen juga menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa penegakan hukum tidak hanya berbicara soal ketegasan, tetapi juga tentang kebijaksanaan, proporsionalitas, dan keberpihakan terhadap prinsip kemanusiaan. Terlebih bagi anak-anak yang secara hukum wajib mendapatkan perlindungan khusus.

Dengan adanya penyelesaian ini, publik berharap agar pendekatan serupa dapat menjadi standar dalam setiap penanganan kasus yang melibatkan anak, sehingga hukum benar-benar hadir untuk melindungi, bukan sekadar menghukum.(Tim)

Diduga Debt Collector Ambil Paksa Mobil di Parkiran RS, Pengguna Masih Aktif Bayar Cicilan

Kalbar, Sabtu (24/1/2026) – Subagiyo Mumin bersama istrinya, Yuliana Jinim, meluapkan kekecewaan kepada sejumlah wartawan di Polda Kalimantan Barat terkait dugaan pengambilan paksa mobil miliknya oleh sekelompok orang yang diduga debt collector di area parkir Rumah Sakit Santo Vinsensius Singkawang.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (21/1/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Subagiyo mengaku didatangi lebih dari empat orang saat berada di parkiran rumah sakit. Para terduga pelaku disebut merampas kunci kendaraan, melakukan intimidasi, lalu membawa pergi mobil pick up Suzuki Carry miliknya.

“Kami sangat kecewa. Saat itu saya sudah menjelaskan bahwa saya akan berobat dan dijadwalkan menjalani operasi siang itu. Ketika kunci dirampas, saya terpaksa masuk ke rumah sakit untuk berobat. Namun setelah kembali ke parkiran, mobil saya sudah dibawa pergi tanpa prosedur yang jelas,” ujar Subagiyo kepada wartawan.

Ia menegaskan bahwa hingga kejadian tersebut, dirinya masih aktif membayar cicilan kendaraan. Pembayaran terakhir dilakukan tepat waktu pada 31 Desember 2025.

Mobil yang dibawa pergi adalah Suzuki Carry Pick Up warna hitam tahun 2019 dengan nomor polisi B 9387 KAS. Menurut korban, tidak ada penjelasan resmi maupun penunjukan dokumen sah saat penarikan dilakukan. Para terduga pelaku hanya meninggalkan selembar surat tanpa tanda tangan penyerahan dari pihak korban serta tanpa berita acara serah terima.

Akibat kejadian itu, sejumlah barang pribadi korban masih tertinggal di dalam kendaraan, di antaranya obat-obatan, pakaian, perlengkapan salon, serta ban serep.

Kendaraan tersebut diperoleh melalui pembiayaan PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) dengan nomor kontrak 38102304407. Subagiyo menyatakan dirinya tidak pernah menerima surat teguran maupun peringatan resmi dari pihak leasing.

“Saya merasa dirugikan secara materi dan mental. Cara seperti ini tidak manusiawi dan melanggar hukum. Kami sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian,” tegasnya.

Sementara itu, istri korban, Yuliana Jinim, turut mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan oknum debt collector tersebut. Ia menyebut, saat penarikan paksa terjadi, terdapat sejumlah barang penting di dalam mobil, termasuk perlengkapan yang dibutuhkan suaminya untuk menjalani perawatan dan menginap di rumah sakit.

“Karena kejadian ini, suami saya membatalkan pengobatan dan operasi. Padahal suami saya menderita batu ginjal dan seharusnya dioperasi saat itu. Saya merasa sangat dirugikan, apalagi mobil ini sudah kami bayar cicilannya selama kurang lebih 27 bulan. Kami hanya ingin keadilan,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Chandra Sakti Utama Leasing belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengambilan paksa tersebut. Sementara itu, laporan pengaduan korban ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalimantan Barat telah diterima oleh Brigadir M. Yasir, petugas piket Ditreskrimum Polda Kalbar, dan akan ditindaklanjuti pada pekan depan.

Kasus ini kembali menyoroti praktik penagihan oleh oknum debt collector yang diduga dilakukan secara intimidatif dan di luar prosedur hukum. Masyarakat diimbau untuk memahami hak-haknya sebagai konsumen serta segera melapor kepada aparat penegak hukum apabila mengalami kejadian serupa.