Mediaistana.com – Senin 22 Juni 2026 – 
Tangerang – Gelombang kekecewaan dan kemarahan datang dari masyarakat RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05 dan RT 06 RW 01 Kelurahan Gondrong atas beredarnya berbagai pemberitaan dan narasi di media sosial maupun media online yang menurut warga telah menimbulkan keresahan, kegaduhan, serta stigma negatif terhadap masyarakat. Warga menilai pemberitaan tersebut telah berkembang luas dan menjadi konsumsi publik tanpa adanya penjelasan yang utuh, sehingga menimbulkan berbagai persepsi yang dinilai merugikan nama baik warga dan lingkungan tempat tinggal mereka.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perwakilan warga, masyarakat menegaskan bahwa mereka merasa dirugikan oleh berkembangnya opini publik yang mengaitkan warga dengan berbagai tuduhan yang hingga saat ini menurut mereka belum pernah dibuktikan melalui proses hukum yang sah dan berkekuatan hukum tetap. Warga menilai bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat berpotensi menciptakan penghakiman publik serta merusak keharmonisan sosial yang selama ini terjalin dengan baik di lingkungan RW 01 Kelurahan Gondrong.
Menurut warga, sejak pemberitaan tersebut beredar, banyak masyarakat yang merasa tidak nyaman karena harus menghadapi berbagai pertanyaan, komentar, hingga penilaian negatif dari pihak luar yang menerima informasi tersebut secara sepihak. Bahkan, sebagian warga mengaku merasa nama baik keluarga mereka ikut terdampak akibat pemberitaan yang berkembang tanpa adanya klarifikasi langsung kepada masyarakat yang disebut atau dikaitkan dalam narasi tersebut.
Warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak proses hukum apabila memang terdapat dugaan pelanggaran yang harus diperiksa. Namun masyarakat menilai bahwa setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan bukan melalui pembentukan opini yang berpotensi menggiring persepsi publik sebelum adanya fakta yang terungkap secara resmi.
“Kami adalah masyarakat yang taat hukum dan menghormati proses hukum. Jika ada dugaan pelanggaran, silakan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Namun jangan sampai masyarakat dijadikan sasaran opini yang belum tentu benar dan belum pernah dibuktikan secara hukum,” ujar salah satu perwakilan warga.
Masyarakat juga menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Warga berharap prinsip-prinsip tersebut benar-benar dijalankan dalam menyikapi persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
Selain itu, warga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman secara menyeluruh terhadap seluruh informasi yang beredar. Warga berharap aparat dapat mengungkap sumber informasi, pihak-pihak yang pertama kali menyebarkan narasi tersebut, serta menelusuri apakah terdapat unsur pelanggaran hukum dalam proses penyebarannya.
Masyarakat juga meminta agar aparat tidak hanya melihat persoalan dari satu sisi, tetapi melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Menurut warga, langkah ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi yang belum tentu sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
Dalam kesempatan tersebut, warga turut menyoroti pentingnya tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik. Menurut mereka, setiap informasi yang dipublikasikan seharusnya mengedepankan prinsip verifikasi, konfirmasi, keberimbangan, dan akurasi agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Warga menilai bahwa informasi yang tidak diverifikasi secara baik dapat menimbulkan fitnah, perpecahan, konflik sosial, bahkan kerugian moral bagi pihak yang diberitakan.
Lebih lanjut, masyarakat meminta APH untuk mendalami kemungkinan adanya pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan media sosial atau media online untuk membentuk opini tertentu yang berpotensi menyesatkan publik. Warga berharap seluruh fakta dapat diungkap secara terang benderang sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai kebenaran informasi yang selama ini beredar.
Menurut warga, persoalan ini bukan hanya menyangkut nama baik individu tertentu, melainkan juga menyangkut kehormatan seluruh masyarakat RW 01 Kelurahan Gondrong yang selama ini hidup berdampingan secara damai dan menjaga ketertiban lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat menilai bahwa persoalan ini harus diselesaikan secara serius dan profesional agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.
Warga juga menyatakan dukungannya kepada APH untuk menindak siapa pun yang terbukti melanggar hukum tanpa memandang status sosial, jabatan, latar belakang organisasi, maupun profesi. Masyarakat menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak boleh tajam ke bawah serta tumpul ke atas.
“Kami percaya bahwa hukum harus menjadi panglima. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, siapa pun yang dirugikan oleh informasi yang tidak benar juga harus mendapatkan perlindungan dan keadilan dari negara,” tegas perwakilan warga.
Dalam pernyataan sikap tersebut, warga RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05 dan RT 06 RW 01 Kelurahan Gondrong juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang aman, damai, dan kondusif. Warga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi serta tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Warga berharap proses hukum yang berjalan dapat mengungkap seluruh fakta secara objektif sehingga tidak ada lagi ruang bagi spekulasi, fitnah, maupun informasi yang dapat memecah belah masyarakat. Dengan terungkapnya fakta yang sebenarnya, masyarakat berharap kepercayaan publik dapat kembali pulih dan nama baik warga yang merasa dirugikan dapat dipulihkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
“Kami warga RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05 dan RT 06 RW 01 Kelurahan Gondrong kecamatan Cipondoh meminta Aparat Penegak Hukum untuk mengusut tuntas seluruh persoalan ini secara profesional, transparan, dan berdasarkan hukum yang berlaku. Kami menginginkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap nama baik masyarakat. Jangan biarkan opini menggantikan fakta, dan jangan biarkan hukum kalah oleh asumsi,” tutup perwakilan warga dalam pernyataan sikapnya.
