Beranda blog Halaman 356

Proyek Pipa Diluar Acuan Bestek : Tanam Pipa Tidak Sampai Satu Meter

Penulis
Danil Arifin
-
0
Oplus_16908288

Pontianak Barat: Masyarakat nilai proyek pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Rp. 199 juta, di Jalan Nipah Kuning Dalam arah ke Jalan Karet, dikerjakan asal jadi.

Paket bangunan air bersih atau air baku tahun anggaran APBD 2025 milik PUPR Kota Pontianak, yang digarap oleh CV. Empat Saudara Berkah, dianggap jauh dari cerminan kualitas maupun kwantitas.

” Kami melihat galian tanah untuk penanaman pipa air, kedalamnya tidak sampai satu meter, hanya setengah, setelah itu langsung ditimbun dengan sisa galian tersebut, yang kekuatannya sangat diragukan, ” terang warga sekitar.

Menurutnya, jika air pasang tiba, otomatis permukaan tanah timbunan tadi bakal tergerus oleh kekuatan arus yang bisa memunculkan lobang dan membuat pipa-pipa tersebut kelihatan.

Warga tadi menuding, lemotnya pengawasan yang di implementasikan Bidang Cipta Karya, menjadi faktor penyebab jeleknya mutu pekerjaan dan perlu atensi Walikota Pontianak.

Sementara Edwin, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Kota Pontianak, tidak pernah merespon ketika dikonfirmasi 7 kali, lewat chat Wa.(007/Danil.A)

Bupati Subang Tinjau Langsung Banjir Pantura Pastikan Warga Aman dan Kebutuhan Dasar Terpunihi

Penulis
Dede Rahmat
-
0

*Bupati Subang Tinjau Langsung Banjir Pantura, Pastikan Warga Aman dan Kebutuhan Dasar Terpenuhi*

Banjir yang melanda Kabupaten Subang terus meluas akibat intensitas hujan tinggi di wilayah hilir, khususnya kawasan Pantura Subang, sejak semalaman. Luapan air menyebabkan sejumlah wilayah terdampak, terutama Kecamatan Ciasem, Pamanukan, Legonkulon, dan Pusakanagara.

Bupati Subang Reynaldy Putra Andita, BR, S.IP, didampingi Kepala Dinas Sosial serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang, turun langsung meninjau lokasi banjir di Kecamatan Legonkulon, Selasa (27/1/2026).

Peninjauan ini merupakan hari keempat Bupati Subang melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi wilayah terdampak banjir. Kunjungan diawali dengan meninjau dapur umum di Aula Kecamatan Legonkulon yang menjadi pusat penyediaan logistik bagi warga.

Bupati yang akrab disapa Kang Rey kemudian mendistribusikan bantuan ke sejumlah titik terdampak, di antaranya Kampung Kepuh, Desa Legonkulon RT 03 RW 02, serta Desa Bobos RT 09 RW 03, Kecamatan Legonkulon. Selain itu, Kang Rey juga meninjau posko penyaluran bantuan di Kecamatan Pusakanagara.

Selain memantau kondisi genangan, Kang Rey menyapa warga dan memastikan masyarakat terdampak berada dalam kondisi aman dan sehat. Ia menginstruksikan BPBD Kabupaten Subang bersama para camat untuk tetap siaga mengantisipasi kemungkinan meluasnya wilayah terdampak.

“Saya ingin melihat langsung dan memastikan warga yang terdampak tidak ada yang sakit,” ujar Kang Rey saat menyapa warga di Desa Bobos dan Desa Legonkulon.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ketinggian air saat ini mencapai 30 hingga 50 sentimeter. Genangan tersebut merupakan luapan Sungai Cigadung, sekaligus menjadi perhatian serius terkait potensi luapan Sungai Cipunagara.

Kang Rey menegaskan, salah satu langkah konkret pemerintah daerah adalah mendirikan dapur umum di setiap desa terdampak untuk memastikan kebutuhan makanan warga terpenuhi, mengingat sebagian masyarakat mengalami kesulitan beraktivitas akibat genangan banjir.

Selain penanganan darurat, Kang Rey juga menyoroti kondisi tanggul Kali Cipunagara di wilayah Karangmulya yang dinilai sudah tidak layak. Ia berharap Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) segera membangun Tembok Penahan Tanah (TPT) guna mencegah risiko jebolnya tanggul yang berpotensi menimbulkan banjir susulan.

Ia juga memohon dukungan dan doa dari masyarakat agar perbaikan infrastruktur sungai serta normalisasi dapat segera dilakukan demi memberikan rasa aman bagi warga Pantura Subang.

Kepada masyarakat terdampak, Kang Rey menyampaikan keprihatinannya dan meminta warga bersabar. Pemerintah daerah, kata dia, telah menugaskan aparat desa agar logistik disalurkan langsung ke masyarakat melalui masing-masing RT.

Menutup peninjauannya, Kang Rey menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang berkomitmen penuh melakukan berbagai upaya penanggulangan banjir serta memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi secara optimal. (***).

Gembira Ginting : LMP Karo dan F SPTI-K SPSI Karo Mendukung Polri dibawah Naungan Presiden

Penulis
ERIANTO PERANGIN ANGIN
-
0

 

KABANJAHE KARO,Kompas.SBS| Ide atau opsi yang menempatkan Polri di bawah kementerian, mendapat penolakan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, pernyataan ini dilontarkan diakhir rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin ( 26/01/2026) di Ruang Rapat Komisi III DPR, Gedung DPR Senayan Jakarta Pusat.

Kapolri menilai penempatan Polri dibawah Kementerian melemahkan Polri dan Juga Presiden, dan mengucapkan terima kasih kepada DPR yang telah menyatakan dukungan agar Polri tetal dibawah Presiden, keterlibatan DPR dalam fungsi pengawasan Polri harus tetap dijalankan.

Penolakan Kapolri ini juga mendapat dukungan dari elemen masyarakat didaerah daerah’ seperti Markas Cabang Laskar Merah Putih ( MACAB LMP) Kabupaten Karo dan Pimpinan Cabang ( PC) Federasi (F) Serikat Pekerja Transport Indonesia (SPTI)-K (Konfederasi) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI) Kabupaten Karo, mereka tetap mendukung Polri dibawah naungan Presiden.

Pernyataan sikap ini dilontarkan oleh Ketua Macab LMP Kabupaten Karo sekaligus Ketua PC F-SPTI-K SPSI Kabupaten Karo Gembira Ginting, Selasa ( 27/01/2026) sekira pukul 13.05 Wib di BOB Cafe & Kuliner Jalan Pahlawan Kabanjahe Kabupaten Karo Sumatera Utara.

Gembira Ginting didampingi Sekretarisnya Bistok Situmorang, SE sepakat menyatakan dukungan terhadap Polri, tetap dibawah naungan Presiden, terbitnya Peraturan Kepolisian ( Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri diluar struktur organisasi telah memicu polimik, karena aturan ini dianggap bertentangan dengan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi ( MK).

Polri harua tetap dibawah naungan Presiden, hal ini juga untuk menghindari Politik Praktis, Polri harus kuat dan Presiden juga harus kuat.” Katanya.

Polri merupakan Institusi Kepolisian Republik Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden, bukan ke sebuah kementerian, kami tetap mendukung Polri dibawah naungan Presiden RI.” Tegasnya.

Menurut Gembira Ginting, apabila Polri sudah dibawah Kementerian ini sudah sama saja melemahkan Institusi Polri, ya ini juga kan melemahkan negara, jadi Polri harus kuat dan harus tetap dibawah naungan Presiden, Bravo Polri.”Tutupnya.

Reporter : ERIANTO PERANGIN-ANGIN.

Indramayu Perkuat Status Lumbung Pangan Nasional di Tengah Modernisasi Infrastruktur Jawa Barat

Penulis
Saimin
-
0

Indramayu, Kompas.sbs – Kabupaten Indramayu terus mengukuhkan posisinya sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, pada Selasa (27/1/2026), Indramayu ditegaskan kembali sebagai penghasil padi terbesar di Jawa Barat yang berperan vital dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.

Hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Indramayu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asep Abdul Mukti, beserta jajaran mengikuti jalannya rapat melalui zoom meeting yang menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam mengawal pertumbuhan ekonomi.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya stabilitas harga pangan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. Tito mengapresiasi daerah-daerah yang berhasil menjaga ketersediaan pasokan.

“Kita harus terus menjaga momentum swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden. Daerah seperti Indramayu memiliki peran strategis sebagai lumbung pangan. Saya minta seluruh kepala daerah memastikan distribusi lancar dan pasar-pasar tetap terpantau agar inflasi tetap terkendali, terutama menjelang hari besar keagamaan,” ujar Tito Karnavian dalam pemaparannya.

Aksesibilitas dan Konektivitas Strategis Modernisasi infrastruktur di Jawa Barat menjadi salah satu poin utama dalam Rakor tersebut. Kehadiran Bandara Internasional Kertajati (BIJB) di Majalengka kini menjadi pintu gerbang udara utama yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Indramayu dan sekitarnya. Selain itu, operasional Jalan Tol Cisumdawu secara signifikan mempermudah mobilitas dari Bandung menuju wilayah utara Jawa Barat.

Kondisi Inflasi dan Stabilitas Harga Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 23 Januari 2026, Provinsi Jawa Barat secara umum mencatatkan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar -1,90%. Meski demikian, pemerintah daerah diminta tetap waspada terhadap komoditas tertentu seperti daging ayam ras dan telur yang masih fluktuatif.

Pemerintah Kabupaten Indramayu berkomitmen menindaklanjuti arahan Mendagri dengan terus melakukan pemantauan harga di pasar-pasar lokal dan memperkuat kerja sama antardaerah guna memastikan pasokan pangan tetap aman bagi masyarakat.

Saimin

Panen Raya Padi Sawah di Kecamatan Mardingding, Hasil Nyata Upaya Pemkab Karo Pulihkan Lahan Terdampak Banjir

Penulis
ERIANTO PERANGIN ANGIN
-
0

 

  • KARO BERNEH SUMUT ( Kompas.SBS)|Pemerintah Kabupaten Karo terus melakukan upaya penanganan banjir yang selama ini melanda Daerah Irigasi (DI) Paya Lah Lah. Kawasan ini merupakan salah satu lumbung pangan di Kabupaten Karo yang kerap terdampak banjir hingga menyebabkan terendamnya lahan padi sawah dan mengakibatkan kerugian bagi para petani.

Berdasarkan hasil identifikasi, Rawa Lebak di Daerah Irigasi Paya Lah Lah memiliki luas sekitar 3.300 hektare yang berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Mardingding, serta tersebar di tujuh desa, yakni Batu Rongkam, Mbal-Mbal Petarum, Buluh Pancur, Rambah Tampu, Lau Solu, Lau Mulgap, dan Tanjung Pamah. Luas penanganan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 seluas 1.500 ha.

Banjir yang terjadi secara berulang selama ini menjadi kendala utama bagi petani dalam melakukan kegiatan tanam dan panen. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya hasil pertanian, tetapi juga menghambat upaya mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Karo.

Melalui berbagai langkah penanganan dan optimalisasi lahan yang dilakukan, kondisi Daerah Irigasi Paya Lah Lah kini menunjukkan perkembangan yang positif. Sebagai tindak lanjut atas keberhasilan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo akan melaksanakan Panen Raya Padi Sawah pada Selasa, 20 Januari 2026 di Desa Lau Mulgap, Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum pemulihan sektor pertanian sekaligus penguatan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Karo pada khususnya.

Reporter : ERIANTO PERANGIN -ANGIN

Tingkatkan PAD! Bupati Karo Pimpin Apel Gabungan di Halaman Kantor Bupati Karo.

Penulis
ERIANTO PERANGIN ANGIN
-
0

 

​KABANJAHE KARO, Kompas.SBS|Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo mengikuti Apel Gabungan yang digelar di halaman Kantor Bupati Karo, Senin (19/01/2026).

Meskipun suasana Kota Kabanjahe diselimuti kabut tebal, antusiasme dan kedisiplinan para ASN tetap terlihat tinggi, ​Apel gabungan ini dipimpin langsung oleh Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes.

Dalam arahannya dari atas podium, beliau mengingatkan kembali tingkatkan disiplin dan integritas sebagai ASN, dan juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai motor penggerak pembangunan di Tanah Karo. Apel Gabungan kali ini juga di hadiri oleh Para Camat se- Kab.Karo.
​
​Bupati Karo menyampaikan rencana strategis terkait penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Langkah ini diambil untuk memastikan target penerimaan daerah dapat tercapai secara maksimal.

​Berikut adalah poin-poin utama yang disampaikan dalam kegiatan tersebut:

1. Target Penagihan: Pemkab Karo akan melaksanakan penagihan piutang PBB di 17 kecamatan untuk tahun pajak 2021 hingga 2025.
2. Validasi Data: Selain penagihan, akan dilakukan pemutakhiran data dan validasi piutang secara serentak di masing-masing desa dan kelurahan.
3. ​Akurasi Data: Pemutakhiran ini bertujuan untuk memastikan data pajak akurat, sehingga menumbuhkan kesediaan dan kepercayaan wajib pajak dalam melunasi kewajibannya.


​
​Bupati Karo berharap melalui validasi data yang akurat, tidak ada lagi tumpang tindih informasi pajak di lapangan, sehingga proses penagihan dapat berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo.

Reporter : ERIANTO PERANGIN-ANGIN

Vanda Sarundajang Teguhkan Arah Stabilitas Ekonomi Daerah

Penulis
Julius Frans Rumimpunu
-
0

KOMPAS

MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung agenda strategis nasional.

Hal tersebut ditunjukkan melalui kehadiran langsung Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Selasa (27/1/2026).

Rapat strategis berskala nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., dan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa, sebagai pusat kendali dan pengambilan keputusan strategis daerah.

Kehadiran Wakil Bupati Minahasa dalam forum nasional tersebut mencerminkan kepemimpinan aktif, responsif, dan visioner Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menyikapi dinamika ekonomi nasional, khususnya terkait pengendalian inflasi dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan rakor, Wakil Bupati Vanda Sarundajang didampingi oleh jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Minahasa, yang terdiri dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt. Kepala Dinas PUPR, Plt. Kepala Dinas Kominfo, Plt. Kasat Pol PP, Kepala Bagian Perekonomian, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis lainnya.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menegaskan bahwa Rakor TPID merupakan forum krusial dalam memperkuat sinergi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus menjadi instrumen penguatan koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“Rakor ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan mengeksekusi langkah-langkah strategis, terukur, dan berkelanjutan dalam pengendalian inflasi, sekaligus memastikan peran aktif daerah dalam menyukseskan program nasional,” tegas Wakil Bupati.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Program 3 Juta Rumah bukan sekadar agenda pembangunan fisik, melainkan instrumen pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial yang membutuhkan dukungan konkret pemerintah daerah, mulai dari kesiapan regulasi, lahan, hingga kolaborasi lintas sektor.

Wakil Bupati juga menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk sejalan dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, baik dalam pengendalian inflasi maupun percepatan program perumahan nasional yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Minahasa siap mengambil peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan memastikan kebijakan nasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Vanda Sarundajang.

Dengan keterlibatan aktif seluruh OPD dan soliditas Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, sejalan dengan arah pembangunan nasional dan penguatan fondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.

#Lee_Us

Tugas Pokok dan fungsi Dinas P2KBP3A Menuju Subang Ngabret

Penulis
Dede Rahmat
-
0
oplus_0

*

oplus_0

Subang – Salah satu fokus utama dengan ini, khususnya yang terkait dengan bidang sosial perlindungan perempuan dan anak.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Subang
memiliki sejumlah tugas dan fungsi utama pada pembangunan keluarga berkualitas, pengendalian penduduk serta perlindungan hak perempuan dan anak.

Dr. Drs.H.yayat Sudrajat MM.M.Si.mengatakan Gerakan “ngabret Nyaah ka indung”.merupakan inisiatif pembangunan yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Subang dibawah kepemimpinan Bupati Reynaldi Putra Andita B.R.S.P. yang bertujuan untuk mengubah cara kerja pemerintah agar lebih responsif, cepat dan dekat degan rakyat yang sudah dijalankan oleh pihak kami salah satunya,Ujarnya disaat ditemui di kantor Selasa siang (27/1/2026).

P2KBP3A, bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijaksanaan dan peraturan terkait dengan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai regulasi yang berlaku sambungnya.

Hal senada yang diucapkan Sekdis DP2K3A Dr. Syamsu Ryza, yang memiliki tugas utama membantu , Kepala Dinas dalam memimpin merencanakan mengoordinasikan, dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dilingkungan Dinas.
Terkait progam DP2KBP3A, sama dengan kepala Dinas pengendalian penduduk, keluarga Berancana, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
BP2K3A Subang memiliki fokus utama pada pembangunan keluarga berkualitas, pengendalian popularitas serta perlindungan hak perempuan dan hak anak,untuk program skala prioritas sama yang dikatakan oleh Pak kadis Dinas P2KBP3A Pungkasnya .

Reporter D. Jekiw.

Direktur Akademi Keperawatan Ibnu Sina Sabang Tegaskan Dukungan Polri Tetap di Bawah Presiden RI

Penulis
NOVI KARNO
-
0

Direktur Akademi Keperawatan Ibnu Sina Sabang Tegaskan Dukungan Polri Tetap di Bawah Presiden RI

     MediaKompas.sbs.-Wilayah Aceh
KOMPAS.SBS.-NEWS || SABANG – ACEH | 27 Januari 2026 — Direktur Akademi Keperawatan Ibnu Sina Kota Sabang, Aida Khairunnisa, S.St., M.Si, menegaskan dukungan penuh terhadap keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia. Sikap ini disampaikan sebagai wujud komitmen dalam memperkuat sistem ketatanegaraan, supremasi hukum, serta menjaga stabilitas demokrasi nasional.

Dalam keterangannya, Aida Khairunnisa menilai bahwa penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan langkah konstitusional, strategis, dan relevan dengan tantangan nasional yang semakin kompleks. Struktur tersebut dinilai mampu menciptakan koordinasi yang cepat, efektif, dan terintegrasi, khususnya dalam penanganan keamanan nasional, penegakan hukum, serta pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Polri memiliki peran vital sebagai alat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, rantai komando yang langsung berada di bawah Presiden sangat diperlukan agar kebijakan strategis dapat dijalankan secara cepat, tegas, dan terarah,” ujar Aida Khairunnisa.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa wacana penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan berbagai persoalan mendasar, seperti tumpang tindih kewenangan, kaburnya garis komando, serta melemahnya efektivitas pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional.

“Dengan Polri berada langsung di bawah Presiden, independensi institusi kepolisian dapat terjaga. Hal ini penting untuk memastikan Polri tetap profesional, mandiri, dan berintegritas, serta terbebas dari intervensi kepentingan sektoral,” tegasnya.

Menurutnya, posisi Polri di bawah Presiden merupakan konfigurasi paling ideal dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, memperkuat wibawa negara, serta mendukung jalannya pemerintahan yang stabil dan demokratis.

Penyampaian pernyataan dukungan tersebut berlangsung dalam suasana tertib dan kondusif, serta berakhir pada pukul 16.15 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan tidak terdapat gangguan berarti.

Melalui pernyataan ini, Akademi Keperawatan Ibnu Sina Kota Sabang menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan institusi negara demi terwujudnya stabilitas nasional, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

~Reporter Pers Kompas.sbs.-Aceh (Novi Karno)

~Redaksi -Kompas.sbs.

Sabang Masuk Daftar 75 Daerah Penerima UHC Award Kategori Utama

Penulis
NOVI KARNO
-
0

Sabang Masuk Daftar 75 Daerah Penerima UHC Award Kategori Utama

     MediaKompas.sbs.-Wilayah Aceh
KOMPAS.SBS.-NEWS || Jakarta -27 Januari 2026-Kota Sabang masuk dalam daftar 75 pemerintah daerah penerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award kategori utama yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, pada acara Deklarasi dan Pencanangan Universal Health Coverage (UHC) serta Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam kepesertaan JKN.

“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami di daerah. Artinya, apa yang selama ini kita upayakan untuk memastikan masyarakat Sabang terlindungi jaminan kesehatan sudah berada di jalur yang benar,” kata Zulkifli.

UHC Award diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil memperluas perlindungan jaminan kesehatan, bagi masyarakatnya secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kota Sabang menjadi salah satu daerah yang dinilai memiliki komitmen tinggi, dalam memastikan seluruh penduduk memperoleh akses layanan kesehatan.

Penghargaan ini diraih setelah Pemerintah Kota Sabang memenuhi indikator utama Universal Health Coverage, yakni cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 99 persen serta tingkat keaktifan peserta sedikitnya 95 persen, sehingga hampir seluruh masyarakat Sabang telah terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

Kategori Utama diberikan kepada daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan JKN minimal 99%, tingkat keaktifan peserta minimal 95%, penduduk yang didaftarkan Pemda minimal 18%, serta telah berstatus UHC Prioritas dan melunasi pembayaran iuran PBPU Pemda hingga September 2025.

Wali Kota Sabang menjelaskan, Pemerintah Kota Sabang akan terus berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan capaian UHC agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Ke depan, kita tidak hanya fokus pada kepesertaan, tapi juga kualitas layanan. Harapannya, masyarakat bisa berobat dengan tenang tanpa memikirkan biaya,” tambahnya.

~Reporter Pers Kompas.sbs.-Aceh (Novi Karno)

~Redaksi -Kompas.sbs.

1...355356357...430Halaman 356 dari 430