KOMPAS.SBS # Denpasar – Bali || Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali, Senin (2/2/2026).Sidak ini dilakukan menyusul dugaan pengambilan lahan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID).

Dalam sidak tersebut, Pansus TRAP DPRD Bali melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali dan Kota Denpasar, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dari Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar.

Rombongan diterima langsung Presiden Komisaris PT BTID, Tantowi Yahya, bersama jajaran manajemen.

Sidak dipimpin Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, didampingi Sekretaris Pansus TRAP I Dewa Nyoman Rai dan Dr. Somvir, serta anggota Pansus TRAP I Nyoman Oka Antara dan I Wayan Tagel Winarta.

Di lokasi, Made Supartha menegaskan bahwa kawasan yang kini masuk dalam pengembangan KEK Kura-Kura Bali memiliki status historis dan regulatif sebagai kawasan konservasi mangrove yang tidak boleh dialihfungsikan.

Ini dulu adalah habitat Mangrove. Wilayah ini sejak zaman Belanda, tahun 1927, sudah dinarasikan sebagai wilayah tertutup, wilayah yang sifatnya abadi dan tidak boleh diapa-apakan.

“Prinsipnya tetap difungsikan sebagai kawasan konservasi dan hutan lindung,” tegas Made Supartha di lokasi sidak.

Made Supartha menjelaskan, meskipun istilah Tahura baru dikenal sekitar tahun 1995, namun secara prinsip kawasan tersebut sejak awal berfungsi sebagai wilayah konservasi yang menjaga keseimbangan ekologi, mencegah abrasi, menjadi penyangga bencana seperti Tsunami, serta berperan sebagai daerah resapan air dan pengendali banjir.

Menurut Made Supartha, larangan alih fungsi kawasan tersebut diperkuat oleh berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, hingga Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta Perda dan Pergub Bali yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana.

“Ini bukan kata saya, ini kata undang-undang. Semua regulasi menarasikan bahwa wilayah ini adalah wilayah konservasi yang tidak boleh dialihfungsikan,” ujarnya.

Pansus TRAP mempertanyakan proses perubahan fungsi kawasan yang disebut terjadi sekitar tahun 1994–1995, setelah adanya permohonan dari BTID untuk mengubah fungsi lahan seluas sekitar 82,14 hektare.

Menurut Made Supartha, permohonan perubahan fungsi harus melalui kajian komprehensif dan melibatkan aspek sosiologis, filosofis, serta yuridis.

“Pertanyaan kami, mengapa waktu itu pemerintah tidak melakukan kajian yang lebih dalam ? Apakah ada sosialisasi ke masyarakat ? Apakah DPRD saat itu pernah diajak diskusi ? Ini yang akan kami telusuri,” terangnya.

Made Supartha juga menyoroti dampak ekologis alih fungsi Mangrove, mengingat kemampuan .angrove dalam menyerap karbon hingga hampir 400 ton per hektare.

“Kalau 42 hektare Mangrove dilepas, ke mana karbonnya ? Ke mana napas hidup kita ?” ujarnya.

Selain isu lingkungan, Pansus TRAP menerima laporan adanya lahan sekitar 2,19 hektare di wilayah utara yang merupakan tanah okupasi milik masyarakat, termasuk keberadaan pura dan tempat ibadah seperti Pura Sakenan.

Made Supartha menegaskan, ruang hidup masyarakat adat, nelayan, dan aktivitas keagamaan tidak boleh dibatasi.

“Masyarakat jangan sampai jadi tamu di rumah sendiri. Aktivitas melaut, kegiatan keagamaan, dan akses masyarakat harus tetap dibuka. KEK tidak boleh hanya dilihat dari aspek komersial,” tegasnya.

Ke depan, Pansus TRAP akan menelusuri skema kompensasi alih fungsi Mangrove, termasuk lokasi pengganti di Jembrana dan Karangasem, serta memastikan apakah proses tersebut telah disosialisasikan secara transparan kepada publik.

“Kami akan minta semua dokumen dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kita dalami melalui RDP. Apakah ada cacat administrasi atau bahkan malapraktik ? Semua harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” tandasnya. (Bud)

KOMPAS.SBS # Denpasar – Bali || Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) DPD Bali mempertanyakan legalitas penugasan seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan pemalsuan silsilah ahli waris di Banjar Pendem, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Sorotan keras tersebut disampaikan Sekretaris ARUN DPD Bali, A.A. Gede Agung Aryawan, ST., atau yang akrab disapa Gung De Aryawan, saat dikonfirmasi di Denpasar, Minggu, (01/02/2026). Menurutnya, terdapat kejanggalan serius dalam proses penunjukan saksi ahli pada laporan yang diajukan oleh I Gusti Ketut Suharnadi terkait dugaan pemalsuan silsilah ahli waris.ARUN menilai penggunaan saksi ahli yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil penuh dan masih dalam masa percobaan sebagai CPNS berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang mendasar. Hal tersebut, menurut Gung De Aryawan, tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh substansi hukum acara pidana dan etika profesi akademik.
“Berdasarkan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang tercantum dalam Surat Tugas Fakultas Hukum Unud, yang bersangkutan diketahui baru diangkat tahun 2025 dan masih berstatus CPNS. Artinya masih berada dalam masa percobaan satu tahun,” ujarnya.

ARUN menilai bahwa saksi ahli dalam perkara pidana seharusnya memenuhi standar kompetensi, pengalaman, dan independensi yang memadai agar keterangan yang diberikan memiliki bobot ilmiah, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penunjukan saksi ahli yang belum memiliki rekam jejak akademik dan pengalaman profesional yang cukup dinilai berpotensi mencederai prinsip pembuktian yang adil.
Dalam perspektif hukum acara pidana, ARUN menyinggung Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang saksi ahli, di mana keahlian diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang relevan. Status CPNS yang masih dalam tahap pembinaan dinilai dapat memunculkan keraguan atas terpenuhinya unsur keahlian sebagaimana dimaksud KUHAP.

Selain itu, ARUN juga mengaitkan persoalan ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 23 yang mengatur kewajiban dan larangan ASN. Menurut ARUN, CPNS memiliki keterbatasan kewenangan dan belum sepenuhnya melekat hak serta tanggung jawab sebagai PNS, sehingga penugasan sebagai saksi ahli berpotensi melampaui kapasitas administratif yang diperbolehkan.

“Dampak hukumnya tidak bisa dianggap ringan. Mulai dari potensi cacat formil dalam proses pembuktian, hingga kemungkinan gugurnya nilai keterangan saksi ahli di persidangan. Bahkan bisa berimplikasi pada pembatalan proses hukum atau munculnya sanksi administratif dan disiplin kepegawaian,” kata Gung De Aryawan.
ARUN menegaskan sikap kritis tersebut sejalan dengan mandat organisasi untuk melakukan advokasi hukum, khususnya dalam melindungi masyarakat kecil yang berpotensi dirugikan oleh proses hukum yang tidak cermat. Ia juga menyebutkan bahwa ARUN, sebagai organisasi kemasyarakatan, didorong oleh arahan Ketua Umum DPP ARUN Dr. Bob Hasan, SH., MH., serta Dewan Pembina Dr. Habiburrahman yang juga menjabat Ketua Komisi III DPR RI, untuk aktif mengawal praktik penegakan hukum agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Penugasan CPNS dengan honorarium 80 persen sebagai saksi ahli, tanpa pengalaman yang memadai sebagai dosen dan akademisi, justru berpotensi memperparah persoalan hukum yang sedang ditangani,” pungkasnya.
ARUN mendorong aparat penegak hukum agar lebih selektif dan berhati-hati dalam menggunakan saksi ahli, mengingat peran strategisnya dalam menentukan arah pembuktian dan keadilan bagi para pihak yang berperkara. (Bud)