Sumut, kompas.sbs – Rangkaian bencana yang melanda Pulau Sumatera dalam beberapa pekan terakhir bukan sekadar musibah musiman atau fenomena alam biasa. Banjir bandang, longsor, serta gelombang material kayu glondongan yang terseret arus air bah menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara bersamaan. Skala kerusakan yang ditimbulkan begitu masif hingga peristiwa ini layak dicatat sebagai salah satu tragedi ekologis terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

Fenomena air bah yang membawa ribuan kayu gelondongan menjadi bukti telanjang bahwa kerusakan lingkungan di kawasan hulu telah mencapai titik kritis. Hutan-hutan yang selama ini menjadi penyangga kehidupan tampak tak lagi mampu menahan curah hujan ekstrem. Ketika akar-akar yang seharusnya mengikat tanah dan bebatuan telah hilang, longsor dan banjir bandang menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Desa-desa tersapu, jembatan runtuh, sungai tersumbat, dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal dalam hitungan jam.

Dampak ekologis bencana ini tidak berhenti di tiga provinsi tersebut. Gelombang kerusakan menjalar hingga ke Nias dan Lampung, menunjukkan bahwa seluruh Pulau Sumatera kini berada dalam tekanan ekologis yang luar biasa. Ekosistem sungai rusak, kualitas air menurun, dan habitat flora-fauna hancur. Pulau yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia kini menghadapi ancaman serius yang membutuhkan intervensi cepat dan terukur.

Namun dampaknya tidak hanya bersifat ekologis. Bencana Sumatera telah mengguncang kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Distribusi logistik terganggu, harga kebutuhan pokok melonjak, dan aktivitas ekonomi tersendat. Standar hidup masyarakat menurun, sementara rasa aman dan ketenangan publik terganggu. Bencana ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan di satu wilayah dapat memicu efek domino yang dirasakan seluruh bangsa.

Melihat skala dan kompleksitas bencana, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mengambil langkah tegas: *menyatakan bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional Luar Biasa*. PPWI menilai bahwa situasi ini tidak boleh menunggu pernyataan resmi pemerintah. Ketika kerusakan sudah melampaui batas administratif dan berdampak pada stabilitas nasional, maka penanganannya harus segera ditingkatkan ke level tertinggi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, bersama Sekretaris Jenderalnya, Fachrul Razi, didukung seluruh pengurus serta dewan penasehat dan depan pakar organisasi itu. “Deklarasi PPWI ini bukan sekadar pernyataan moral, tetapi langkah strategis untuk mendorong mobilisasi bantuan yang lebih luas. PPWI telah menyurati sejumlah Kedutaan Besar negara sahabat yang selama ini menjadi mitra kerja organisasi tersebut. Tujuannya jelas: menggalang dukungan internasional bagi para korban bencana, baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan, tenaga ahli, maupun dukungan teknis,” ungkap tokoh pers nasional, yang merupakan petisioner Hak Asasi Manusia pada Konferensi ke-80 Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa, Oktober 2025 lalu, ini.

Wilson Lalengke menjelaskan, dengan penetapan bencana Sumatera sebagai Bencana Nasional Luar Biasa, pihaknya mendorong secara internal agar semua anggota dan pengurus PPWI di seluruh nusantara dan di manca negara segera menggalang kekuatan melalui apapun yang bisa dilakukan dalam rangka membantu percepatan penanganan bencana tersebut. “Saya mendorong setiap anggota PPWI di seluruh Indonesia dan perwakilan PPWI di luar negeri agar bahu-membahu, melalui apapun yang bisa dilakukan, untuk membantu percepatan penanganan dan pemulihan dampak Bencana Nasional Luar Biasa ini,” jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Langkah berikutnya, PPWI akan mengirimkan surat resmi kepada berbagai badan internasional yang memiliki mandat dalam penanganan bencana, lingkungan hidup, dan kemanusiaan. PPWI menilai bahwa kondisi darurat di Sumatera membutuhkan perhatian global. Tanpa dukungan internasional, proses pemulihan dikhawatirkan akan berjalan lambat, sementara kerusakan lingkungan yang terjadi dapat meninggalkan dampak jangka panjang yang mengancam generasi mendatang.

Pemulihan lingkungan menjadi salah satu fokus utama yang disoroti PPWI. Rehabilitasi hutan, normalisasi sungai, dan penguatan sistem mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Bencana ini adalah peringatan keras bahwa eksploitasi alam tanpa kendali akan selalu berujung pada tragedi kemanusiaan.

Pada akhirnya, PPWI menyerukan agar seluruh pihak—baik Pemerintah Indonesia maupun komunitas internasional—segera bergotong-royong membantu masyarakat di wilayah bencana. Solidaritas kemanusiaan harus menjadi prioritas. Bencana Sumatera adalah pengingat bahwa ketika alam terluka, seluruh umat manusia merasakan dampaknya. Kini saatnya bergerak bersama, sebelum semuanya terlambat.

(Tim-Red)

Hal Itu disampaikan langsung oleh H. Sirojudin saat ditemui di sekretariat DPC PDIP Indramayu,

INDRAMAYU-ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Indramayu H. Sirojudin merasa kaget dengan adanya kabar tentang perubahan warna pada penyangga tiang pendopo kecamatan Sindang yang semula berwarna putih tulang menjadi warna biru.

Hal Itu disampaikan langsung oleh H. Sirojudin saat ditemui di sekretariat DPC PDIP Indramayu, Ia merasa kaget dengan adanya kabar tersebut yang ternyata memang dicat warna biru. “Ya, silahkan saja kalau yang lain ya, tapi ini kan cagar budaya. Harusnya dipertahankan baik warna maupun bangunan dan estetikanya,” Cetusnya. Minggu, 14/12/2025.

Ia menilai bahwa perubahan warna tersebut selalu dipolitisi, menurutnya karena Sedang dipimpin oleh orang biru, Kalau yang gedung-gedung pemerintahan tidak masalah, Tapi kalau cagar budaya itu milik umum, bukan hanya milik partai tertentu, apalagi milik bupati.

“Jadi saya berharap bangunan tersebut dicat kembali dan pakar-pakar geologi, pakar-pakar benda sejarah kuno lainnya saya yakin keberatan,” Tandasnya.

Menurutnya, Dengan adanya cagar budaya yang sudah berusia ratusan tahun, kemudian dia dirubah warna lain dan sebagainya. sangat norak.

“Menurut saya itu kurang relevan,” Tuturnya.

Sementara, Ketua TACB Kabupaten Indramayu Dedy S Musashi SS menyesalkan dengan adanya perlakuan yang sangat tidak arif dalam menjaga bangunan cagar budaya.

Menurutnya Belum lama ia melihat dari dekat aksi vandalisme terhadap bangunan Gedong Duwur yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. “Sekarang bangunan pendopo kecamatan Sindang yang statusnya ODCB. Patut prihatin melihatnya,” tegas Dedy Musashi.

Dedy menyebut bahwa aksi perubahan warna terhadap bangunan bersejarah bagı Indramayu Dimana setiap perusakan atau perubahan terhadap bangunan cagar budaya maupun ODCB mendapat perlakuan yang sama sesuai UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.(Saimin)

Polres Labusel Kirim Bantuan Tahap IV dan Alat Berat, Wujud Nyata Polri Hadir Untuk Kemanusiaan

Labusel, kompas.sbs – Polres Labuhanbatu Selatan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap korban bencana alam dengan mengirimkan bantuan sosial kemanusiaan tahap keempat ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sabtu (13/12/2025). Bantuan kali ini tidak hanya berupa logistik, namun juga melibatkan alat berat, kendaraan operasional, serta personel Polri untuk membantu proses evakuasi dan penanganan di lokasi terdampak.

Dalam pengiriman tersebut, Polres Labuhanbatu Selatan menurunkan tiga unit dump truck, dua unit alat berat excavator, serta satu unit truck pengangkut bantuan sembako. Selain itu, satu unit mobil mini bus juga diberangkatkan untuk membawa 10 personel Polres Labuhanbatu Selatan yang diperbantukan langsung di lokasi bencana.

Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Aditya S.P. Sembiring Muham, S.I.K., menyampaikan bahwa bantuan tahap IV ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kemanusiaan Polri untuk hadir di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah.

“Kami tidak hanya mengirimkan bantuan logistik, tetapi juga alat berat dan personel agar dapat membantu percepatan evakuasi, pembukaan akses jalan, serta memberikan pertolongan langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana di Tapanuli Selatan,” ujar Kapolres.

AKBP Aditya menambahkan, kehadiran personel Polri di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman, semangat, dan harapan bagi para korban yang tengah berjuang menghadapi kondisi sulit akibat bencana alam.

“Polri hadir untuk kemanusiaan. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita dan mempercepat proses pemulihan di daerah terdampak,” tambahnya.

Pelepasan bantuan kemanusiaan tersebut berlangsung di halaman Polres Labuhanbatu Selatan dan dihadiri oleh Wakapolres Labuhanbatu Selatan KOMPOL Ramsen Samosir, S.H., M.H., Kabag Ops AKP Nelson Silalahi, S.H., M.H., Kasi Propam AKP Dermaga Tarigan, Kasat Samapta AKP Hotman Sirait, Kasat Binmas AKP Haposan Sitinjak, serta para Perwira dan Brigadir Polres Labuhanbatu Selatan.

(Tim-Red)

INDRAMAYU – Jembatan Gantung Krasak di Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, kembali menuai sorotan. Infrastruktur yang baru diresmikan pada September 2024 itu dilaporkan mengalami amblas disisi timur sedalam 20cm dan tembok sudah mengalami pergeseran dan retak, meski belum genap satu tahun digunakan. Kondisi ini memicu pertanyaan serius terkait kualitas pekerjaan dan efektivitas pengawasan proyek bernilai Rp20,7 miliar tersebut.

Jembatan yang membentang di atas Sungai Cimanuk itu diresmikan langsung oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, dengan dihadiri pejabat pusat dan daerah. Saat peresmian, proyek ini diklaim sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas desa dan mendukung pembangunan dari pinggiran.

Namun realita di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Amblasnya bagian jembatan dalam waktu singkat menimbulkan dugaan lemahnya pengawasan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima pekerjaan. Padahal, proyek ini memiliki spesifikasi teknis panjang total 180 meter, bentang utama 120 meter, dan lebar 1,8 meter, yang seharusnya mampu bertahan terhadap kondisi alam di kawasan Sungai Cimanuk.

Warga setempat mengaku resah dan khawatir kerusakan akan semakin parah. Selain mengganggu aktivitas harian masyarakat, kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jembatan.

Anggota Komisi V DPR RI Dedi Wahidi sebelumnya menyebut bahwa pembangunan jembatan ini merupakan aspirasi masyarakat sejak 2022 dan baru terealisasi pada 2024. Namun, dengan munculnya kerusakan dini, publik mempertanyakan apakah dana negara yang digelontorkan benar-benar dikelola secara profesional dan akuntabel.

Masyarakat mendesak Kementerian PUPR, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, serta pihak terkait lainnya untuk segera melakukan audit teknis dan audit anggaran secara terbuka. Transparansi dinilai penting agar publik mengetahui penyebab pasti amblasnya jembatan dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari instansi pelaksana maupun kontraktor terkait penyebab kerusakan dan rencana perbaikan Jembatan Gantung Krasak.(Saimin)