Beranda blog Halaman 303

Warga Blok Jalitri Tolak Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Dekat Dengan Pemukim Warga

0

*Waraga Blok Jalitri Tolak Tempat Pembuangan Sampah yang Dekat Dengan

Subang – Penolakan warga terhadap pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dekat pemukim sering terjadi, karena kekhawatiran akan dampak negatif seperti bau tidak sedap polusi udara, gangguan kesehatan (lalat,nyamuk) penurunan estetika lingkungan, seperti yang terjadi di blok Jalitri RT36/09 kelurahan Karanganyar, kecamatan Subang, Kabupaten Subang.
Waraga menuntut sosialisasi yang lebih baik dan lokasi yang jauh serta strategis.

Menurut salah seorang warga, Rudi, mengatakan TPS yang berada di blok Jalitri , selain bau yang menyengat, TPS tersebut juga menjadi sarang nyamuk dan lalat, serta tumpukannya selalu menggung sehingga mengganggu pemandangan.
Akibatnya, kesehatan warga terganggu serta pemilik usaha kos merugi kerena penyewa tak nyaman ujarnya.

Rudi juga mengatakan bahwa situasi terkini di TPS Jalitri masih belum jelas,namun warga blok Jalitri telah menyatakan penolakan terhadap keberadaan TPS di wilayah mereka karena dianggap menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan Jumat (27/12/2025).

Mereka telah menyampaikan keluhan kepada pihak berwenang, namun belum ada solusi konkeret jelasnya.

Warga blok Jalitri menuntut agar pemerintah Daerah kabupaten Subang mencari lokasi alternatif yang lebih sesuai dan jauh dari pemukiman warga.

“Beberapa alasan penolakan TPS yang berada di Blok Jalitri antara lain.
*Penumpukan Sampah* Tidak ada pengangkut Sampah secara teratur, menyebabkan penumpukan sampah yang terkendali.

*Pencemaran Lingkungan* air limbah yang dihasilkan TPS dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan bau tak sedap.

*Potensi Penyebaran Penyakit* TPS dapat menjadi sumber penyebaran penyakit.

Rudi berharap pemerintah Daerah melalui Dinas terkait perlu segera mencari solusi untuk mengatasi masalah TPS di blok Jalitri dan melibatkan masyarakat setempat dalam mengambil keputusan.
Keberadaan TPS tersebut sudah ada sekitar Dua tahun namun pembangunannya tidak sosialisasi dengan warga terdampak.

Sampah yang dibuang di TPS Jalitri tidak hanya dari rumah tangga , tepi juga sampah dari pasar panjang yang jumlahnya sangat banyak dan beragam papar Rudi.

Reporter D.Jekiw.

Peningkatan Hotmix Jalan Desa Dusun Belendung 2 Di Realisasikan Mempergunakan Dana panprov 2025

0

*Pemdes Belendung Realisasikan Banprov 2025 Untuk Peningkatan Hotmix Jalan Desa*

Subang – Pemerintah Desa (Pemdes) Belendung, Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, merealisasikan bantuan provinsi (Banprov) tahun 2025 untuk peningkatan Hotmix Jalan Desa lokasi Dusun Belendung 2 RT 17/06 Sesuai prioritas hasil musyawarah warga, untuk memperlancar transportasi, mendukung pertanian, perekonomian masyarakat Jumat (26/12/2025).

Dana senilai, Rp. 98.000,000, – tersebut optimal untuk dialokasikan untuk peningkatan Hotmix Jalan Desa.
Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mempermudah mobilitas warga setempat.

Realisasi Banprov 2025 ini langkah nyata Pemdes Belendung dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan akses jalan yang memadai.
Pembangunan Peningkatan Hotmix jalan desa tersebut saat ini tengah dikerjakan secara langsung oleh Tim pelaksana kegiatan (TPK) Desa Belendung untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas pekerjaan.

Berdasarkan papan informasi proyek pembangunan jalan ini memiliki volume pekerjaan jalan tersebut meliputi panjang 301Meter Lebar 2Meter, Tinggi (Ketebalan) 3 Centimeter.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Belendung Azis Mulyana, mengatakan kepada awak media bahwa bantuan dari pemerintah provinsi Jawa Barat ini digunakan untuk peningkatan Hotmix jalan Desa Dusun Belendung 2, RT.17/06.

“Saya selaku ketua LPM Desa Belendung mengucapkan terimakasih kepada pemerintah provinsi Jawa Barat.
Dengan adanya peningkatan Hotmix jalan ini diharapkan para pengguna jalan dapat merasa lebih aman dan nyaman ujarnya.

Kepala Desa Belendung Hartono menyatakan bahwa pemilihan lokasi di Dusun Belendung 2 RT17/06 didasarkan pada skala prioritas.

Akses jalan di Dusun Belendung 2 ini merupakan jalan yang sebelumnya dengan kondisi kurang layak. Dengan adanya pembangunan menggunakan Banprov ini, kami berharap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat khusus di RT 17 dan RW 06 bisa berjalan lebih lancar dan aman Kata Hartano. Pungkasnya

Reporter D. Jekiw.

Peningkatan Hotmix Jalan Desa Dusun Belendung 2 Direalp Mempergunakan Dana Panprov 2025

0

*Pemdes Belendung Realisasikan Banprov 2025 Untuk Peningkatan Hotmix Jalan Desa*

Subang – Pemerintah Desa (Pemdes) Belendung, Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, merealisasikan bantuan provinsi (Banprov) tahun 2025 untuk peningkatan Hotmix Jalan Desa lokasi Dusun Belendung 2 RT 17/06 Sesuai prioritas hasil musyawarah warga, untuk memperlancar transportasi, mendukung pertanian, perekonomian masyarakat Kamis (25/12/2025).

Dana senilai, Rp. 98.000,000, – tersebut optimal untuk dialokasikan untuk peningkatan Hotmix Jalan Desa.
Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mempermudah mobilitas warga setempat.

Realisasi Banprov 2025 ini langkah nyata Pemdes Belendung dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan akses jalan yang memadai.
Pembangunan Peningkatan Hotmix jalan desa tersebut saat ini tengah dikerjakan secara langsung oleh Tim pelaksana kegiatan (TPK) Desa Belendung untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas pekerjaan.

Berdasarkan papan informasi proyek pembangunan jalan ini memiliki volume pekerjaan jalan tersebut meliputi panjang 301Meter Lebar 2Meter, Tinggi (Ketebalan) 3 Centimeter.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Belendung Azis Mulyana, mengatakan kepada awak media bahwa bantuan dari pemerintah provinsi Jawa Barat ini digunakan untuk peningkatan Hotmix jalan Desa Dusun Belendung 2, RT.17/06.

“Saya selaku ketua LPM Desa Belendung mengucapkan terimakasih kepada pemerintah provinsi Jawa Barat.
Dengan adanya peningkatan Hotmix jalan ini diharapkan para pengguna jalan dapat merasa lebih aman dan nyaman ujarnya.

Kepala Desa Belendung Hartono menyatakan bahwa pemilihan lokasi di Dusun Belendung 2 RT17/06 didasarkan pada skala prioritas.

Akses jalan di Dusun Belendung 2 ini merupakan jalan yang sebelumnya dengan kondisi kurang layak. Dengan adanya pembangunan menggunakan Banprov ini, kami berharap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat khusus di RT 17 dan RW 06 bisa berjalan lebih lancar dan aman Kata Hartano. Pungkasnya

Reporter D. Jekiw.

Berkat Perjuangan H. Oing Abdul Rohim Jembatan Betok Binong -Cikaum direhabilitasi

0

*Jembatan Betok Binong Cikaum di Rehabilitasi Berkat Perjuangan H.Oing

Subang – Jembatan penghubung Antar desa, di dua kecamatan, Binong juga Kecamatan Cikaum kebupaten Subang yang selumnya tergerus langsor hampir putus, berkat perjuangan H.Oing Abdul Rohim Komisi 3,feraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menanggapi keluhan masyarakat yang ada di dapil pemilihannya. Jembatan tersebut sekarang sedang proses pekerjaan Kamis (26/12/2025).

Menurut pengiat pemerhati pemerintah Arus Bawah Andi L. Hakim,
Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) harus secara aktif memperjuangkan kebutuhan pembangunan di wilayahnya melalui tiga pungsi utama legislasi anggaran, dan pengawasan peran ini diwujudkan melalui beberapa mekanisme konkret, seperti yang dilaksanakan oleh H. Oing Abdul Rohim yang mana beliau mau menampung aspirasi keluhan yang berada di Daerah pemilihannya.

Aspirasi masyarakat sangat beragam mulai dari kebutuhan dasar seperti akses layanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan desa, hingga tuntutan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial,

Seperti yang dilaksanakan oleh ketua Dewan komisi 3.H.Oing Abdul Rohim, beliau memang aktif dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat khususnya di Kecamatan Cikaum dan Kecamatan lainnya, terutama di dapil pemilihannya, infrastruktur jalan, seperti rehabilitasi jembatan penghubung Desa karangwangi, dan Desa Tanjungsari Timur. Alhamdulillah sedang berjalan dikerjakan, termasuk Jalan pasar Ampera Desa Tanjungsari Barat rampung Beton ujar Andi L. Hakim.

Peran penting DPRD adalah menyuarakan aspirasi rakyat, mengumpulkan memverifikasi, dan memperjuangkan kebutuhan, harapan, serta keluhan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pemerintah daerah. pungkasnya.

Reporter D. jekiw.

Selalu Jalin Momen Kebersamaan, Sambut Natal 2025 Dan Tahun Baru 2026

0

KOMPAS.SBS #
Denpasar – Bali || Pemerintah Provinsi (Pemrov) Bali menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada seluruh masyarakat.

Selalu jalin momen kebersamaan untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas Bali di tengah perayaan akhir tahun.

Gubernur Bali, I Wayan Koster, didampingi Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta juga mengajak masyarakat menjadikan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan lintas umat serta menjaga kondusivitas daerah Pemprov Bali.

Mari kita selalu menjaga semangat toleransi, kedamaian, dan gotong royong yang tumbuh dalam perayaan ini supaya dapat terus terjaga seiring langkah bersama membangun Bali yang tertib, aman, dan berkelanjutan memasuki tahun 2026. Bud

Pelatihan Pemandu Wisata Olahraga Digelar di Hotel Shankee Kuningan Jakarta

0

Kompas.sbs | Jakarta — Badan Pengembangan Industri dan Riset Olahraga (BAPINDRA) bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI menggelar Pelatihan Pemandu Wisata Olahraga selama dua hari, 26–27 Desember 2025, bertempat di Hotel Shankee, Kuningan, Jakarta. Kegiatan ini bertujuan mencetak pemandu wisata olahraga yang profesional, kompeten, dan berwawasan nasional guna mendukung pengembangan industri olahraga serta ekonomi kreatif.

Ketua Umum BAPINDRA, Suherlang Hasan, S.H., dalam sambutannya menyampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa wisata olahraga atau sport tourism merupakan salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan industri olahraga nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemandu wisata olahraga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan event olahraga dan pengembangan destinasi wisata olahraga di berbagai daerah. Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta memperoleh keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan,” ujar Suherlang Hasan.

Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang, di antaranya pelaku event organizer (EO), pelaku UMKM, jurnalis, serta praktisi dan pemerhati olahraga. Para peserta dibekali pemahaman kebijakan nasional, wawasan industri olahraga, serta keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan pemanduan wisata olahraga.

BAPINDRA juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenpora RI, khususnya Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para narasumber serta seluruh peserta yang hadir dan mengikuti pelatihan dengan antusias.

Sementara itu, perwakilan Kemenpora RI, Margono, dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri dalam mengembangkan wisata olahraga. Ia berharap pelatihan ini tidak berhenti pada dua hari pelaksanaan, melainkan berlanjut melalui komunikasi, jejaring, dan kolaborasi yang nyata.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Margono secara resmi membuka Pelatihan Pemandu Wisata Olahraga di Hotel Shankee Kuningan Jakarta. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul yang siap mendukung kemajuan wisata olahraga Indonesia di masa mendatang.

(red/Maya)

 

Jembatan Betok Binong – Cikaum Di Rehabilitasi Berkat Perjuangan H. Oing Abdul Rohim

0

*Jembatan Betok Binong Cikaum di Rehabilitasi Berkat Perjuangan H.Oing

Subang – Jembatan penghubun Antar desa, di dua kecamatan, Binong juga Kecamatan Cikaum kebupaten Subang yang selumnya tergerus langsor hampir putus, berkat perjuangan Ketua DPRD Kabupaten Subang, H.Oing Abdul Rohim Komisi 3,feraksi Parai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menanggapi keluhan masyarakat yang ada di dapil pemilihannya jembatan tersebut sekarang sedang proses pekerjaan Kamis (26/12/2025).

Menurut pengiat pemerhati pemerintah Arus Bawah Andi L. Hakim,
Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) harus secara aktif memperjuangkan kebutuhan pembangunan di wilayahnya melalui tiga pungsi utama legislasi anggaran, dan pengawasan peran ini diwujudkan melalui beberapa mekanisme konkret, seperti yang dilaksanakan oleh H. Oing Abdul Rohim yang mana beliau mau menampung aspirasi keluhan yang berada di Daerah pemilihannya.

Aspirasi masyarakat sangat beragam mulai dari kebutuhan dasar seperti akses layanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan desa, hingga tuntutan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial,

Seperti yang dilaksanakan oleh ketua Dewan komisi 3.H.Oing Abdul Rohim, beliau memang aktif dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat khususnya di Kecamatan Cikaum dan Kecamatan lainnya, terutama di dapil pemilihannya, infrastruktur jalan, seperti rehabilitasi jembatan penghubung Desa karangwangi, dan Desa Tanjungsari Timur. Alhamdulillah sedang berjalan dikerjakan, termasuk Jalan pasar Ampera Desa Tanjungsari Barat rampung Beton ujar Andi L. Hakim.

Peran penting DPRD adalah menyuarakan aspirasi rakyat, mengumpulkan memverifikasi, dan memperjuangkan kebutuhan, harapan, serta keluhan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pemerintah daerah. pungkasnya.

Reporter D. jekiw.

Jembatan Betok Binong -Cikaum Di Rehabilitasi Berkat perjuangan H. Oing Abdul Roh

0

*Jembatan Betok Binong Cikaum di Rehabilitasi Berkat Perjuangan H.Oing

Subang – Jembatan penghubung Antar desa, di dua kecamatan, Binong juga Kecamatan Cikaum kebupaten Subang yang selumnya tergerus langsor hampir putus, berkat perjuangan Ketua DPRD Kabupaten Subang, H.Oing Abdul Rohim Komisi 3,feraksi Parai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menanggapi keluhan masyarakat yang ada di dapil pemilihannya jembatan tersebut sekarang sedang proses pekerjaan Kamis (26/12/2025).

Menurut pengiat pemerhati pemerintah Arus Bawah Andi L. Hakim,
Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) harus secara aktif memperjuangkan kebutuhan pembangunan di wilayahnya melalui tiga pungsi utama legislasi anggaran, dan pengawasan peran ini diwujudkan melalui beberapa mekanisme konkret, seperti yang dilaksanakan oleh H. Oing Abdul Rohim yang mana beliau mau menampung aspirasi keluhan yang berada di Daerah pemilihannya.

Aspirasi masyarakat sangat beragam mulai dari kebutuhan dasar seperti akses layanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan desa, hingga tuntutan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial,

Seperti yang dilaksanakan oleh ketua Dewan komisi 3.H.Oing Abdul Rohim, beliau memang aktif dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat khususnya di Kecamatan Cikaum dan Kecamatan lainnya, terutama di dapil pemilihannya, infrastruktur jalan, seperti rehabilitasi jembatan penghubung Desa karangwangi, dan Desa Tanjungsari Timur. Alhamdulillah sedang berjalan dikerjakan, termasuk Jalan pasar Ampera Desa Tanjungsari Barat rampung Beton ujar Andi L. Hakim.

Peran penting DPRD adalah menyuarakan aspirasi rakyat, mengumpulkan memverifikasi, dan memperjuangkan kebutuhan, harapan, serta keluhan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pemerintah daerah. pungkasnya.

Reporter D. jekiw.

“Jutaan Nelayan BBL Tolak Perubahan Permen KP No. 7 Tahun 2024”  

0

Labura – Jutaan nelayaan Penangkap Benih Bening Lobster (BBL) menyatakan sikap penolakan terhadap rencana perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024 terkait penghentian budidaya BBL di luar wilayah Republik Indonesia.

Pasalnya, Kegiatan penangkapan BBL sesuai Permen KP No. 7 Tahun 2024 memberikan kontribusi pendapatan negara melalui BLU Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 219.117.720.000.

Hal ini disampaikan koordinator nelayan BBL dari Lombok NTB Lalu Amrullah, ST kepada Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat, Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M. Nurullah RS pada Rabu (24/12/2025).

Dia juga menyampaikan Permohonan kepada Presiden RI untuk mengevaluasi Menteri Kelautan dan Perikanan yang dianggap tidak mendukung program strategis sesuai cita-cita Presiden RI.

“Alasan Penolakan tersebut pertama, Kerugian ekonomi nasional: 6,4 juta nelayan penangkap BBL di pesisir laut Indonesia akan terdampak ekonominya jika ekspor BBL dihentikan,” Ujarnya.

Kedua kata Amrullah, Jumlah BBL di laut Indonesia sangat melimpah, mencapai 12,3 miliar ekor per tahun (data rakor BRSDMKP 2020), jumlah yang tidak mungkin terserap untuk budidaya lokal.

“Ketiga BBL akan terbuang percuma jika tidak ditangkap karena akan mati dengan sendirinya atau dimakan predator, ” Tegasnya.

Amrullah juga mengatakan Jutaan Nelayan BLK Menuntut agar Membatalkan rencana perubahan Permen terkait penghentian budidaya BBL di luar wilayah Republik Indonesia.

“Tuntutan kedua, Memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan kecil agar dapat menikmati manfaat ekonomi dari sumber daya laut Indonesia dan Menjalankan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan sesuai amanat undang-undang,” Katanya.

Amrullah menambahkan jika tuntutan pihaknya diabaikan makan ribuan nelayan akan melakukan unjuk rasa besar-besaran di Jakarta.

“Jika tuntutan kami tidak ditanggapi kami akan melakukan unjuk rasa besar-besaran di istana presiden dan kentriam kelautan dan Perikanan,” Pungkasnya.

(Tim Media Group PWDPI)

Kapolsek Kedokan Bunder, Peduli Dalam Masyarakat, Empati Dan Jiwa Sosial Menjadikan Amanah Dalam Tugas Polri

0

INDRAMAYU, Kompas.sbs – Empati Kapolsek Kedokan Bunder IPDA. ERYANA , SH Kepada Masyarakat Kedokan Bunder adalah suatu bentuk pengabdian tugasnya kepada negara dan masyarakat, mengayomi, melayani adalah suatu bentuk tanggung jawab polri di dalam tugasnya.

Namun rasa empati biasanya sudah ternamam didalam hati setiap orang (individu), salah satunya ada pada seorang anggota polri, yang kini menjabat sebagai Kapolsek Kedokan Bunder, IPDA. ERYANA, SH yang sedang Viral di medsos salah satunya di Tiktok dengan akun ‘ADA POLISI’.

Dirinya berupaya untuk meningkatkan Empati dan pelayanan humanis kepada masyarakat juga sering menjadi bagian dari program Reformasi kultural di tubuh polri.

Hal ini bertujuan agar setiap personel, dari jajaran teratas hingga yang paling bawah, dapat lebih memahami dan merasakan kesulitan masyarakat sehingga dapat memberikan bantuan dan solusi yang tepat.

Di sela – sela kesibukan tugasnya sebagai kapolsek, IPDA. Eryana menyempat kan diri menjadi wali murid Atas nama Agung kls 7 Siswa SMPN 1 kedokan Bunder yang katanya ayahnya Agung tersebut sudah almarhum ( meninggal, red), dan ibu nya sedang berada di luar negri sebagai ‘pekerja migran Indonesia'( PMI).

Tidak hanya itu, himbauan juga di arah kepada seluruh siswa-siswi SMP hingga SMA agar mematuhi jam malam, warga yang sakit juga menjadi perhatian dari kapolsek, hingga suatu permasalahan di masyarakat menjadi tugasnya untuk di lakukan sikap humanis dengan masyarakat hingga menjadi solusi terbaik.

“Semua ini hanya bentuk pengabdian saya kepada masyarakat, untuk mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat, intinya saya ingin amanah untuk menjalankan tugas, POLRI, ” Ucap Eryana.

“Dikatakan oleh orang saya hanya pencitraan, atau polisi konten, itu terserah tanggapan orang, yang penting saya menjalani ini atas dorongan hati saya, serta sudah menjadi tugas polisi, ” Pungkasnya.

Berbuat baik tidak ada kata libur, karena setiap hari kehidupan manusia tetap berjalan.
Empati dari individu manusia terasa tertanam, karena semua manusia punya hati dan punya rasa.***

(SAIMIN)