Klarifikasi Bupati Labura, Sebab Tidak Menjawab Konfirmasi Wartawan Beserta Tanggapannya Terkait Sikap PPK Dinas Pendidikan 

Medan – Menjawab pemberitaan media pada sebelumnya yang telah terbit pada tanggal 27 Desember 2025 sekira pukul 16.56 WIB dengan Judul berita,-

“Bupati Labura Bungkam Saat Dikonfirmasi Terkait PPK Dinas Pendidikan, Pegiat Sosial MZ Tanjung Kecam Atas Tidak Keterbukaan,”

Bupati Labuhanbatu Utara Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S. E., M.M. Memberikan Klarifikasinya atas sebab tidak menjawab konfirmasi wartawan. Beserta memberikan tanggapannya terkait sikap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara (LABURA) Irwan, S.Pd, M.Pd.

Hendri Yanto Sitorus kepada awak media mengatakan alasan ia tidak menjawab konfirmasi wartawan, di karenakan dirinya sedang di perjalanan pulang dari daerah Tapanuli Tengah menuju LABURA. Hendri Yanto Sitorus mengaku walau sedang di perjalanan tetap berupaya bisa menjawab konfirmasi wartawan.

Terkait Sikap PPK dinas Pendidikan LABURA Irwan, S.Pd, M.Pd, dalam menjawab surat media aspirasinasional.com, Hendri Yanto Sitorus menganggap sikap Irwan S.Pd, M.Pd, sudah sesuai dengan kewenangannya sebagai kepala dinas.

Berikut selengkapnya jawaban Bupati Labuhanbatu Utara Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S. E., M.M, menjawab konfirmasi wartawan via WhatsApp.

“Waalaikumsalam bg Maaf dalam perjalanan plg bg dari tapteng.

1. Pemerintah Kabupaten menghargai peran serta LSM sebagai bagian dari masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Terkait permintaan dokumen RAB, perlu kami sampaikan bahwa tidak seluruh dokumen pengadaan dapat dibuka secara utuh kepada pihak luar, karena sebagian informasi di dalam RAB termasuk kategori informasi yang dikecualikan, khususnya yang berkaitan dengan:

• rincian teknis harga satuan,

• strategi pengadaan,

• serta data lain yang berpotensi mengganggu persaingan usaha yang sehat dan proses pengadaan barang/jasa.

3. Pembatasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menutup akses informasi publik, melainkan merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:

• keterbukaan informasi publik, dan

• pengadaan barang/jasa pemerintah

4. Sehubungan dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan telah bertindak sesuai kewenangannya dengan tetap membuka informasi yang bersifat umum, seperti:

• nama kegiatan,

• nilai pagu anggaran,

• sumber pendanaan,

• serta tahapan pelaksanaan kegiatan, sebagaimana dapat diakses melalui dokumen perencanaan dan sistem informasi resmi pemerintah.

5. Apabila Saudara memerlukan informasi tambahan yang bersifat terbuka, Saudara dapat mengajukan permohonan secara tertulis melalui mekanisme permohonan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.,

Mhn maaf kurang2 bg hehe Soalnya lg di jalan bg,” Tulis Bupati Labuhanbatu Utara Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S. E., M.M, menjawab konfirmasi wartawan via WhatsApp.

Terkait jawaban Bupati Labuhanbatu Utara Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S. E., M.M tersebut “Muhammad Zulfahri Tanjung, Pegiat sosial, menyampaikan ucapan Terima kasih dan mengakfresasi jawaban Bupati Labuhanbatu Utara, semoga kedepannya Awak media dapat bersinergi dengan pemerintah Daerah, tuturnya.

(Tim-Red)

Bupati Labura Bungkam saat Di Konfirmasi Terkait PPK Dinas Pendidikan, Pegiat Sosial MZ Tanjung Kecam Atas Tidak Kerterbukan 

Medan – Muhammad Zulfahri Tanjung, “pegiat sosial kecam PPK Dinas Pendidikan terhadap Keterbukaan informasi publik” merujuk pada berbagai kejadian spesifik di berbagai daerah di Indonesia, di mana Dinas Pendidikan dinilai tidak transparan dalam pengelolaan informasi publik, terutama terkait proyek pembangunan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Dirinya menjelaskan bahwa ini salah satu PPK Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) Irwan, S.Pd, M.Pd., Diduga tidak mengerti tentang UU Kerterbukan Informasi Publik (KIP) terkait permintaan salinan 4 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Sialang Taji, Kecamatan Kualah Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).

Muhammad Zulfahri Tanjung menyampaikan bahwa “Pegiat sosial dan masyarakat berhak menuntut transparansi penuh dalam proses dan RAB”, yang didukung oleh sosialisasi penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di lingkungan pendidikan.

Kritik juga sering muncul terkait kurangnya papan informasi proyek pembangunan fisik sekolah atau dugaan proyek “asal jadi”, di mana dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dianggap sebagai hak pribadi dan tidak dapat dipublikasikan, yang bertentangan dengan UU KIP.

Akibat kurangnya keterbukaan, beberapa kasus berujung pada sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Publik (KIP) di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Beberapa gugatan terhadap Dinas Pendidikan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau dilaporkan ke pihak berwajib.

Ia kembali menekankan bahwa keterbukaan informasi dan Transparansi adalah hak masyarakat dan krusial untuk mengawasi penyelenggaraan negara dan meningkatkan akuntabilitas dalam sistem pendidikan.

Secara umum, isu ini menyoroti tantangan dalam implementasi penuh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan birokrasi pendidikan di berbagai daerah.

Muhammad Zulfahri Tanjung, mencoba mengkonfirmasi Bupati Labuhanbatu Utara, melalui sambungan Whatsapp tetapi belum juga dibalas oleh Bupati Labuhanbatu Utara, Dirinya menduga sikap bungkam seorang Bupati, saat dikonfirmasi mengenai temuan awak Media Aspirasinasional.com., tentang tidak Transparan nya PPK Dinas Pendidikan Labuhanbatu Utara, RAB Pembangunan SMP N 5 Sialang Taji, Kecamatan Kualah Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ia kembali menginggatkan bagi Masyarakat sipil dan media, untuk terus mengawasi penggunaan anggaran demi terciptanya pemerintah yang bersih dan Transparan, tuturnya.

(Tim-Red)

LABURA – Diduga Pembodohan Hukum, PPK Dinas Pendidikan Labura Irwan, S.Pd, M.Pd. Sesatkan Pemahaman UU Demi Lindungi 4 RAB Pembangunan SMP N 5 Sialang Taji.

Atas beberapa kesimpulan surat balasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Irwan, S.Pd, M.Pd kepada media aspirasinasional.com terkait permintaan salinan 4 Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang di terima langsung oleh Muhammad Yusup Harahap sebagai Pemimpin Redaksi, Rabu (24/12/2025).

Banyak kalangan masyarakat pegiat sosial dan para praktisi hukum menduga PPK Dinas Pendidikan Labura Irwan, S.Pd, M.Pd. Melakukan pembodohan hukum dan Sesatkan Pemahaman UU Demi Lindungi 4 RAB Pembangunan SMP N 5 Sialang Taji tersebut salah satunya dari praktisi hukum pengacara kondang di Labura Muslim Ahmad Nasution, SH., sekaligus sebagai Tim Hukum di media aspirasinasional.com.

Berikut Enam kesimpulan dari surat balasan PPK dinas Pendidikan Labura Irwan S.Pd, M.Pd terhadap surat media aspirasinasional.com:

1. Informasi publik di berikan kepada Badan Publik untuk kepentingan penyelenggara Negara.

2. Irwan telah menganggap media aspirasinasional.com adalah sebagai Lembaga swadaya masyarakat (LSM) badan non Pemerintah tidak dibiayai pemerintah.

3. RAB adalah Hak Pribadi antara pengguna jasa dan penyedia yang tidak dapat dipublikasikan dan tidak dapat dijustice.

4. RAB juga rahasia jabatan sebagai pengguna jasa.

5. RAB dapat diberikan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam hal ini adalah APIP Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara, Aparat Penegak Hukum lainnya sifatnya sebagai evaluasi terhadap pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dan direvisi, diberikan sanksi atas cidera janji dari kontrak yang disepakati.

6. Pada saat ini pekerjaan tersebut belum ada dibayarkan sehingga belum ada kerugian Negara. Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Irwan, S.Pd, M.Pd. melalui suratnya.

Dari ke Enam kesimpulan tersebut Muslim Ahmad Nasution, SH., dirinya menilai PPK dinas Pendidikan Labura Irwan S.Pd, M.Pd telah menyesatkan pemahaman Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Seperti pada poin pertama Muslim mengatakan kalau informasi publik hanya dapat di berikan kepada Badan Publik untuk apa ada Undang-Undang keterbukaan informasi publik, Badan Publik adalah lembaga atau entitas (pemerintah, BUMN/D, hingga LSM/yayasan) yang menjalankan fungsi pemerintahan atau pelayanan publik, menerima sebagian/seluruh dananya dari APBN/APBD/sumbangan publik, dan wajib menyediakan informasi publik secara terbuka, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Informasi Publik adalah data, fakta, atau informasi lain yang dihasilkan, disimpan, dan dikelola oleh badan publik (pemerintah dan lembaga terkait) yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan umum, yang wajib disediakan untuk diakses publik sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, dengan mekanisme permohonan melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Ada informasi yang wajib diumumkan berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan.

Lebih lanjut Muslim Ahmad Nasution, SH., menanggapi pada poin Tiga, Empat dan Lima terkait RAB, telah di atur secara rinci pada Bagian Ketiga UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat ada pada Pasal 11 ayat 1.

“Pada pasal 11 ayat 1 Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi;

a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;

c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen Pendukungnya;

d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;

e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Tegas Muslim Ahmad Nasution, SH., saat melakukan konferensi pers.

Jika memang yang diminta Media aspirasinasional.com hanya RAB bangunan Sekolah saya pikir apa salahnya..? Sebab dana itu juga bersumber dari Publik, jadi wajar saja sebagai media kontrol sosial punya hak untuk mengetahui nya sebagai bentuk pengawasan.

Atau Memang mereka takut jika RAB itu diberikan Kepada Masyarakat, akan terbongkar berapa anggaran bangunan Untuk Pembangunan Tersebut… Mungkin saja anda indikasi Dugaan Korupsi. Jangan sampai kepala dinas salah tafsir kan UU Nomor 14 Tahun 2008.

Toh jika pada akhirnya kepala dinas tidak memberikan informasi yang diminta. Saya pikir Pihak Media aspirasinasional.com Bisa membuat Laporan Keberatan dan pengaduan Kekomisi Informasi Publik Sumut, disana nanti semua akan terang, apakah memang itu RAB termasuk yang di kecualikan atau bukan.

Senada dengan Muslim Ahmad Nasution, SH., sebagai pihak yang menerima surat balasan dari PPK dinas Pendidikan Labura Irwan S.Pd, M.Pd Muhammad Yusup Harahap Pemimpin Redaksi media aspirasinasional.com juga menyayangkan surat balasan tersebut karena bisa menyesatkan.

Yusup menilai PPK Dinas Pendidikan Irwan S.Pd, M.Pd tidak paham Undang-Undang keterbukaan informasi publik, Karena menurut ia yang namanya data pribadi itu adalah seperti, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Rekening pribadi, Nomor handphone pribadi bukan pejabat publik, dan seterusnya yang menyangkut terkait kepribadian seseorang.

Yusup menegaskan kalau RAB itu bukanlah hal yang di kecualikan di UU keterbukaan informasi publik karena selama ini juga setiap proyek sebelum melakukan pengerjaannya selalu di wajibkan memasang plang proyek terlebih dahulu yang menjelaskan terkait garis besar dari proyek tersebut.

(Kamidi-Tim)

LABURA – Melalui kop surat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Dinas Pendidikan Beserta stempelnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irwan, S.Pd, M.Pd. Balas surat media aspirasinasional.com, Dengan nomor surat: 000.9.6.1/1.Disdik/2025, tertanggal 12 Desember 2025. Namun baru di serahkan kepada Muhammad Yusup Harahap sebagai Pemimpin Redaksi media aspirasinasional.com, Rabu 24 Desember 2025 (Tanggal surat di buat tanggal mundur-red).

Didalam suratnya PPK dinas Pendidikan Irwan, S.Pd, M.Pd. pada alenia Pertama mengucapkan terimakasih nya atas perhatian Muhammad Yusup Harahap beserta jajarannya terhadap pembangunan sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Irwan menilai Muhammad Yusup Harahap beserta jajarannya telah mendukung program Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik.

Dalam alenia kedua PPK dinas Pendidikan Irwan S.Pd, M.Pd. menjabarkan pasal 1 ayat 2, dan pasal 1 ayat 3 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Berdasarkan pasal-pasal tersebut Irwan pada alenia ke Tiga mencoba menjelaskan pada Muhammad Yusup Harahap beserta jajarannya bahwa media aspirasinasional.com adalah organisasi Non Pemerintah. Lebih lanjut Irwan menuliskan sebagai berikut, “Menelaah kembali lembaga Saudara yang merupakan organisasi Non Pemerintah yang dibentuk dan digerakkan oleh kehendak masyarakat atau individu dengan pembiayaan organisasi dari organisasi itu sendiri bukan lembaga non kementerian yang di biayai oleh pemerintah contoh: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan seterusnya,” tulis PPK Irwan, S.Pd, M.Pd.

Perlu di ketahui bahwa media aspirasinasional.com bukanlah merupakan organisasi, tapi Perusahaan pers yang berbadan hukum di bawah naungan PT. FAZRIL ASPIRASI NASIONAL Dengan nomor: AHU-008428.AH.01.30.Tahun 2025. Yang kegiatannya sesuai perintah Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers.

Kemudian pada alenia berikutnya Irwan menjabarkan pasal 6 ayat 3 Undang-undang keterbukaan informasi publik, “Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. informasi yang dapat membahayakan negara;

b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.”

Berdasarkan uraian diatas PPK Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Irwan S.Pd, M.Pd. Dalam suratnya menyimpulkan bahwa:

1. Informasi publik di berikan kepada Badan Publik untuk kepentingan penyelenggara Negara.

2. Irwan telah menganggap media aspirasinasional.com adalah sebagai Lembaga swadaya masyarakat (LSM) badan non Pemerintah tidak dibiayai pemerintah.

3. RAB adalah Hak Pribadi antara pengguna jasa dan penyedia yang tidak dapat dipublikasikan dan tidak dapat dijustice.

4. RAB juga rahasia jabatan sebagai pengguna jasa.

5. RAB dapat diberikan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam hal ini adalah APIP Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara, Aparat Penegak Hukum lainnya sifatnya sebagai evaluasi terhadap pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dan direvisi, diberikan sanksi atas cidera janji dari kontrak yang disepakati.

6. Pada saat ini pekerjaan tersebut belum ada dibayarkan sehingga belum ada kerugian Negara.” Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Irwan, S.Pd, M.Pd. melalui suratnya.

Ketahui sebelumnya media aspirasinasional.com telah menyurati kepala dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Irwan S.Pd, M.Pd. dengan nomor: 485.1/014/aspirasinasional.com/XII/2025 tertanggal 9 Desember 2025, prihal Permintaan Salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sialang Taji Kecamatan Kualuh Selatan meliputi:

1. Pembangunan Perpustakaan sebagai pelaksana CV. Sumarno Group.

2. Pembangunan Ruang kelas baru sebagai pelaksana CV. Gapura Alam Persada.

3. Pembangunan ruang Guru/Kepala Sekolah sebagai pelaksana CV. Rezeki Kita Bersama dan.

4. Pembangunan Toilet (jamban) sebagai pelaksana CV. Trigama Jaya Konstruksi.

(Kamidi-Tim)