Beranda blog Halaman 275

Sinergi di Bumi Khatulistiwa: Dankodaeral XII Sambut Kedatangan Pangdam XII/Tpr

Penulis
Danil Arifin
-
0

Pontianak, TNI AL, Kodaeral XII — Komandan Kodaeral XII, Laksda TNI Sawa, S.E., M.M., CIQaR., beserta Ibu Ketua Daerah Jalasenastri Gabungan Koarmada RI, Ny. Ani Sawa, melaksanakan penyambutan kedatangan Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si., beserta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XII, Ny. Uya Novi Rubadi, di VIP Room Pemda Bandara Internasional Supadio, Sabtu (17/1).

Prosesi penyambutan kedatangan Pangdam XII/Tpr disambut langsung oleh seluruh Forkopimda Kalimantan Barat yang diawali dengan pengalungan selendang batik khas budaya Melayu serta penampilan tarian adat sebagai ungkapan selamat datang di Bumi Khatulistiwa. Kehangatan penyambutan mencerminkan kuatnya hubungan kerja sama dan kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah, serta seluruh unsur pendukung pertahanan dan keamanan di wilayah Kalimantan Barat.

Kehadiran Pangdam XII/Tpr di Kalimantan Barat semakin mempererat sinergi dan koordinasi antar satuan dalam menjaga stabilitas keamanan, kedaulatan wilayah, serta mendukung pembangunan nasional di kawasan strategis perbatasan dan maritim Kalimantan Barat.

(Dispen Kodaeral XII)

Ucapan Rasisme Oleh Stafsus Bupati Lucky Salman, Aliansi Wong Dermayu Siap Demo Gabungan

Penulis
Saimin
-
0

0
Indramayu, Kompas.sbs – Aliansi Wong Dermayu Bersatu (AWDB) yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat Indramayu siap turun ke jalan melawan pernyataan rasisme saudara Stafsus Bupati Lucky, Salman. Ucapan Rasis itu dinilai menyimpang dari Visi Indramayu Reang, yang di gagas oleh Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati H Syaefudin. Atas ucapan Salman itu, aliansi wong dermayu akan lakukan aksi demo gabungan yang terdiri dari LSM, Ormas, aktivis dan masyarakat Indramayu dijadwalkan berlangsung pada Senin lusa, (19/1).

“Kita sudah satu suara, akan turun ke jalan melawan kesombongan Stafsus Bupati Indramayu, Salman yang kami nilai sudah mengarah ke Rasis. Di Indramayu tidak ada tempat untuk manusia Rasis dan tidak beradab,”jelas Kordinator Umum (Kordum) AWDB, Asmawi Day didampingi Korlap demo, Tomi Susanto yang akrab dipanggil Tomsus.

Menurut Tomsus, saat ini AWDB sedang menyiapkan semua pendukung untuk kelancaran aksi Senin lusa, termasuk rapat teknis akhir yang dihadiri sejumlah unsur ketua baik dari LSM, Ormas, aktivis, mahasiswa dan perwakilan masyarakat Indramayu termasuk korban PHK dari pegawai outsorcing Diskominfo, di area Sport Center, Jumat kemarin (16/1).

“Sekarang kita sedang buat surat ijin tertulis atau tembusan demo untuk Polres Indramayu. Intinya, kita lawan kesombongan Salman, dan silahkan Stafsus Bupati Indramayu angkat kaki dari Indramayu,”tegas Tomsus.

Ditegaskan Tomi, dalam aksi nanti, pihaknya juga akan meminta kejelasan pihak vendor dalam hal ini PT BSM (Bintang Service Management) sebagai penyedia tenaga kerja yang dinilai semena-mena dan tidak prosuderal dalam memutus hubungan kerja para karyawannya, seperti yang menimpa pada Wanginah, Komar dan lainnya.

Salah satu korban PHK dari tenaga outsorcing PT BSM yang ditugaskan di Diskominfo, Wanginah (40) akan terus menyuarakan hak-haknya untuk keadilan. Menurutnya, pemutusan kerja sepihak dari penyedia jasa PT BSM dinilai tidak beres, banyak yang janggal dan ada intervensi dari pihak luar, termasuk sudah otoriter. Praktik kotor ini patut diluruskan untuk kebaikan para pekerja outsorcing ke depan.

Sebelumnya diberitakan, Stafsus Bupati Indramayu, Salman, menjadi sorotan publik menyusul pernyataannya yang dinilai rasis.

Kalimat bernada rasis itu Salman lontarkan saat bertemu dengan dua pegawai outsourcing Dinas Kominfo setempat yang dipecat tanpa alasan yang jelas.

Pertemuan berlangsung di pendopo setempat pada malam hari tanggal 10 Januari 2026. Salman tak sendiri, ia didampingi asisten pribadi Bupati Indramayu Lucky Hakim bernama Mansur.

Sedangkan dua tenaga outsourcing yang dipecat itu yakni Wanginah dan Komar.

Kedua mantan tenaga outsourcing itu sengaja datang ke pendopo untuk mengklarifikasi soal pemecatan. Sebab mereka mendengar, pemecatan itu atas pesanan Mansur dan Salman.

“Kami datang untuk meminta penjelasan, sebab kabar yang beredar, Mansur dan Salman menekan pimpinan kami di Diskominfo agar memberhentikan kami,” ungkap Wanginah, Jumat 16 Januari 2026.

Pertemuan berubah memanas ketika Salman dan Mansur membantah tudingan tersebut. Diluar dugaan, Salman malah melontarkan kalimat bernada rasis dihadapan Wanginah dan Komar.

“Saya Salman, berdarah Madura, bertulang putih dan bermata putih tidak akan pernah takut dengan siapapun. Saya tidak akan patuh pada perintah siapapun di Indramayu ini kecuali bupati Indramayu Lucky Hakim. Karena saya orangnya Lucky Hakim bukan orangnya siapapun” jelas Wanginah menirukan pernyataan Salman.

Sementara itu Stafsus Bupati Indramayu, Salman belum memberikan jawaban. Klarifikasi yang di lansir oleh salah satu media Online kepada Salman, Kamis (15/1/2026) melalui chat WhatsApp hingga kini belum dijawab.

Saimin

Data Lamban : Derita Korban Banjir Makin Berat : Kepala Daerah Harus Bertanggung jawab | Kompas.SBS. – News

Penulis
NOVI KARNO
-
0

Data Lamban, Derita Korban Banjir Makin Berat, Kepala Daerah Harus Bertanggung Jawab

Media Kompas.sbs.- Wilayah Aceh 

KOMPAS.SBS.- NEWS | ACEH – Sabtu 17 Januari 2026
Lambannya proses pendataan terhadap korban terdampak banjir, menunjukkan lemahnya kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintah ditingkat gampong dan daerah sangat buruk

Ketua Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh, Masri, sangat menyayangkan atas lambannya proses pendataan terhadap korban yang terdampak, lambannnya kerja pemerintah gampong dan daerah ikut memperpanjang penderitaan korban bencana banjir.

“Ini sudah 50 hari pasca banjir, akan tetapi data saja masih belum siap, seharusnya pemerintah sudah bisa menyalurkan bantuan dana panik yang sangat dibutuhkan oleh para korban, ini menunjukkan betapa bobroknya birokrasi dan tata kelola pemerintahan ditingkat gampong dan daerah,” kata Masri.

Menurut Masri, Selain terlambat dalam proses pendataan, banyak keluhan korban banjir yang memdapatkan perlakuan diskrimimatif, adanya tebang pilih dari petugas pendataan ditingkat gampong.

“Ada beberapa laporan dari warga, mengeluh karena mendapatkan perlakuan diskriminatif dari petugas yang melakukan pendataan di tingkat gampong, bahkan proses pendataan dilakukan di atas meja tanpa turun langsung melihat kondisi kerusakan rumah, sehingga ada beberapa korban yang mengalami rumahnya rusak parah, namun dalam pendataan rusak sedang dan ringan atau sebaliknya,,” ujar Masri

Masri juga menambahkan, lambatnya pendataan ada indikasi terjadinya praktek manipulasi data korban, sehingga dikhawatirkan penerima bantuan tidak tepat sasaran.

“Tidak tertutup kemingkinan adanya indikasi terjadinya praktek manipulasi data korban, dan ini yang paling kita khawatirkan, sebab berpotensi terjadi konflik di masyarakat,” tambah Masri.

Masri menegaskan, akibat Lambannya pendataan secara valid terhadap data korban, Keuchik, Kepala Daerah Bupati/Walikota harus bertanggung jawab, sebab itu menyangkut nasib korban banjir.

“Atas keterlambatan data korban, Keuchik, Bupati/walikota, dan Camat harus bertanggung jawab,” tegas Masri

Aliansi Pers berharap kepada Aparat Penegak Hukum(APH) menindak tegas pihak pihak yang bermain melakukan manipulasi data, karena itu bentuk kejahatan, bukan hanya merugikan korban yang benar-benar terdampak, akan tetapi menyebabkan kerugian negara, tutup Masri

~Reporter Kompas.sbs.-Aceh Oleh – NOVI KARNO

Babinsa Kuta Barat Dampingi Warga Rawat Tanaman Cabai | Kompas.SBS.-News

Penulis
NOVI KARNO
-
0

Pemanfaatan Lahan Produktif, Babinsa Kuta Barat Dampingi Warga Rawat Tanaman Cabai

Media Kompas.sbs.- Wilayah Aceh 
KOMPAS.SBS.- NEWS | Sabang,Aceh – 17 Januari 2026 – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan di wilayah binaan, Babinsa Koramil 02/Sukakarya Kodim 0112/Sabang terus aktif melaksanakan pendampingan kepada masyarakat dalam pemanfaatan lahan produktif untuk kegiatan pertanian.

Pada Sabtu 17 Januari 2026, Babinsa 07 Gampong Kuta Barat Koramil 02/Sukakarya Kodim 0112/Sabang, Sertu Darwis, melaksanakan kegiatan membantu membersihkan daun dan rumput di batang tanaman cabai bersama warga binaan, Sdr. Hendrik. Kegiatan tersebut berlangsung di kebun yang berlokasi di Jurong Kebun Merica, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Babinsa terhadap masyarakat binaan, sekaligus upaya mendorong warga agar lebih optimal memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk bercocok tanam guna mendukung ketahanan pangan keluarga.

Tanaman cabai dipilih karena memiliki masa panen yang relatif cepat dan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Diharapkan hasil panen nantinya dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan pendapatan warga masyarakat binaan.

Sertu Darwis menyampaikan bahwa keterlibatan Babinsa dalam kegiatan pertanian merupakan bagian dari pembinaan teritorial, untuk menumbuhkan semangat gotong royong, meningkatkan kemandirian pangan, serta mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Melalui pendampingan ini, diharapkan program ketahanan pangan dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan di wilayah Koramil 02/Sukakarya Kodim 0112/Sabang.

~Reporter Pers Kompas.sbs.-Aceh oleh – Novi Karno 

~Sumber – Kodim 0112/Sabang

Dr.Mukhlis,SH,M.Hum Nahkodai Paguyuban ANEUK SABANG 2026-2028 | Kompas.SBS.- News

Penulis
NOVI KARNO
-
0

Dr. Mukhlis, SH, M.Hum Resmi Pimpin Paguyuban Aneuk Sabang 2026–2028
Estafet Kepemimpinan PAS Beralih dari Ir. Harjuna

Media Kompas.sbs.- Wilayah Aceh
KOMPAS.SBS.- NEWS | SABANG, ACEH — 17 Januari 2026 – Paguyuban Aneuk Sabang (PAS) memasuki fase baru kepemimpinan. Melalui proses pemilihan yang demokratis dan partisipatif, Dr. Mukhlis, SH, M.Hum, dosen senior Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) Aceh, terpilih sebagai Ketua Umum PAS periode 2026–2028.

Pemilihan yang berlangsung pada Sabtu, 17 Januari 2026, di Zero Cafe, Kota Sabang, menjadi momentum penting konsolidasi organisasi paguyuban Aneuk Sabang. Proses berlangsung tertib, terbuka, dan sarat semangat kebersamaan, dengan melibatkan perwakilan anggota paguyuban yang hadir.

Panitia Pemilihan Pengurus Besar PAS dipimpin oleh Agus Halim selaku Ketua Panitia, didampingi Wakil Ketua T. Azrul Kamal, SH, serta Agustina sebagai Sekretaris. Berdasarkan hasil penghitungan suara, Dr. Mukhlis unggul signifikan dengan perolehan lebih dari 65 persen suara, mencerminkan kuatnya dukungan dan kepercayaan anggota terhadap kepemimpinannya.

Ketua Panitia Pemilihan, Agus Halim, yang juga Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Sabang, menilai terpilihnya Dr. Mukhlis sebagai pilihan strategis bagi masa depan organisasi.

“Dr. Mukhlis memiliki kapasitas akademik yang kuat, pengalaman organisasi yang matang, serta kedekatan sosial dengan masyarakat. Kombinasi ini menjadi modal penting untuk membawa PAS lebih solid, progresif, dan berdaya guna,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Panitia, T. Azrul Kamal, SH, yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sabang. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan baru PAS diharapkan mampu memperkuat integrasi seluruh paguyuban Aneuk Sabang yang tersebar di berbagai daerah.

“Konsolidasi dan integrasi menjadi kunci. Dengan satu paguyuban sentral yang solid, PAS akan memiliki posisi strategis dan kontribusi yang lebih nyata bagi daerah,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PAS demisioner, Ir. Harjuna, secara resmi menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Dr. Mukhlis. Ia menekankan bahwa PAS harus tetap menjadi wadah persatuan dan pengabdian bagi seluruh Aneuk Sabang.

“Kepemimpinan di PAS bukan sekadar jabatan, tetapi amanah moral. Kita solid, tidak ada yang sulit. Saya yakin di bawah kepemimpinan Dr. Mukhlis, PAS akan semakin matang dan memberi kontribusi nyata bagi Sabang,” ungkap Ir. Harjuna.

Usai ditetapkan sebagai Ketua Umum PAS, Dr. Mukhlis menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa PAS menjadi organisasi yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pengabdian.

“Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh keikhlasan dan semangat kebersamaan. Ke depan, PAS harus menjadi rumah besar bagi seluruh Aneuk Sabang, tanpa sekat dan perbedaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dr. Mukhlis menegaskan perubahan paradigma organisasi. Menurutnya, PAS tidak boleh hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi harus hadir sebagai mitra strategis yang mampu memberi solusi dan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat Sabang.

“Dengan semangat gotong royong, kolaborasi, dan pengabdian, Paguyuban Aneuk Sabang harus memberi manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan daerah yang kita cintai,” pungkasnya.

~Reporter Pers Kompas.SBS.-Aceh Oleh – Novi Karno 

~Sumber – Agus Halim Sabang

“Pengakuan Alfian Sinuhaji – Kepercayaan Kontraktor Proyek Jalan Labura – Tobasa Rp 18 Miliar Tuai Sorotan”

Penulis
Kamidi
-
0

“Pengakuan Alfian Sinuhaji – Kepercayaan Kontraktor Proyek Jalan Labura – Tobasa Rp 18 Miliar Tuai Sorotan, Diduga Gunakan Material Ilegal dan Tak Layak Dasar Kuat Lapor Kejati Sumut”

Kompas.sbs | Labura – Nama Pekerjaan : Rekonstruksi/ Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Jalan Aek Kota Batu – Batas Tobasa Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara sampai kini masih terus menjadi sorotan publik.

Hal ini dipicu oleh pengakuan terbuka dari pihak pelaksana – Kepercayaan Kontraktor bernama Alfian Sinuhaji disalah satu rumah warga di Temukkur, Desa Sibito terkait penggunaan material pondasi yang dinilai tidak sesuai standar dan berpotensi melanggar hukum.

Dalam keterangannya baru baru ini, secara gamblang mengakui tiga poin krusial terkait teknis pengerjaan proyek tersebut :

1. Penggunaan Batu Gunung Fitrun : Pihaknya membenarkan penggunaan material batu gunung jenis fitrun sebagai pondasi jalan dengan alasan pertimbangan aksesibilitas bagi masyarakat setempat yang akan menuju Toba saat tahun baru.

2. Kondisi Geografis Tanah Berpasir : Penggunaan material fitrun tersebut diklaim sebagai solusi atas kondisi tanah sepanjang 250 meter yang bersifat berpasir dan mudah berlubang akibat erosi air hujan.

3. Sumber Material Lokal : Alfian Sinuhaji mengakui bahwa batu gunung fitrun tersebut diambil langsung dari lahan milik warga di sekitar lokasi proyek, bukan dari kuari (tambang) resmi yang memiliki izin.

Dalam proyek bernilai 18.253.117.110,64. (Per kilometer mencapai 6 miliar), penggunaan batu gunung fitrun dianggap sebagai penghinaan kualitas dan langkah mundur yang membahayakan struktur jalan. Mengingat kondisi tanah berpasir dan labil, kontraktor seharusnya melakukan langkah-langkah sesuai Bina Marga :

– Penggunaan Material Base A (Agregat Kelas A) : Untuk tanah dasar yang berpasir, pondasi atas harus menggunakan Batu Base A yang memiliki gradasi butiran yang terukur (Campuran batu pecah, pasir dan abu batu). Material ini memiliki daya ikat yang kuat dan mampu mendistribusikan beban kendaraan secara merata, berbeda jauh dengan batu fitrun yang tidak memiliki standar ukuran. Tidak masuk kriteria material proyek provinsi.

– Penerapan Lapisan Drainase : Karena tanah berpasir mudah tergerus air hujan (seperti pangkuan Alfian Sinuhaji), kontraktor seharusnya membangun sistem drainase yang permanen dan melakukan pemadatan berlapis (Layer by Layer) menggunakan alat berat Vibratory Roller untuk memastikan tidak ada rongga udara.

– Geotextile (Opsional tapi Disarankan) : Pada kondisi tanah berpasir yang sangat labil, penggunaan Geotextile Non – Woven sebagi pemisah (sepator) antara tanah asli dan material pondasi sangat disarankan agar material pondasi tidak tenggelam ke dalam pasir.

– Uji Laboratorium (CBR) : Setiap Tahapan Pemadatan harus melalui uji California Bearing Ratio (CBR) untuk memastikan kekuatan tanah sudah memenuhi standar sebelum dilakukan pengaspalan.

Langkah Alfian Sinuhaji yang justru mengambil batu gunung dari ladang warga dengan dalih “Pertimbangan masyarakat” yang akan melintas saat tahun baru, dinilai sebagai upaya efisiensi yang menyalahi prosedur. Dengan anggaran mencapai belasan miliar rupiah, publik mempertanyakan ke mana alokasi dana untuk pembelian material standar pabrikasi (base A/B) yang seharusnya tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Kesimpulan investigasi rekan Pers dan MAI serta LMR RI Komda Labura, ” Dengan nilai proyek fantastis senilai Rp 18 miliar, tindakan kontraktor yang hanya menggunakan batu gunung fitrun dari ladang warga adalah BENTUK PENGHINAAN terhadap kualitas pembangunan di Labura. Secara teknis, tanah berpasir (sesuai keterangan Alfian Sinuhaji kepada Tim) dilokasi tersebut ditangani dengan material base A dan harus dengan pemadatan yang presisi, bukan sekedar menimbun batu alam ‘yang tidak jelas kekuatannya.’ Pengakuan dari Alfian Sinuhaji ini adalah ‘Pintu Masuk’ bagi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk segera memeriksa adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pengalihan anggaran material (substitusi material) yang merugikan Negara miliaran rupiah.”

(Tim-Red)

Pertamina, Pemkab Dan Polres Lemah. SPBU 64.793.05 Hajar BBM Subsidi Secara Aman

Penulis
Danil Arifin
-
0
Oplus_16908288

Kalbar, Landak: Masyarakat muak mendengar steatmen SPBU yang munafik dan penuh dengan kebohongan. ” Kalau mau bela diri lewat omongan bual, sendiri saja jangan ngajak orang lain. Kan kasihan masyarakat yang jadi korban, ” tegas pengantri yang menyaksikan langsung praktek kotor SPBU tersebut.

Ia mengatakan menjual BBM subsidi ke pihak ketiga itu masuk dalam katagori pidana atau bentuk pelanggaran hukum berat yang harus di proses. ” Enak betul mereka bisa semaunya melego minyak jatah orang miskin ke para penampung termasuk Tauke PETI yang terkenal dermawan terhadap petugas, ” ucap nya kesal

Sesuai Fakta lapangan yang ada, lanjut pengantri tadi, tampak puluhan Ken maupun tangki siluman mendapat pelayanan maksimal, kendati itu menabrak aturan resmi dari pemerintah. Kalau jual kelain kan untungnya jumbo, makanya mereka lakukan.

” Karna selisih harga jual dan perolehan keuntungan begitu menjanjikan, dibanding konsumen motor yang can tepinya cuma bisa buat beli kuota, SPBU 64.793.05 Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah Amboyo Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, berani melakukan perbuatan melanggar hukum secara bersama-sama, ” ungkapnya.

Dia juga kesal melihat sikap Kepala Daerah dan APH setempat, yang seolah-olah maneduli bahkan membiarkan pelanggaran itu berlangsung. ” Untuk kepentingan masyarakat banyak, Bupati dan Polres jangan diam. Ambil langkah-langkah hukum agar mereka jera dan tidak menular ke yang lain, ” desaknya.(007/Danil.A)

Satgas Kodim 0212/TS Bangun Jembatan Gantung Penghubung Antarwilayah di Kec. Halongonan, Paluta

Penulis
ROY MANSYAH
-
0

Kompas.sbs Padang Lawas Utara – Satgas Kodim 0212/Tapanuli Selatan (TS) melaksanakan pembangunan jembatan gantung di Desa Rondaman, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Jumat (16/1/2026). Pembangunan ini dilakukan untuk memulihkan akses penghubung antarwilayah yang sebelumnya terputus akibat kerusakan jembatan lama.

Jembatan gantung tersebut memiliki panjang sekitar 80 meter dengan lebar 2 meter. Infrastruktur ini menjadi jalur vital yang menghubungkan Desa Rondaman dengan sejumlah wilayah, yakni Desa Batanggogar, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dusun Kampung Tempel Desa Siancimun, Desa Hutabaru Nangka, serta Desa Sihopuk di Kecamatan Halongonan, Kabupaten Paluta.

Sebelumnya, jembatan gantung di lokasi tersebut mengalami kerusakan berat akibat faktor usia dan termakan waktu. Kondisi tersebut membahayakan keselamatan warga dan menghambat mobilitas masyarakat, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun sosial, sehingga diperlukan pembangunan kembali secara bertahap.

Adapun pekerjaan yang sedang dilaksanakan meliputi pemasangan batu abutmen jembatan serta penimbunan oprit jembatan. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai sekitar 1,4 persen. Dalam pelaksanaannya, Satgas Kodim 0212/TS melibatkan personel Koramil, tenaga tukang, serta partisipasi aktif masyarakat setempat.

Kapendam I/Bukit Barisan Kolonel Inf Asrul Kurniawan Harahap menyampaikan bahwa pembangunan jembatan gantung ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI AD terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pedesaan. “Melalui kehadiran Satgas Kodim 0212/TS, TNI berupaya membantu mempercepat pemulihan akses transportasi warga sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (RP)

Sumber: Pendam I/BB

Presiden Prabowo Perkuat Pembangunan SDM Lewat Sekolah Rakyat Terintegrasi

Penulis
Umayah Handayani
-
0

Kompas.sbs | Jakarta — Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah kembali mendapat sorotan positif. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, menegaskan Sekolah Rakyat merupakan bukti konkret kehadiran negara dalam menjamin hak anak, terutama dari keluarga kurang mampu, untuk memperoleh pendidikan yang aman dan bermartabat.

Saat memonitor Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 45 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat, Mugiyanto berinteraksi langsung dengan para siswa untuk memastikan rasa aman, kenyamanan, serta kualitas lingkungan belajar. Ia juga meninjau fasilitas asrama dan ruang kelas bersama jajaran Kementerian HAM setempat.

“Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak anak untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi tanpa rasa takut. Anak-anak di sini harus merasa aman, sehat, dan dihargai martabatnya,” kata Mugiyanto dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, pemantauan dilakukan guna memastikan prinsip penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terimplementasi secara utuh. Hasil monitoring menunjukkan pemenuhan hak dasar siswa, khususnya penyediaan asrama dan makanan, berjalan cukup baik. Meski demikian, Kementerian HAM mendorong penguatan layanan kesehatan dan perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh siswa.

Komitmen negara terhadap pendidikan inklusif tersebut sejalan dengan peresmian 166 Sekolah Rakyat di berbagai daerah oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan arah pembangunan nasional yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.

“Melalui peresmian ini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan manusia melalui pendidikan menjadi prioritas utama,” ujar Prabowo.

Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan komprehensif melalui pendidikan gratis yang terintegrasi dengan layanan gizi, kesehatan, dan pembinaan karakter. Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan dukungan menyeluruh.

Pakar politik Ujang Komarudin menilai Sekolah Rakyat sebagai simbol kuat kehadiran negara bagi kelompok rentan. Ia menyebut kebijakan ini mencerminkan kesadaran bahwa kemiskinan dapat diputus melalui pembangunan manusia, sebagaimana konsisten disuarakan Presiden Prabowo sejak lama.

(red)

PWI Indramayu Gandeng Institusi Polri dan Komunitas Wong Dermayu Masifkan Ketahanan Pangan

Penulis
Saimin
-
0

Indramayu, Kompas.sbs – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indramayu memanfaatkan momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang jatuh pada tanggal 9 Februari mendatang dengan melakukan aksi menanam ketahanan pangan di daerah, sesuai instruksi presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Dalam momentum ini, PWI Kabupaten Indramayu menggandeng Baharkam Mabes Polri, Polres Indramayu, Forum Komunikasi Doa Bersama (FKDB) dan PT Sumaterako pemilik lahan yang akan ditanami tanaman pangan seperti jagung, kedelai, dan tanaman padi.

Ketua PWI Kabupaten Indramayu, H Dedy S Musashi didampingi Sekretaris PWI Kabupaten Indramayu Cipyadi bersama Ketua FKDB H Mulyadi, tokoh petani Indramayu Warsim, dan perwakilan dari PT Sumaterako melakukan peninjauan lokasi lahan di Desa Santing Kecamatan Losarang yang akan ditanami tanaman pangan. Dari hasil peninjauan tersebut, petugas dari Dinas Pertanian melakukan pengecekan terhadap unsur PH tanah, dan kadar NaCl.

“Alhamdulillah di lahan ini sangat cocok dijadikan lahan budidaya tanaman pangan penopang ketahanan pangan seperti jagung, kedelai dan tanaman padi ” jelas Jajang kepada media, Jumat (16/1/2026).

Lahan seluas 9 hektar milik PT Sumaterako yang terletak di Desa Santing Kecamatan Losarang ini dalam waktu dekat akan ditanami tanaman pangan seperti tanaman padi kualitas unggul atau premium, jagung dan tanaman kedelai.

Ketua Forum Komunikasi Doa Bersama (FKDB), H Mulyadi mengatakan aksi menjaga ketahanan pangan ini akan terus digelar sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, dimana tidak boleh ada sejengkal lahanpun yang tidak termanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Untuk itu, kata Mulyadi, pihaknya akan mengerahkan petani yang tergabung dalam Komunitas Wong Dermayu dan para jurnalis yang tergabung dalam wadah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indramayu untuk bersama sama terjun ke sawah menanam tanaman pangan.

“Momentum HPN PWI Kabupaten Indramayu ini kita ajak jurnalis untuk menanam tanaman pangan sehingga pesan bapak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak import kebutuhan pangan semakin nyata,” jelas Mulyadi.

Sementara, Ketua PWI kabupaten Indramayu, Dedy S Musashi didampingi sekretaris PWI Kabupaten Indramayu Cipyadi menyambut baik ajakan instusi Polri, dan Forum Komunikasi Doa Bersama untuk turun ke sawah menanam tanaman pangan di lahan seluas 9 hektar tersebut.

“Ini momentum HPN yang pertama di Indonesia, dimana jurnalis diajak menjaga ketahanan pangan dengan turun ke sawah untuk menanam,” ungkap Dedy S Musashi.

Dedy juga akan mengajak jurnalis yang ada di sekitar lahan milik PT Sumaterako untuk bersama sama turun ke sawah.

“Nanti saya ajak dan informasikan ke temen temen jurnalis yang ada di Losarang dan sekitarnya untuk sama sama menanam. Intinya ini momentum tepat di Hari Pers Nasional,” jelas Demush.

Saimin

1...274275276...328Halaman 275 dari 328