BANTAENG – KOMPAS. Suasana di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, mendadak mencekam.
Gelombang protes karyawan terhadap kepemimpinan Suwardi kembali memuncak pasca dirinya resmi menjabat kembali sebagai Direktur PDAM Bantaeng berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Bupati Bantaeng Fathul Fauzi Nurdin. Selasa 12/05/2026
Pantauan di lokasi menunjukkan kondisi kantor yang masih dalam keadaan tersegel oleh para pendemo.
Ketegangan sempat terjadi saat awak media mencoba menggali keterangan dari internal kantor, namun hanya mendapati sejumlah karyawati yang tengah sibuk menyiapkan konsumsi di tengah situasi kantor yang lumpuh.
Akar Kisruh : Isu Temuan BPK hingga Mosi Tidak Percaya
Penolakan keras para karyawan dipicu oleh kabar adanya dugaan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengharuskan adanya pengembalian dana.
Para karyawan merasa keberatan jika beban tersebut berdampak pada hak-hak mereka.
Namun, Suwardi menepis tudingan tersebut dengan tenang. Menurutnya, isu pemotongan gaji akibat temuan BPK tersebut barulah sebatas wacana dalam rapat internal.
“Itu baru wacana dan belum ada pemotongan gaji. Kami hanya menyampaikan informasi tersebut lewat rapat internal kantor.
Tapi entah kenapa, sekarang justru berujung pada aksi demo,” ujar Suwardi saat dikonfirmasi.
Di sisi lain, perwakilan karyawan, di antaranya Suci dan Krg. Mawa bersikap sangat keras
Saat dikonfirmasi mengenai alasan spesifik penolakan, mereka justru terlibat debat sengit dengan awak media.
Mereka menyatakan ada sifat dan kebijakan kepemimpinan Suwardi yang sudah tidak dapat mereka toleransi lagi.
Suwardi Pilih “Bekerja daripada Berdebat
Meski dihujam mosi tidak percaya dan penyegelan kantor, Suwardi memilih abai terhadap tensi politik di internalnya.
Berbekal SK resmi dari Bupati, ia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah pelayanan publik.
“Saya tidak peduli apa kata mereka. Yang terpenting bagi saya adalah kebutuhan air untuk masyarakat Bantaeng tetap lancar.
Saat ini saya langsung turun ke lapangan untuk memperbaiki pipa-pipa yang rusak,” tegasnya.
Desakan Ketegasan Bupati Bantaeng
Hingga berita ini diturunkan, Kabag Tehnik PDAM Bantaeng belum dapat ditemui untuk memberikan keterangan teknis terkait dampak operasional akibat penyegelan kantor tersebut.
Kondisi yang berlarut-larut ini memicu desakan agar Bupati Bantaeng, Fathul Fauzi Nurdin, mengambil langkah yang jauh lebih tegas.
Sejumlah pihak meminta agar Bupati segera “merumahkan” para karyawan yang membangkang terhadap keputusan sah pemerintah daerah, demi menjamin stabilitas organisasi dan distribusi air bersih ke rumah-rumah warga tidak terganggu.
Laporan: Suarni Kabiro Bantaeng Sulsel
