Suasana genangan air di terowongan Kereta Jatibarang

Indramayu, Kompas.sbs — Hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang melanda Kabupaten Indramayu dan sekitarnya, menyebabkan sejumlah pohon tumbang serta banjir di beberapa wilayah, Minggu (18/1/2026).

Pohon tumbang dilaporkan terjadi di berbagai titik, antara lain di kawasan Sport Center Indramayu, Paoman, serta sejumlah ruas jalan lainnya.

Peristiwa tersebut sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas. Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa akibat kejadian tersebut.

Lokasi pohon tumbang di wilayah paoman.
Ketua Paguyuban Pedagang Sport Center Indramayu, Nurbaeti, mengatakan kondisi cuaca ekstrem saat ini memerlukan kesiapsiagaan dari instansi terkait, khususnya dalam pemeliharaan pohon-pohon besar di ruang publik.

“Perlu ada pemeliharaan rutin, terutama terhadap pohon-pohon tua yang rawan tumbang. Peremajaan pohon dengan mengganti pohon yang sudah rapuh atau sakit dengan bibit baru menjadi penting untuk keselamatan masyarakat,” ujar Nurbaeti.

Selain peremajaan, ia juga menilai perlu dilakukan pemangkasan atau penebangan pohon yang sudah mati atau berpotensi membahayakan, terutama pohon-pohon di pinggir jalan.

Langkah tersebut umumnya menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai upaya pencegahan risiko saat cuaca ekstrem.

Sementara itu, hujan deras juga mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah Indramayu. Kecamatan Jatibarang kembali mengalami genangan air dan menjadi salah satu wilayah yang kerap terdampak banjir saat hujan turun dengan intensitas tinggi.

Suasana genangan air di wilayah terowongan kereta Jatibarang
Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan penanganan, baik melalui langkah tanggap darurat maupun upaya pencegahan jangka panjang, guna meminimalkan dampak cuaca ekstrem yang berpotensi terulang.

Saimin

Babinsa Gampong Krueng Raya Dampingi Pembibitan Pepaya untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Media Kompas.sbs.| Wilayah Aceh 
KOMPAS.SBS.-NEWS | SABANG,ACEH- Babinsa 04 Gampong Krueng Raya, Koramil 02/Sukakarya, Kodim 0112/Sabang, Sertu Hendra melaksanakan kegiatan pendampingan pembibitan tanaman pepaya milik warga binaan, Sdri. Ibu Umi Kalsum. Kegiatan tersebut berlangsung di Jurong Lhok Drien, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Minggu, 18 Januari 2026.

Pendampingan ini merupakan bagian dari upaya TNI AD melalui peran Babinsa dalam mendukung program ketahanan pangan (Hanpangan) di wilayah binaan. Pembibitan tanaman pepaya dipilih karena memiliki nilai ekonomi yang baik serta mudah dibudidayakan oleh masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Sertu Hendra turut mendampingi petani secara langsung serta memberikan motivasi agar tetap semangat dalam mengelola lahan pertanian. Kehadiran Babinsa diharapkan dapat mendorong petani untuk lebih produktif dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Selain itu, pendampingan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan lahan secara optimal, sehingga hasil pertanian dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat.

Melalui kegiatan pendampingan ketahanan pangan ini, Babinsa berupaya memperkuat sinergi antara TNI dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan program kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung pembangunan di sektor pertanian.

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan terwujud ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan di wilayah Gampong Krueng Raya, serta hubungan yang harmonis antara TNI dan masyarakat binaan.

~Reporter Pers Kompas.SBS.-Aceh Oleh – Novi Karno 

~Sumber – Kodim 0112/Sabang

Jakarta kompas.sbs kemacetan hampir tiap hari di depan Al Azhar Klapa gading ini di karenakan, penumpukan kendaraan roda empat saat antar jemput siswa.
Hingga dampaknya ke pelaku usaha sepanjang jalan boulevart timur,berimbas kepada perekonomian mereka yang berada, di kawasan ruko wilayah RW 12 Klapa gading

Dari hasil pantauan awak media. kawasan ruko di sepanjang jalan boulevart timur, terlihat kumuh juga semrawut banyak tumpukan sampah,juga banyak nya pedagang kaki lima berhadapan langsung dengan para pelaku usaha di area rukan,apa lagi perparkiran yang tidak profesional, karena memakai sekatan dari tambang plastik,dan dampaknya langsung ke para pelaku usaha yang berada di wilayah RW 12 kelurahan Pegangsaan 2 Klapa gading

RN salah satu pelaku usaha kaki lima yang berada depan ruko,saat di konfirmasi oleh awak media mengatakan.bahwa kami sudah di ijinkan oleh oknum yang mencatut nama ketua RW 12 tutur nya

in ada apa dengan seluruh pemangku kebijakan yang terkait dengan perparkiran,juga seluruh stecholeder yang berada di kecamatan Klapa gading, Karena imbasnya sangat merugikan pengguna jalan,pelaku usaha,serta warga masyarakat yang harus ontime sampai ketempat kerjaan,kesan nya mereka tutup mata, atau ada dugaan menerima upeti ujar WH pemerhati lingkungan

WH juga menegaskan bahwa ini adalah, problem klasik yang belum teruarai kesan nya ada pembiaran, padahal dampak dan imbasnya di rasakan langsung oleh warga masyarakat Klapa gading.dan sekitarnya tegasnya

HB ketua PWJU menyampaikan.harus nya permasalahan ini harus duduk bersama seluruh stecholeder yang berada di wilayah kecamatan Klapa gading, agar secepatnya ada solusinya bukan hanya, sekedar poto bersama atau sidak yang kesan nya hanya buat laporan ke pimpinan,akan tetapi tidak ada tindakan yang nyata, agar permasalahan macet yang berada di depan Al Azhar cepat teratasi imbuhnya

SS tokoh sepuh jakarta Utara menghimbau agar secepatnya di adakan rapat bersama.seluruh pemangku kebijakan yang berada di wilayah kecamatan Klapa gading,mencari solusi, agar kemacetan hampir setiap hari di depan Al Azhar dan dampaknya sampai ke RW 12 secepatnya dapat ter atasi Pungkasnya

Landasan hukum (uu dan peraturan terkait) undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 28 ayat (1): setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan.pasal106 ayat (1) setiap orang wajib berprilaku tertib dan tidak membahayakan keselamatan lalu lintas undang undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang pemanfaatan ruang jalan, yang tidak sesuai peruntukan dapat dikenai sanksi administratif dan pidana
Peraturan daerah DKI Jakarta nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi mengatur larangan parkir di badan jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas.pengolahan parkir harus di lakukan harus di lakukan secara profesional dan ber izin
Peraturan daerah DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum melarang penggunaan fasilitas umum dan badan jalan untuk kegiatan yang mengganggu ketertiban, termasuk parkir liar dan PKL tanpa izin
Peraturan gubernur DKI Jakarta nomor 18 tahun 2018 tentang penataan PKL
PKL hanya di perbolehkan berjualan di lokasi yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah

suhendi

Aliansi Pers Kawal Rehap Rekon Alarmi Ketimpangan Data Korban Bencana di Aceh Utara

Media Kompas.sbs.-Wilayah Aceh
KOMPAS.SBS.-NEWS | ACEH UTARA —17 JANUARI 2026-Aliansi Pers Kawal Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehap Rekon) menyuarakan keprihatinan serius terhadap ketimpangan pendataan korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi intensif yang digelar bersama jajaran pemerintah distrik setempat sebagai upaya mengawal pemulihan pascabencana agar berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran.
Pertemuan tersebut menjadi ruang klarifikasi antara fakta lapangan dan kebijakan pemerintah, sekaligus wadah evaluasi terhadap berbagai persoalan teknis yang berpotensi menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rapat dipimpin langsung Ketua Aliansi Pers Kawal Rehap Rekon, Masri, didampingi pengurus dan anggota, di antaranya Mukhtar MR, Muhazir, serta jurnalis dari berbagai media di Aceh.

Diskusi berlangsung kritis dan konstruktif, dengan sorotan utama pada lemahnya sinkronisasi data antarlembaga, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintahan desa.

Warga Terancam Jadi “Korban Kebijakan”
Aliansi Pers menilai, buruknya koordinasi dan validasi data berpotensi menjadikan masyarakat terdampak bencana sebagai “korban kebijakan”. Ketimpangan pendataan dikhawatirkan memicu ketidakadilan dalam penyaluran bantuan, mulai dari bantuan rumah rusak hingga pemulihan ekonomi warga.

“Kami menemukan indikasi bahwa sebagian warga terdampak belum terakomodir secara layak dalam pendataan. Jika ini dibiarkan, maka bencana alam akan berlipat ganda menjadi bencana kebijakan,” ujar perwakilan Aliansi dalam forum tersebut.

Aliansi Pers, lanjutnya, terus melakukan pemantauan independen bersama jaringan media se-Aceh, meliputi pendataan kerusakan, alokasi anggaran rehabilitasi, hingga implementasi program pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

Tegaskan Pengawalan Independen dan Transparan
Sekretaris Jenderal SEKBER sekaligus Anggota Aliansi Pers Kawal Rehap Rekon, Irwan Syahputra (Syech Wan), menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh diwarnai praktik pilih kasih maupun tebang pilih dalam pendataan dan distribusi bantuan.

“Persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, diperlukan pengawasan independen agar kebijakan yang dilahirkan benar-benar berpihak kepada korban, bukan justru menambah penderitaan mereka,” tegas Syech Wan.

Ia menambahkan, Aliansi Pers siap berperan sebagai penengah yang objektif antara pemerintah dan masyarakat terdampak, sekaligus mitra kritis dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai amanat dan kebutuhan riil di lapangan.

“Transparansi adalah kunci utama. Instruksi Presiden terkait penanganan bencana harus diterjemahkan secara utuh di daerah, bukan berhenti di atas kertas,” ujarnya.

Ajak Warga Berani Melapor
Sebagai penutup, Syech Wan mengajak masyarakat untuk tidak diam apabila menemukan ketidakadilan dalam pendataan maupun penyaluran bantuan bencana.

“Jika ada korban banjir bandang atau longsor yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan, atau melihat adanya kesenjangan kebijakan di lapangan, segera laporkan kepada kami. Aliansi Pers siap turun langsung untuk menindaklanjuti setiap laporan demi memastikan hak masyarakat terpenuhi,” pungkasnya.

~Reporter Pers Kompas.sbs.-Aceh -Oleh – Novi Karno 

~Sumber – Irwansyah Sabang

Pontianak, Kalimantan Barat – Kompas.sbs Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPW IWO INDONESIA) Provinsi Kalimantan Barat menyikapi pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang belakangan menjadi perhatian kalangan pers nasional. Sabtu,(17/01/2026).

Ketua DPW IWO INDONESIA Kalimantan Barat, Syafarudin Delvin, S.H., C.Par., menyampaikan bahwa sejumlah pasal dalam KUHP baru kerap dikaitkan dengan isu penyebaran informasi yang dianggap bohong atau menyesatkan. Oleh sebab itu, muncul kekhawatiran akan terjadinya kesalahan penerapan hukum terhadap kerja jurnalistik.

Menurut DPW IWO INDONESIA Kalbar, keresahan insan pers tidak terlepas dari berkembangnya penafsiran yang tidak utuh terhadap KUHP baru, khususnya ketika pasal-pasal pidana tersebut disandingkan dengan aktivitas jurnalistik.

Jika tidak diluruskan, kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan rasa takut yang berlebihan, sekaligus membuka ruang kriminalisasi terhadap wartawan yang sejatinya menjalankan tugas profesional.

UU Pers Tetap Berlaku dan Mengikat
Menanggapi hal tersebut, Syafarudin Delvin menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tetap berlaku dan menjadi rujukan utama dalam menilai serta menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik.

“Kerja jurnalistik tidak serta-merta dapat diproses pidana hanya karena adanya KUHP baru. Selama wartawan bekerja sesuai kaidah dan kode etik, maka perlindungan hukum tetap melekat melalui UU Pers,” ujar Delvin.

Lebih lanjut, DPW IWO INDONESIA Kalbar menegaskan bahwa UU Pers merupakan lex specialis, sebagaimana prinsip hukum yang juga ditegaskan dalam Pasal 55 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan demikian, setiap sengketa yang timbul akibat pemberitaan wajib diselesaikan melalui mekanisme UU Pers, bukan langsung menggunakan KUHP atau peraturan lain yang bersifat umum.

Mekanisme UU Pers Sudah Sangat Jelas
DPW IWO INDONESIA Kalbar juga mengingatkan bahwa UU Pers telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara lengkap, mulai dari hak jawab, hak koreksi, hingga penilaian melalui kode etik jurnalistik.

Bahkan, sanksi administratif berupa denda hingga Rp500 juta dapat dikenakan kepada perusahaan pers yang mengabaikan hak jawab dan hak koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers.

Sebagai organisasi profesi wartawan, DPW IWO INDONESIA Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk menjaga kemerdekaan pers sekaligus mendorong penegakan hukum yang adil dan proporsional.

“Setiap persoalan pers harus diselesaikan melalui mekanisme UU Pers. Itulah bentuk perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers sekaligus kepastian hukum bagi semua pihak,” tegas Syafarudin Delvin.

(Publish: Hamdani)