Kompas.sbs – Kota Tangerang, 28 Juli 2026 – Masyarakat pemerhati kebijakan pemerintah dan lingkungan,yang akrab biasa di panggil dengan sapaan Amin, menyampaikan keprihatinannya terhadap menurunnya kepercayaan publik yang dapat muncul setiap kali terdapat dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus diproses secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Amin menegaskan bahwa aparat penegak hukum merupakan pilar utama negara hukum yang memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme harus menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang tidak ternilai. Aparat penegak hukum seharusnya menjadi panglima dalam menegakkan keadilan serta menjadi simbol ketegasan, kejujuran, dan keberanian dalam menegakkan hukum. Jangan sampai tindakan segelintir oknum yang terbukti melanggar hukum mencederai kehormatan institusi dan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada begitu banyak aparat yang menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Amin.
Menurutnya, kritik yang disampaikan masyarakat bukan bertujuan melemahkan institusi, melainkan menjadi bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum semakin akuntabel. Ia menilai keterbukaan informasi mengenai penanganan pengaduan masyarakat, sepanjang tidak mengganggu proses hukum, akan membantu memperkuat kepercayaan publik.
Amin juga mengingatkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sesuai hukum yang berlaku. Namun, apabila terdapat pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan putusan yang sah, penindakan harus dilakukan secara tegas tanpa membedakan status maupun jabatan.
Ia berharap seluruh institusi penegak hukum terus memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun budaya integritas di setiap jenjang organisasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa aparat yang bekerja secara jujur dan profesional tetap memperoleh kepercayaan masyarakat, sementara setiap pelanggaran yang terbukti dapat ditindak sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, Amin mengajak masyarakat untuk ikut menjaga budaya hukum dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak melakukan penghakiman di ruang publik, serta menggunakan mekanisme pelaporan resmi apabila menemukan dugaan pelanggaran.
“Negara Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, hukum harus menjadi panglima, bukan kepentingan pribadi ataupun penyalahgunaan kewenangan. Masyarakat mendukung aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Kepercayaan publik hanya dapat dipertahankan melalui tindakan nyata, transparansi, dan penegakan hukum yang adil bagi semua,” tegasnya.
Amin berharap sinergi antara masyarakat, media, dan institusi penegak hukum dapat terus diperkuat guna membangun sistem penegakan hukum yang semakin profesional, akuntabel, dan dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia.
Tim /Red
