Muara Enim, 29 Juli 2026
Lansir Kompas.sbs “Saya, Budi Rizkiyanto, selaku pemerhati kebijakan publik, menghormati setiap pendapat hukum yang disampaikan oleh praktisi hukum terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim. Namun, saya berpandangan bahwa pembahasan persoalan ini tidak boleh berhenti pada aspek legalitas administratif semata.
Dalam negara hukum yang demokratis, setiap kebijakan publik harus memenuhi tiga unsur sekaligus, yaitu legalitas, etika penyelenggaraan pemerintahan, dan kepercayaan publik. Sesuatu yang secara administratif dimungkinkan belum tentu serta-merta memenuhi harapan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan akuntabel.
Saya menghormati prinsip bahwa setiap warga negara yang telah menjalani proses hukum memiliki hak-hak sebagai warga negara. Prinsip tersebut merupakan bagian dari negara hukum dan harus dihormati. Namun demikian, hak untuk kembali berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat tidak serta-merta menghapus hak masyarakat untuk memberikan penilaian, kritik, dan pengawasan terhadap setiap kebijakan publik.
Justru dalam sistem demokrasi, kritik masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah tidak boleh menafsirkan kritik sebagai bentuk permusuhan, melainkan sebagai mekanisme kontrol agar setiap kebijakan memperoleh legitimasi publik.
Saya juga mengingatkan bahwa pejabat publik dan lembaga pemerintahan harus mempertimbangkan kepatutan, integritas, rekam jejak, serta sensitivitas terhadap kepercayaan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Aspek-aspek tersebut sama pentingnya dengan dasar hukum formal.
Karena itu, apabila terdapat perbedaan pandangan di tengah masyarakat mengenai suatu penunjukan, pemerintah seharusnya membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan secara transparan, bukan sekadar menyatakan bahwa semuanya telah sesuai prosedur. Transparansi merupakan fondasi kepercayaan publik.
Saya mengajak seluruh masyarakat Muara Enim untuk tetap mengedepankan kritik yang berbasis fakta, menghormati proses hukum, dan menghindari fitnah maupun serangan pribadi. Sebaliknya, pemerintah juga harus menghormati hak masyarakat untuk mempertanyakan setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.
Negara demokrasi tidak hanya menuntut keputusan yang sah menurut hukum, tetapi juga keputusan yang mampu menjaga kepercayaan rakyat. Sebab, legitimasi pemerintahan tidak hanya lahir dari aturan, melainkan juga dari kepercayaan masyarakat yang dipimpin.
Budi RizkiyantoPemerhati Kebijakan Publik
(SETHOÂ Kompas.sbs)
