*`KEPALA DPKPP SUBANG DIDUGA MENGHINDAR DARI KELEMAHAN PSU DENGAN MENJUAL PROGRAM PUSAT BSPS`*
*Kompas sbs Subang – 3 Juli 2026* – Komunitas Penikmat Kopi Hitam Subang menyoroti pernyataan Kepala Disperkimtan Subang, Bayu Aji, terkait capaian program BSPS 700 unit RTLH.
KPKH menilai pernyataan tersebut `mengalihkan perhatian publik` dari `kegagalan utama DPKPP: Penertiban PSU/Fasos-Fasum dari 111 pengembang bandel`.
*Fakta vs Pengalihan Isu:*
`PSU 111 Pengembang Bandel`** Aset jalan, drainase, RTH senilai miliaran tidak diserahkan. Potensi korupsi. BPK sudah turun. **`Program BSPS 700 RTLH`** Program dari Kementerian PKP, dana dari APBN, tugas pusat.
*ANALISIS & PERNYATAAN KPKH, PRAM QODARIAN:*
“Kami apresiasi program BSPS dari Presiden Prabowo. Itu `uang rakyat dari Jakarta untuk warga miskin`. Tugas DPKPP hanya menyalurkan,” tegas Pram.
“Tetapi yang kami tagih adalah `tanggung jawab DPKPP di Subang sendiri`. Ada `Perda 12/2015 dan Perbup 4/2017` yang mewajibkan 137 pengembang serahkan PSU. Faktanya hanya 26 yang patuh. `111 lainnya masih bandel`.
“Menggunakan narasi `700 RTLH` untuk menutupi `kegagalan 111 PSU` adalah `taktik pengalihan isu`. Itu sama saja `membanggakan uang orang, tapi menyembunyikan hutang sendiri`,” lanjut Pram.
“BSPS Rp20 juta/unit itu `stimulus pusat`. PSU miliaran itu `aset daerah yang digelapkan`. Jangan dicampur aduk,” tutup Pram.
*2 KELEMAHAN FATAL YANG DIHINDARI KEPALA DPKPP:*
1. *`Nggak Sentuh Perda & Perbup`*: Sama sekali tidak menjelaskan kenapa Perda 12/2015 & Perbup 4/2017 `tidak ditegakkan` selama 10 tahun.
2. *`Nggak Buka Nama 111 Pengembang`*: Publik berhak tau siapa saja pengembang yang menahan jalan, lapangan, dan RTH milik warga.
*TUNTUTAN KPKH KEPADA KEPALA DPKPP:*
1. *Berhenti Jualan Program Pusat* untuk menutupi `PR Daerah`. Fokus selesaikan temuan BPK 60 hari.
2. *Rilis Nama 111 Pengembang Bandel* ke publik. Jangan sembunyi di balik narasi RTLH.
3. *Jelaskan Sanksi*: Apa sanksi tegas yang sudah dijatuhkan ke 111 pengembang sesuai Perda 12/2015?
> “Pak Prabowo kasih program RTLH biar rakyat sejahtera. Jangan dipakai tameng untuk menutupi kelalaian urus PSU yang bikin rakyat menderita banjir dan jalan rusak`,” tutup Pram.
*Narahubung KPKH*:
*Pram PQ
Reporter Kompas sbs.
D.Jekiw.
