Mamasa KOMPAS SBS — Ikatan Jurnalis Sulawesi (IJS) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Mamasa menyampaikan kritik terbuka kepada panitia pelaksana Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Kabupaten Mamasa melalui langkah simbolik dengan mengirimkan sebuah amplop berisi uang sebesar Rp50.000 kepada Bupati Mamasa.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk protes sekaligus kritik terhadap kinerja panitia pelaksana HUT Kabupaten Mamasa yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan insan pers.
Ketua IJS DPW Mamasa menjelaskan bahwa pengiriman amplop tersebut bukanlah bentuk pemberian ataupun gratifikasi, melainkan simbol kritik dan perhatian kepada panitia pelaksana agar ke depan setiap kegiatan daerah dapat diselenggarakan secara lebih terbuka, profesional, dan menghargai berbagai pihak, termasuk media sebagai mitra strategis pemerintah.
Amplop tersebut sengaja ditujukan kepada Bupati Mamasa dengan harapan agar pimpinan daerah dapat memberikan teguran dan evaluasi kepada jajarannya, khususnya panitia pelaksana HUT ke-24 Kabupaten Mamasa, terkait mekanisme kerja serta pola komunikasi yang dinilai kurang maksimal dalam melibatkan dan menghargai insan pers, terutama Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat DPW Mamasa.
Menurut pihak IJS DPW Mamasa, nilai uang sebesar Rp50.000 yang dimasukkan dalam amplop tersebut hanya bersifat simbolis sebagai bentuk sindiran terhadap sistem pengelolaan kegiatan serta pola komunikasi panitia yang dianggap kurang profesional.
“IJS DPW Mamasa berharap Bupati Mamasa sebagai pimpinan pemerintahan daerah dapat memberikan teguran dan evaluasi kepada panitia HUT Kabupaten Mamasa, agar ke depan penyelenggaraan kegiatan daerah dapat lebih terbuka, profesional, serta menghargai semua pihak,” ujar perwakilan IJS DPW Mamasa.
Selain itu, IJS DPW Mamasa juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijalankan oleh insan pers dalam rangka mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan media.
Ketua DPP IJS Sulawesi Barat, Irham Azis, S.I.P, turut menyayangkan sikap panitia pelaksana HUT Kabupaten Mamasa yang dinilai tidak profesional. Menurutnya, Bupati Mamasa sebagai pimpinan daerah seharusnya dapat mengambil langkah tegas dengan memberikan teguran bahkan sanksi kepada panitia pelaksana yang dianggap tidak menjalankan tugasnya secara maksimal.
“Kami berharap Bupati Mamasa tidak anti kritik dan dapat menerima bentuk protes yang dilakukan oleh jurnalis di Mamasa sebagai bagian dari kontrol sosial yang konstruktif,” ujarnya.
Sementara itu, Dewan Etik IJS DPW Mamasa, DR(c). Ir. Rocky B. Paotonan, P.Eng, mengingatkan seluruh anggota IJS agar tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, berimbang, serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam setiap pemberitaan.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan harus tetap berada dalam koridor etika jurnalistik dan tidak bertujuan untuk memfitnah pihak mana pun, melainkan sebagai upaya mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan serta mendukung kemajuan daerah.
“IJS DPW Mamasa harus tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan berimbang. Kritik boleh disampaikan, tetapi jangan sampai memfitnah seseorang. Kritik harus menjadi bagian dari upaya mendukung kemajuan Kabupaten Mamasa ke depan,” jelasnya.
IJS DPW Mamasa berharap momentum peringatan HUT ke-24 Kabupaten Mamasa dapat menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh pihak. Dengan demikian, ke depan penyelenggaraan kegiatan daerah dapat berlangsung lebih baik, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan kemitraan yang sehat antara pemerintah daerah dan insan pers.(surniati).
