1. Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan/Kepolisian) menaikkan status kasus 9 paket pekerjaan dari administratif ke penyidikan pidana.
2. Memeriksa Arthur D. Tumpa, M.Ed. sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran rangkap jabatan.
3. Memeriksa PPK dan para direktur CV yang terlibat dalam 9 paket pekerjaan.
4. BKN dan Ombudsman RI memeriksa Bupati dan Sekda Minahasa Selatan atas dugaan maladministrasi dan pembiaran pelanggaran kepegawaian.
5. Audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh paket pekerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024 untuk mengungkap potensi kerugian negara yang lebih besar.
Jika tidak ada tindakan nyata, saya akan melaporkan temuan ini ke KPK dan Ombudsman RI. Jangan biarkan perampok uang rakyat berkeliaran bebas, apalagi dilindungi oleh pejabat yang seharusnya menjadi teladan,” pungkas Loing.
