Purworejo, KOMPAS.SBS – Bukan sekadar peralihan dari uang kertas ke layar ponsel, perubahan menuju pembayaran non tunai di Purworejo dimulai dari meja-meja kerja di kantor desa dan pos rukun tetangga. Pada Kamis (2/7/2026), puluhan pemimpin wilayah se-Kecamatan Kutoarjo berkumpul di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati, bukan hanya untuk mendengarkan kebijakan baru, melainkan untuk memegang peran sebagai jembatan terdepan antara kebijakan daerah dan kebutuhan nyata warga.
Kegiatan literasi Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang digagas BPKPAD ini dihadiri 72 orang: kepala desa, perangkat desa, hingga ketua RW dan RT. Mereka adalah pihak yang setiap hari berhadapan langsung dengan warga yang masih ragu bertransaksi lewat QRIS, khawatir salah pakai Virtual Account, atau belum mengerti bagaimana sistem ini menjaga uang milik mereka sendiri.
Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, menegaskan bahwa keberhasilan langkah ini tidak terletak pada seberapa canggih aplikasinya, melainkan pada seberapa jelas pemahaman pemimpin tingkat bawah. “Kepala desa dan perangkat desa adalah mata dan telinga sekaligus penjelas terpercaya bagi warga. Jika APBDes saja sudah berjalan transparan lewat sistem digital, maka warga akan percaya bahwa setiap rupiah yang mereka bayarkan atau yang dikelola pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama,” ujarnya saat membuka acara.
Bagi warga, manfaatnya bukan hanya soal mengurangi risiko uang hilang atau dipalsukan. Lebih dari itu, setiap transaksi yang tercatat secara otomatis lewat Cash Management System, Kartu Kredit Pemerintah Daerah, QRIS, maupun Virtual Account menutup celah ketidakjelasan yang sering menjadi keraguan masyarakat. Tidak ada lagi cerita “uangnya kemana ya?” atau “laporan pengeluarannya tidak jelas”, karena semua jejak dapat ditelusuri dengan mudah.
Totok Kusmintarjo, Pimpinan Bank Jateng Cabang Purworejo, mengakui bahwa tantangan terbesar bukan pada infrastruktur, melainkan kebiasaan. “Kami siap menyediakan layanan dan mempermudah akses, tapi jika warga dan pemimpin wilayah belum yakin, teknologi secanggih apapun tidak akan berjalan. Kolaborasi ini kami bangun agar pembayaran digital bukan lagi hal yang menakutkan, melainkan hal yang memudahkan kehidupan sehari-hari,” tuturnya.
Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo, Hadi Sadsila, menambahkan bahwa gerakan ini juga bagian dari menjangkau warga yang selama ini sulit mendapatkan layanan keuangan formal. “Masyarakat tidak hanya diajak berubah cara bayar, tapi juga diberi akses ke sistem yang adil dan terbuka. Inilah langkah awal membangun Purworejo yang tidak hanya maju secara teknologi, tapi juga kokoh dalam kepercayaan antarwarga dan pemerintah,” jelasnya.
Dari Kutoarjo nanti, pemahaman ini akan disebarkan ke pelosok desa: bahwa pembayaran non tunai adalah cara kita bersama menjaga harta daerah, memastikan setiap rupiah bekerja untuk Purworejo, dan membangun tata kelola yang tidak ada ruang untuk kecurangan.
(SBE)
