MAKASSAR – KOMPAS. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tingkat SMA Negeri di Sulawesi Selatan mendadak jadi medan pertempuran.
Organisasi Masyarakat (Ormas) Elang Timur Indonesia membongkar habis-habisan adanya dugaan skandal dan kecurangan terselubung yang merusak sistem pendidikan.
Sistem zonasi dan prestasi yang seharusnya adil, diduga kuat telah diacak-acak oleh oknum mafia demi meloloskan calon siswa tertentu.
Mulai dari manipulasi titik koordinat domisili, pemalsuan dokumen prestasi, hingga aksi “geser-menggeser” nama calon siswa secara ilegal kini mencuat ke publik.
Ketua Umum Ormas Elang Timur Indonesia, Imran, SE, mengungkapkan bahwa borok ini ditemukan langsung oleh tim investigasinya di lapangan, dengan sorotan tajam mengarah ke SMA Negeri yang di Makassar.
“Hasil investigasi kami mengindikasikan adanya dugaan manipulasi penarikan jarak pada jalur Domisili serta dugaan penggunaan sertifikat yang tidak sah pada jalur prestasi.
Jika temuan ini terbukti, tentu sangat mencederai prinsip keadilan dan transparansi!” amuk Imran, Rabu (2/7/2026).
Anggaran Hampir 1 Miliar, Hasil Zonasi “Disunat”..?
Kegeraman Elang Timur bukan tanpa alasan Imran membeberkan fakta mencengangkan bahwa proyek ini memakan anggaran APBD yang sangat fantastis:
800 Juta untuk pengadaan aplikasi SPMB.
Rp100 Juta untuk anggaran operasional panitia.
Nahasnya, dengan total anggaran hampir Rp1 Miliar, sistem tersebut dinilai gagal total karena diduga masih bisa dibobol oleh praktik manipulasi.
Imran menegaskan, hak anak-anak yang jujur telah dirampas secara paksa oleh sistem yang korup.
Ultimatum Demo Besar-Besaran
Tak main-main, Ormas Elang Timur langsung melayangkan ultimatum keras.
Selain menuntut transparansi penuh dari sekolah terkait, mereka siap menggeruduk jalanan.
“Kami merencanakan akan menggelar aksi besar-besaran, Di DPRD provinsi,Kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Gubernur ancam Imran.
Imran mendesak Gubernur Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel untuk tidak menutup mata.
Ia menuntut evaluasi total dan audit forensik terhadap seluruh berkas verifikasi di sekolah-sekolah yang bermasalah.
“Kami mendesak agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh dan audit terhadap proses verifikasi berkas!” tegas Imran tanpa kompromi. (**)
