Kab. Ketapang__Masyarakat Ketapang meminta Kontraktor selaku Pelaksana maupun BPJN Kalbar sebagai pengelola, bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat yang tiap hari lalu lalang disekitar lokasi proyek.
” Antisipasi itu sudah menjadi kewajiban bagi pelaksana dan pengelola. Jangan diabaikan seperti yang sempat terjadi pada proyek Pekerjaan pergantian jembatan Sebantai dan Tuak Ruas Jalan Sandai Nanga Tayap.
” Disitu, tepatnya kawasan Simpang Kumai, masyarakat yang rutin melintas diareal tersebut mengalami
kecelakaan lalu lintas akibat minimnya lampu penerangan, ” ujar warga sekitar yang melihat pristiwa itu.
Ia mengatakan potensi kejadian diatas juga terbuka lebar terhadap pekerjaan lain, terutama di Simpang 3 Sandai jalur lintas provinsi, mengingat wujud pengamanannya agak minim yang membuat risiko kecelakaan begitu tinggi.
” Kami berharap paket senilai Rp. 6,2 M dari celengan APBN Tahun Anggaran 2026 garapan CV. Cahaya Mandiri Abadi, dikenai sanksi karna kelalaiannya serta diproses hukum sesuai protap dalam kontrak, ” desaknya.
Divisi Humas Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) Kalimantan Barat, menyarankan instansi terkait agar segera melakukan evaluasi terhadap aspek keselamatan proyek.
” Prioritas utama itukan keselamatan masyarakat pengguna jalan. Jadi kalau ada dugaan kurangnya pengamanan di lokasi pekerjaan, pengambil kebijakan wajib melakukan evaluasi dan pemeriksaan di lapangan.
” Jika ternyata ditemukan adanya pelanggaran terhadap standar keselamatan konstruksi bangunan, ya harus diproses hukum sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, ” terang Muhammad Najib.(007/Danil.A)
