Doc. Pemerintah
Kompas.sbs | ROTE NDAO – Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui implementasi Pemerintah Digital (PEMDI) sebagai tahapan transisi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini dinilai penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, SH, saat memimpin rapat bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Rabu (15/07/2026).
Dalam rapat tersebut, Bupati menekankan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan berbagai aplikasi pemerintahan. Menurutnya, seluruh aplikasi yang telah dikembangkan harus benar-benar dimanfaatkan sebagai instrumen utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Seluruh aplikasi yang telah dikembangkan harus dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan pemanfaatan teknologi secara maksimal, proses kerja akan menjadi lebih efektif dan efisien, baik dari sisi waktu, anggaran, maupun koordinasi antarperangkat daerah,” kata Paulus.
Ia menjelaskan, implementasi PEMDI menjadi langkah strategis untuk membangun sistem pemerintahan yang semakin modern, terintegrasi, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Selain memperkuat sistem pemerintahan digital, Paulus juga meminta seluruh OPD memaksimalkan penggunaan media digital sebagai sarana komunikasi publik. Menurut dia, pemerintah harus aktif menyampaikan informasi pembangunan, mempromosikan berbagai program, khususnya di sektor kesehatan, serta menghadirkan informasi yang valid, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
“Pemerintah harus mampu hadir di ruang digital dengan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap setiap kebijakan dan program pembangunan,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan pentingnya membangun budaya pemerintahan yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak memandang kritik sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan yang dapat mendorong perbaikan kinerja pemerintah.
Menurut Paulus, kritik yang disampaikan secara konstruktif dan berdasarkan fakta merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
“Pemerintah tidak boleh anti terhadap kritik. Setiap masukan yang bertujuan untuk kemajuan daerah harus menjadi bahan evaluasi bersama. Namun apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan fakta, pemerintah berkewajiban memberikan klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat berdasarkan data yang benar,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan transformasi digital bukan semata-mata soal penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan budaya kerja, pola komunikasi, serta cara pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan komitmen seluruh perangkat daerah, Paulus optimistis Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mampu menghadirkan pemerintahan digital yang semakin efektif, efisien, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia berharap transformasi tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik melalui pelayanan yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta komunikasi publik yang terbuka di era digital.
