KOMPAS.SBS, KUPANG – Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, menyoroti kondisi ruang belajar darurat di SMAN 2 Sulamu, Desa Bipolo, Kabupaten Kupang. Ironisnya, fasilitas yang jauh dari layak ini masih digunakan siswa setelah hampir sepuluh tahun sejak sekolah dirintis.
Sorotan itu disampaikan Winston saat reses hari pertama di SMAN 2 Sulamu, Rabu (21/10/2026). Politisi Partai Demokrat ini berdialog langsung dengan siswa, guru, komite sekolah, hingga orang tua murid.
“Saya datang dengan kenangan ketika kita bersama membangun sekolah ini. Tetapi saya prihatin, sepuluh tahun kemudian anak-anak masih belajar di ruang darurat yang dahulu kita bangun. Gotong royong masyarakat harus mendapat tindak lanjut melalui pembangunan fasilitas pendidikan yang layak,” ujar Winston.
Kilas Balik Gotong Royong Rakyat
Winston mengenang, ruang belajar semi permanen itu dibangun swadaya secara gotong royong masyarakat sekitar tahun 2015-2016. Saat sekolah dirintis, ia bahkan ikut menggerakkan kader Partai Demokrat untuk membantu pembangunan fisik, mulai dari menggali fondasi, pengerjaan kayu, hingga menyediakan semen.
Namun semangat swadaya ini dinilai belum diimbangi pemerintah daerah melalui penyediaan fasilitas permanen. Saat ini SMAN 2 Sulamu menampung 201 siswa yang terbagi dalam sembilan rombongan belajar (rombel). Sekolah baru memiliki dua ruang kelas permanen, sehingga masih kekurangan tujuh ruang kelas.
Belajar di Tengah Suhu Menyengat dan Kebisingan
Perwakilan siswi bernama Carla Ndatang mengeluhkan ruang kelas yang sangat panas, beratap rendah, serta berdinding tipis dan berlubang. Dinding pembatas yang ala kadarnya membuat suara belajar dari kelas sebelah bocor dan membuyarkan konsentrasi.
“Kalau sudah jam 10.00 WITA itu panas sekali, tapi belajar masih jalan,” keluh Carla.
Mendengar keluhan itu, Winston menegaskan masalah ini tidak boleh dianggap remeh karena berdampak langsung pada mutu pendidikan.
“Kalau anak-anak sudah kesulitan konsentrasi karena kepanasan dan suara antarkelas saling mengganggu, kondisi itu harus menjadi perhatian serius. Mutu pendidikan juga ditentukan oleh kelayakan tempat anak-anak belajar,” tegasnya.
Perjuangan ke Pemerintah Provinsi
Winston berjanji akan membawa kebutuhan mendesak SMAN 2 Sulamu ke pembahasan resmi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Penanganan awal difokuskan pada pengecekan berkas administrasi seperti kejelasan lahan dan perencanaan bangunan bertahap.
Selain infrastruktur, reses tersebut juga menjaring keluhan tenaga pendidik, yakni kejelasan status tujuh guru PPPK paruh waktu serta rumitnya pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi guru honorer.
“Anak-anak di Bipolo berhak mendapatkan ruang belajar yang layak. Guru-guru yang selama ini menjaga sekolah tetap berjalan juga perlu mendapat kepastian dan perhatian penuh dari pemerintah,” pungkasnya.
