JAKARTA | KOMPAS.SBS — Di tengah riuhnya berbagai informasi yang beredar, pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao terus menjadi perhatian. Pemerintah daerah kini berupaya memastikan proyek tersebut tetap berada di jalur pembangunan yang telah direncanakan.
Upaya itu kembali ditegaskan Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, S.H., setelah bertemu dan berdiskusi langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (28/09/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan K-SIGN yang saat ini sedang berlangsung di Rote Ndao. Paulus menyampaikan perkembangan pekerjaan di lapangan serta sejumlah persoalan strategis yang dinilai perlu dikawal bersama agar pembangunan dapat berjalan sesuai tahapan.
Menurut Paulus, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan dukungan terhadap pembangunan dan penyelesaian K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao.
“Bapak Menteri menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan dan penyelesaian K-SIGN,” ujar Paulus dalam keterangannya.
Selain membahas progres pembangunan, pertemuan tersebut juga menyinggung penyelesaian persoalan lahan serta sejumlah isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Paulus mengatakan, klarifikasi terhadap berbagai informasi tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran berdasarkan kondisi dan fakta di lapangan.
“Kami sepakat bahwa komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak menjadi kunci dalam menyelesaikan setiap persoalan yang masih ada,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Paulus juga menyinggung adanya pihak tertentu yang menurut dia berupaya menggagalkan pembangunan K-SIGN melalui penyampaian informasi yang disebutnya tidak benar kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
Pernyataan tersebut merupakan klaim Bupati Rote Ndao. Dalam keterangannya, Paulus tidak merinci identitas pihak yang dimaksud maupun bukti terkait informasi yang disebutnya tidak benar.
Paulus kemudian mengingatkan agar pembangunan di Rote Ndao tidak dijadikan bagian dari pertarungan kepentingan politik.
“Saya ingatkan kalian, yang karena syahwat politik busuk yang tidak tertahan lalu mau gagalkan pembangunan di Rote Ndao. Pada waktunya semua akan terbongkar,” tegasnya.
Ia juga meminta pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik agar mengedepankan pertarungan gagasan daripada melakukan upaya yang dapat menghambat pembangunan.
“Stop politisasi dan siapkan diri bertarung ide dan gagasan dan bukan lakukan pembusukan di belakang dengan mengorbankan pembangunan,” ujar Paulus.
Pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan juga membahas penguatan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Koordinasi tersebut diarahkan untuk mendukung penyelesaian persoalan lahan yang berkaitan dengan pembangunan K-SIGN sekaligus mempercepat pelaksanaan program di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap koordinasi lintas kementerian dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang masih muncul sehingga pembangunan K-SIGN dapat terus berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.
Tidak hanya K-SIGN, pertemuan tersebut juga membahas pengembangan kawasan kampung nelayan di Kabupaten Rote Ndao.
Paulus mengatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan arahan agar konsep kampung nelayan dapat dikembangkan menjadi Kampung Lautra.
Konsep tersebut akan ditindaklanjuti pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya menata kawasan pesisir, memperkuat aktivitas masyarakat nelayan, serta membuka peluang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Konsep tersebut akan kita tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya membangun kawasan pesisir yang lebih tertata, memperkuat aktivitas masyarakat nelayan, serta membuka ruang bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Rote Ndao,” kata Paulus.
Dari tujuh lokasi yang sebelumnya diajukan pemerintah daerah, dua lokasi disebut akan segera dikerjakan, yakni Papela dan Oenggae.
Sementara itu, lima lokasi lainnya akan dikembangkan secara bertahap.
“Puji Tuhan, dari tujuh lokasi yang kami ajukan, saat ini akan segera dikerjakan dua lokasi, yaitu di Papela dan Oenggae. Sementara lima lokasi lainnya akan dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Bagi pemerintah daerah, pembangunan K-SIGN dan pengembangan kawasan pesisir bukan sekadar proyek infrastruktur. Program tersebut diharapkan dapat membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya petani garam dan nelayan.
Karena itu, Paulus menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian terkait, serta masyarakat agar setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa menghambat proses pembangunan.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan penguatan koordinasi lintas kementerian, Pemkab Rote Ndao menyatakan akan terus mengawal pembangunan K-SIGN serta pengembangan kawasan pesisir agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Rote Ndao.
