polri,Tuban||Kompas.sbs — Isu dugaan tambang ilegal di wilayah Tuban kini menjalar ke level yang lebih tinggi.(16/2/26)
Bukan lagi sekadar mempertanyakan langkah Polres, tetapi menguji keberanian dan ketegasan pucuk pimpinan di Kepolisian Daerah Jawa Timur.
Nama Kapolda Jatim, Anang Avianto, dan Wakapolda Jatim, Pasma Royce, kini tak bisa dilepaskan dari sorotan. Begitu pula Dirkrimsus Polda Jatim, Roy H.M. Sihombing.
Publik menunggu: apakah fungsi kontrol benar-benar dijalankan secara aktif, atau sekadar formalitas struktural?
Jika dugaan aktivitas bermasalah terus bergulir tanpa penjelasan transparan, maka wajar bila muncul desakan evaluasi terhadap Kapolres Tuban, Alaidin, dan jajaran penegak hukum di bawahnya, termasuk Kasat Reskrim, Bobby Wirawan Wicaksono. Dalam sistem komando, setiap pimpinan memiliki kewenangan meminta laporan menyeluruh, melakukan supervisi langsung, hingga audit prosedural bila ditemukan indikasi stagnasi.
Pertanyaannya kini semakin tegas:
Apakah sudah ada pemeriksaan internal terhadap progres penanganan?
Apakah sudah dilakukan gelar perkara di tingkat Polda?
Apakah supervisi turun langsung ke lapangan untuk memastikan fakta?
Semakin lama tak ada keterbukaan, semakin keras persepsi publik terbentuk. Dalam isu yang menyentuh kredibilitas penegakan hukum, diam bukan lagi netral — ia bisa dibaca sebagai ketidakpekaan terhadap keresahan masyarakat.
Momentum ini menjadi ujian integritas berjenjang.
Jika pengawasan bekerja, publik berhak melihat bukti konkret. Jika ada kekeliruan, koreksi harus dilakukan secara terbuka dan profesional.
Karena ketika pertanyaan telah sampai ke pucuk pimpinan, yang dipertaruhkan bukan hanya satu perkara di Tuban — melainkan wajah pengawasan institusi secara keseluruhan…(bersambung)
