Sumatra Selatan (PALI)
KOMPAS. SBS
Pali – pembangunan satuan pelayanan pemenuhan Gizi ( SPPT) badan gizi nasional Sumatra Selatan paket volume 20 kali 20 meter. Waktu pekerjaan 50 hari, tahun 2025 di kerjakan oleh PT. Tantra Sukma Negara, Konsultan MK. : AMYTHAS.
Pelaksanaan pembangunan gedung penuhan gizi nasional sedang melaksanakan pekerjaan, yang bertempat di lokasi pelapangan kantor camat abab di Desa Betung kecamatan abab kabupaten Pali.
Dalam pelaksanaan pembangunan gedung gizi nasional tersebut menuai kritikan kontroversi bagi masyarakat abab kabupaten Pali, terkhusus masyarakat desa betung kecamatan abab kabupaten Pali.
Karena menyebabkan tidak memakai jumlah dana yang di butuhkan terlampir tertera di papan informasi proyek sehingga ada kejanggalan program pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi ( SPPG) . tersebut.
Selanjutnya media ini mengkompensasi pelaksanaan proyek di lokasi perkerjaan untuk mempertanyakan bahwa pengerjaan pembangunan gedung tersebut sudah di atur paketan peralatan ( bahan bangunan) sehingga tidak di perlukan mitra dari unsur masyarakat terkait bagi pelaksanaan pembangunan yang saat ini sedang di kerjakan pembangunan gedung Satuan pemenuhan gizi nasional ( SPPG) berlokasi di kantor camat abab Pali.
Menurut UU , nomor 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik ( KIP) Terkait mengunakan uang rakyat, di prioritaskan transparansi supaya tidak menimbulkan hal- hal yang tidak membuat ke-tidak kepercayaan bagi masyarakat.
Menurut LSM – Macam, Setiap Negara Republik bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, terbentuknya negara ini adalah untuk rakyat.
Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah seringkali mendorong kemitraan dengan pengusaha lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan ekonomi lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti:
Pengadaan barang dan jasa Pemerintah dapat memprioritaskan pengusaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa untuk proyek pembangunan.
Kerja sama Pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan pengusaha lokal untuk melaksanakan proyek pembangunan.
Bantuan teknis Pemerintah dapat memberikan bantuan teknis kepada pengusaha lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melaksanakan proyek pembangunan.
Pemberian lisensi Pemerintah dapat memberikan lisensi kepada pengusaha lokal untuk melaksanakan kegiatan usaha di daerah tertentu.
Pengusaha lokal dapat berperan aktif dalam pembangunan dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian lokal.
Ujar ketua LSM – Macan, ( HendraSaputra)
kamis 25 Desember 2025 .
