PONTIANAK – Sekretaris DPD Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kalimantan Barat, Fredy Legito, A.Md.Kom, menegaskan bahwa aktivitas ekspor alumina dari Pontianak harus dilihat secara utuh dan tidak semata-mata dijadikan indikator keberhasilan hilirisasi industri.
Menurut Fredy, kegiatan ekspor merupakan perkembangan positif apabila benar-benar menjadi bagian dari proses hilirisasi yang menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Namun, publik tetap memiliki hak untuk mengetahui secara transparan sejauh mana aktivitas tersebut memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat Kalimantan Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai hak jawab dan klarifikasi terhadap pemberitaan mengenai ekspor alumina dari Pontianak yang disebut sebagai momentum penting dalam memperkuat hilirisasi industri sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di Kalimantan Barat.
“Kami tidak menolak industri dan tidak menolak ekspor alumina. Justru kami mendukung hilirisasi apabila benar-benar memberikan nilai tambah bagi daerah, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penerimaan negara dan daerah, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” tegas Fredy.
Namun, menurutnya, dukungan terhadap pembangunan industri tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap seluruh narasi keberhasilan tanpa adanya data yang terbuka dan dapat diverifikasi.
Ekspor Bukan Satu-Satunya Ukuran Keberhasilan Hilirisasi
Fredy menilai penyebutan ekspor alumina sebagai bukti keberhasilan hilirisasi perlu dijelaskan secara lebih konkret.
Adanya produk yang dikirim ke pasar internasional memang menunjukkan bahwa aktivitas produksi dan perdagangan telah berjalan. Tetapi, menurut dia, angka ekspor saja belum cukup untuk menjawab apakah tujuan utama hilirisasi telah tercapai.
“Yang harus dijawab bukan hanya berapa banyak alumina yang diekspor. Publik juga perlu mengetahui berapa besar nilai tambah yang tercipta di Kalimantan Barat, berapa besar kontribusinya terhadap perekonomian daerah, berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap, dan berapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar kembali kepada masyarakat,” ujarnya.
Fredy menilai pertanyaan tersebut penting karena hilirisasi pada prinsipnya tidak hanya berbicara mengenai perubahan bentuk komoditas dari bahan baku menjadi produk olahan.
Hilirisasi harus mampu menciptakan rantai ekonomi yang lebih panjang, memperkuat industri pendukung, meningkatkan kesempatan kerja, mengembangkan usaha lokal, serta memastikan sebagian manfaat ekonomi tetap berputar di daerah.
Manfaat Ekonomi Jangan Berhenti pada Klaim Potensi
Menurut Fredy, berbagai narasi mengenai potensi pertumbuhan sektor logistik, transportasi, jasa kepelabuhanan, pergudangan dan tenaga kerja memang patut diapresiasi.
Namun, potensi dan realisasi merupakan dua hal yang berbeda.
Karena itu, pemerintah dan perusahaan dinilai perlu membuka data yang dapat memberikan gambaran konkret mengenai dampak ekonomi aktivitas ekspor tersebut.
“Berapa tenaga kerja lokal yang terserap? Berapa nilai investasi? Berapa banyak perusahaan lokal yang terlibat? Berapa kontribusi terhadap pendapatan daerah? Berapa penerimaan negara? Ini semua merupakan pertanyaan yang wajar dan menjadi hak publik untuk mendapatkan penjelasan,” kata Fredy.
Ia juga mendorong agar dampak ekonomi terhadap pelaku UMKM, penyedia jasa transportasi, pekerja pelabuhan, sektor logistik dan masyarakat sekitar dapat diukur secara objektif.
Menurutnya, jika efek berganda dari aktivitas industri memang telah dirasakan, data tersebut justru akan semakin memperkuat argumentasi bahwa hilirisasi memberikan manfaat nyata.
Penggunaan Infrastruktur Publik Harus Transparan
Fredy juga menyoroti pentingnya transparansi apabila aktivitas ekspor menggunakan fasilitas pelabuhan, jalan, kawasan logistik, maupun infrastruktur lainnya yang dibangun atau dikembangkan dengan dukungan pemerintah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur publik pada dasarnya ditujukan untuk mendukung kepentingan masyarakat dan perekonomian secara luas.
Karena itu, optimalisasi fasilitas publik untuk mendukung kegiatan industri harus tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik.
“Publik berhak mengetahui bagaimana tata kelolanya, bagaimana perizinannya, bagaimana kewajiban perusahaan terhadap negara dan daerah, serta bagaimana aspek keselamatan dan kepatuhan lingkungan dilaksanakan,” tegasnya.
Fredy menilai keterbukaan tersebut bukan untuk menghambat investasi, melainkan untuk memastikan bahwa pembangunan industri berjalan dengan prinsip akuntabilitas.
Hilirisasi Harus Berjalan Bersama Perlindungan Lingkungan
Selain aspek ekonomi, Fredy menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi juga harus diukur dari aspek lingkungan.
Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang besar sehingga pengembangan industri berbasis sumber daya alam harus dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan.
“Jangan sampai kita berbicara mengenai nilai tambah ekonomi, tetapi mengabaikan dampak lingkungan dan sosial. Keuntungan ekonomi hari ini tidak boleh meninggalkan persoalan ekologis bagi masyarakat dan generasi yang akan datang,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan harus mencakup kepatuhan terhadap dokumen dan kewajiban lingkungan, pengelolaan limbah, keselamatan kerja, dampak terhadap masyarakat sekitar, serta kewajiban pemulihan apabila terdapat dampak lingkungan.
Seremoni Ekspor Bukan Bukti Tunggal Tata Kelola Sudah Sempurna
Fredy juga mengingatkan bahwa kehadiran pejabat negara dalam kegiatan pelepasan ekspor merupakan bentuk perhatian pemerintah, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan tata kelola industri.
“Seremoni adalah seremoni. Ukuran keberhasilan harus berdasarkan data dan hasil yang bisa diperiksa,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan industri harus dilihat dari berbagai indikator, mulai dari peningkatan nilai tambah, investasi, penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah, kepatuhan terhadap hukum, pengelolaan lingkungan, hingga manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dengan demikian, pelepasan ekspor seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan transparansi, bukan justru menutup ruang pertanyaan publik.
LIN Kalbar Minta Data Dibuka Secara Proporsional
DPD LIN Kalbar mendorong pemerintah dan pihak perusahaan untuk memberikan informasi secara proporsional mengenai kegiatan ekspor alumina tersebut.
Data yang perlu dijelaskan antara lain kapasitas produksi, volume ekspor, negara tujuan, nilai ekspor, nilai tambah yang tercipta di dalam negeri, jumlah tenaga kerja lokal, kontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah, penggunaan jasa perusahaan lokal, serta aspek kepatuhan lingkungan.
Menurut Fredy, keterbukaan informasi akan membantu masyarakat memahami secara objektif dampak keberadaan industri tersebut.
“Kalau memang manfaatnya besar untuk Kalimantan Barat, silakan tunjukkan datanya. Kalau tenaga kerja lokal banyak terserap, berapa jumlahnya? Kalau penerimaan daerah meningkat, berapa kontribusinya? Kalau hilirisasi memberikan nilai tambah, berapa besar nilai tambah tersebut?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap industri, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat.
Masyarakat Berhak Menilai Keberhasilan Hilirisasi
Fredy menilai masyarakat Kalimantan Barat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penonton dalam pembangunan industri berbasis sumber daya alam.
Masyarakat harus menjadi salah satu pihak yang merasakan manfaat dari proses pembangunan tersebut.
Karena itu, keberadaan industri pengolahan harus memberikan dampak yang dapat diukur, baik dalam bentuk lapangan pekerjaan, peningkatan aktivitas ekonomi, kesempatan usaha, transfer pengetahuan dan teknologi, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat hanya melihat kapal berangkat membawa komoditas keluar daerah, sementara kita tidak mengetahui berapa besar nilai tambah yang sebenarnya tinggal di Kalimantan Barat,” tegas Fredy.
Hilirisasi Harus Meninggalkan Nilai Tambah di Kalbar
Menurut Fredy, keberhasilan hilirisasi pada akhirnya harus diukur dari manfaat yang ditinggalkan di daerah.
Bukan hanya dari jumlah kapal yang berangkat, bukan hanya dari nilai ekspor, dan bukan hanya dari seremoni pelepasan.
Ukuran yang lebih penting adalah berapa besar nilai tambah yang tercipta, berapa banyak tenaga kerja lokal yang terserap, seberapa besar usaha lokal ikut tumbuh, berapa besar kontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah, serta bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
DPD LIN Kalbar menyatakan mendukung pembangunan industri dan aktivitas ekspor yang dilakukan sesuai hukum serta memberikan manfaat nyata.
Namun, dukungan tersebut harus berjalan bersama transparansi, akuntabilitas, pengawasan, kepatuhan hukum dan perlindungan lingkungan.
“Hilirisasi jangan hanya menjadi proses mengubah bahan baku menjadi komoditas ekspor. Hilirisasi harus menjadi proses menciptakan nilai tambah sebesar-besarnya di dalam negeri dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Fredy.
Fredy menegaskan, Kalimantan Barat membutuhkan industri yang kuat, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang transparan. Investasi harus tumbuh, ekspor harus meningkat, tetapi masyarakat juga harus memperoleh manfaat yang sepadan.
Hilirisasi harus menghadirkan nilai tambah bagi Kalimantan Barat, bukan sekadar menambah angka ekspor.
CATATAN REDAKSI
Tulisan ini merupakan hak jawab dan klarifikasi atas pemberitaan terkait aktivitas ekspor alumina dari Pontianak. Substansi tulisan memuat pandangan dan catatan kritis DPD Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kalimantan Barat melalui Sekretaris Fredy Legito, A.Md.Kom.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pemerintah, perusahaan, maupun pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan, transparansi, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
