Doc Foto kunjungan kementerian ke K-SIGN. 2026
ROTE NDAO | KOMPAS.SBS — Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai membidik posisi sebagai salah satu lumbung garam nasional. Pemerintah daerah melihat potensi kawasan K-SIGN sebagai salah satu kekuatan strategis untuk meningkatkan produksi garam sekaligus mendukung target swasembada garam nasional pada 2027.
Optimisme itu menguat setelah sejumlah pejabat pemerintah pusat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rote Ndao, Kamis (30/07/2026). Rombongan tersebut terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, anggota DPR RI Anis Yohan, serta Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Bupati Rote Ndao Paulus Henuk mengatakan, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTT, dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengembangkan potensi daerah, terutama sektor pangan dan kelautan.
“Saya optimistis, dengan potensi yang dimiliki Rote Ndao serta dukungan penuh dari pemerintah pusat, daerah kita akan menjadi salah satu lumbung garam nasional yang mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia,” kata Paulus.
Dalam kunjungan tersebut, Paulus Henuk bersama rombongan meninjau langsung kawasan K-SIGN untuk melihat perkembangan pembangunan sekaligus produksi garam yang telah dihasilkan.
Peninjauan itu menjadi bagian dari upaya memastikan pengembangan kawasan garam berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yakni meningkatkan produksi garam berkualitas di dalam negeri.
Paulus mengatakan, pengembangan K-SIGN memiliki arti penting bagi Rote Ndao dan Indonesia. Menurut dia, optimalisasi potensi garam di daerah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor garam.
“Kunjungan ini menegaskan komitmen bersama dalam mendukung Program Strategis Nasional K-SIGN sebagai upaya meningkatkan produksi garam berkualitas, mengurangi ketergantungan terhadap impor garam, serta mewujudkan target swasembada garam nasional pada tahun 2027,” ujar Paulus.
Ia menilai Rote Ndao memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan produksi garam. Potensi tersebut, kata dia, perlu didukung dengan kebijakan pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur, penguatan produksi, serta pemberdayaan masyarakat.
Bagi Paulus, keberhasilan pengembangan garam tidak hanya diukur dari peningkatan produksi. Lebih dari itu, sektor tersebut harus mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Saya percaya, suatu saat nanti Rote Ndao tidak hanya dikenal sebagai Nusa Lontar, tetapi juga sebagai Nusa Garam, daerah yang menjadi kebanggaan Indonesia dalam mewujudkan swasembada garam nasional,” katanya.
Kehadiran jajaran pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTT dalam kunjungan tersebut dinilai menjadi peluang bagi Rote Ndao untuk mempercepat pengembangan potensi daerah.
Paulus menegaskan, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan sinergi lintas pemerintahan agar berbagai potensi yang dimiliki Rote Ndao dapat dikembangkan secara optimal.
Menurut dia, sektor pangan, kelautan, dan pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Rote Ndao.
Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendorong kerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam memastikan program strategis yang masuk ke Rote Ndao memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pengembangan K-SIGN diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi garam dalam negeri, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat serta memperkuat posisi Rote Ndao dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Jika target tersebut tercapai, Rote Ndao tidak hanya menjadi daerah yang dikenal karena kekayaan budaya dan julukan Nusa Lontar, tetapi juga dapat tampil sebagai salah satu pusat produksi garam nasional atau Nusa Garam.
