TULUNGAGUNG.KOMPAS.SBS— Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Tulungagung pada Rabu (13/8/2026) tidak hanya menjadi seremoni birokrasi biasa. Di balik itu, muncul sorotan tajam terkait pola rotasi dan pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Tulungagung.
Eks Direktur KPK sekaligus pengamat kebijakan publik, Sujanarko, menyindir keras proses mutasi dan penempatan pejabat di daerah. Ia mengibaratkan kondisi birokrasi saat ini seperti komedi putar.
“Pemerintah ini seperti komedi putar, terlihat maju, senang, gembira, padahal kembali lagi, muter-muter,” ujar Sujanarko.
Sindiran itu menguat setelah Sujanarko menyoroti adanya pejabat yang sebelumnya pernah dicopot, namun kini kembali dilantik ke posisi strategis.
“Pejabat yang sebelumnya pernah dicopot, hari ini kembali dilantik. Melihat kondisi ini, sepertinya Kabupaten Tulungagung memang sedang kekurangan pejabat,” jelasnya.
Menurutnya, pengisian jabatan seharusnya tidak berhenti pada pergantian nama atau struktur semata. Pemerintah daerah harus memastikan setiap keputusan birokrasi berdampak pada perbaikan kinerja.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kemajuan, bukan sekadar mengulang cerita yang sama,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menegaskan pelantikan Tri Hariadi sebagai Sekda definitif telah melalui mekanisme seleksi terbuka.
Proses tersebut, kata dia, sudah mengantongi rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Gubernur Jawa Timur serta persetujuan tertulis sesuai peraturan perundang-undangan.
“Sekretaris Daerah merupakan jabatan strategis yang bertugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian, serta pelayanan administratif,” terang Baharudin.
Di sisi lain, Sekda definitif yang baru dilantik, Tri Hariadi, menyatakan siap menjalankan amanah dan memperkuat koordinasi dengan seluruh OPD.
“Kami juga perlu support dan dukungan bagaimana menciptakan Kabupaten Tulungagung dalam kepemimpinan Pak Baharudin agar membawa kemajuan bagi pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.
Pelantikan ini memang menandai babak baru konsolidasi birokrasi. Namun pertanyaan besar tetap menggantung: apakah rotasi ini benar-benar membawa perubahan, atau hanya memutar kembali nama-nama lama? (An)
