KOMPAS.SBS # Denpasar – Bali || Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) prioritaskan kuota 30% perempuan maju di parlemen sangatlah tepat.
Karena keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif (caleg) dinilai menjadi momentum penting untuk membenahi sistem kaderisasi perempuan di internal partai politik.
Anggota DPRD Bali Komisi II Daerah Pemilihan (Dapil) Denpasar Grace Anastasia Surya Widjaja menilai selama ini banyak partai politik belum serius membangun kapasitas kader perempuan.
“Terbukti partai politik hanya menempatkan kader perempuan sebatas sebagai formalitas untuk administrasi saja,” terangnya, Jumat (29/5/2026).Â
Politisi Partai PSI itu menyebutkan, kalau putusan MK adalah tepat sebagai tekanan nyata agar partai tidak lagi sembarangan memenuhi kuota perempuan hanya demi lolos verifikasi pencalonan.
“Ini adalah tamparan yang sebenarnya sudah lama ditunggu. Jujur saja, selama ini aturan kuota 30% perempuan sering dianggap sepele oleh partai politik,” ucapnya.
Menurut Grace Anastasia Surya Widjaja, ancaman sanksi berupa pencoretan partai di daerah pemilihan tertentu membuat partai kini tidak memiliki ruang untuk bermain-main dalam memenuhi keterwakilan perempuan.
“Jika mau bermain, risikonya fatal, Partai bisa dicoret di Dapil tersebut. Jadi mau tidak mau partai harus benar-benar serius menentukan kuota perempuan, bukan semata-mata sebagai pemenuhan administrasi saja,” imbuhnya.
Grace Anastasia Surya Widjaja menambahkan, persoalan utama selama ini bukan minimnya sosok perempuan berkualitas, melainkan lemahnya proses kaderisasi yang dilakukan partai politik.
Banyak perempuan direkrut secara instan tanpa dibekali pemahaman politik. Bahkan partai politik juga banyak yang asal comot perempuan agar syarat terpenuhi.
Kondisi tersebut membuat banyak caleg perempuan kesulitan ketika harus turun langsung ke masyarakat.
“Program asal comot seperti ini haruslah dirubah agar kedepannya kader perempuan memiliki kesempatan bisa duduk bareng di parlemen,” pungkasnya. (Bud)
