Pontianak, 6 Juni 2026 – Paket Preservasi Jalan dan Jembatan Ruas Sei Duri–Singkawang–Tebas–Sambas–Tanah Hitam/Tanjung Harapan–Galing Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp16.942.573.600 kini menjadi perhatian berbagai kalangan.
Di tengah harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas infrastruktur nasional, sejumlah pertanyaan justru muncul terkait efektivitas pelaksanaan, konsistensi pengawasan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Paket yang berada di bawah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor Kontrak HK0201/B/BPJN12.5/2026/216 tertanggal 15 April 2026 tersebut dinilai sejumlah pihak menunjukkan progres yang perlu mendapat perhatian serius.
Sorotan semakin menguat karena sebagian ruas yang ditangani disebut merupakan ruas yang sebelumnya telah dikerjakan dan masih berada dalam masa pemeliharaan.
Secara akademis dan dalam perspektif tata kelola konstruksi, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas sistem preservasi jalan nasional.
Jika suatu ruas masih berada dalam periode pemeliharaan, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar teknis, administratif, dan anggaran yang melatarbelakangi masuknya kembali ruas tersebut dalam paket pekerjaan baru.
Selain aspek teknis, muncul pula pertanyaan mengenai struktur pengendalian proyek dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Transparansi mengenai kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme pengawasan menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai prinsip good governance dan manajemen proyek yang sehat.
Di sisi lain, sejumlah sumber dari kalangan pelaku jasa konstruksi mengungkap adanya dugaan beban non-kontraktual yang selama ini menjadi keluhan dalam pelaksanaan beberapa paket pekerjaan.
Informasi yang beredar menyebut adanya biaya-biaya tertentu yang diklaim berada di luar ketentuan kontrak dan dinilai berpotensi mempengaruhi efisiensi pelaksanaan pekerjaan.
Apabila informasi tersebut benar, maka persoalannya tidak lagi sebatas aspek administratif, melainkan menyentuh isu integritas tata kelola proyek, efektivitas pengawasan internal, serta kualitas penggunaan anggaran negara. Dalam teori manajemen konstruksi, setiap pembebanan biaya di luar struktur kontrak berpotensi mengurangi kemampuan penyedia jasa dalam menjaga mutu pekerjaan, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu pelaksanaan.
Fenomena inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan publik yang lebih luas: apakah berbagai persoalan yang selama ini muncul pada sejumlah paket preservasi jalan nasional semata-mata disebabkan faktor teknis, atau justru terdapat persoalan tata kelola yang lebih mendasar dan belum tersentuh proses evaluasi secara menyeluruh?
Dengan nilai proyek yang mendekati Rp17 miliar dan menggunakan sumber pembiayaan negara, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme bukan hanya tuntutan administratif, melainkan kewajiban moral kepada masyarakat sebagai pemilik sah anggaran publik.
Karena itu, publik menunggu langkah konkret dari BPJN Kalimantan Barat, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, serta lembaga pengawas lainnya untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran infrastruktur benar-benar menghasilkan kualitas pekerjaan yang optimal, bebas dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara maupun masyarakat pengguna jalan.
Sebab pada akhirnya, kualitas infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh ketebalan aspal dan kekuatan konstruksi, tetapi juga oleh integritas sistem yang mengelolanya.
Tim : investigasi
