Beranda blog Halaman 9

Kejati Kalbar Optimalkan Barang Rampasan Negara sebagai Rupbasan demi Efisiensi Anggaran.

0

Pontianak (08/05/2026) – Pasca bergabungnya fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) ke dalam kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mengambil langkah strategis dan inovatif dalam mendukung efisiensi anggaran negara melalui optimalisasi pemanfaatan barang rampasan negara berstatus Penetapan Status Penggunaan (PSP).

Langkah tersebut diwujudkan dengan memanfaatkan aset barang rampasan negara yang telah memiliki status penggunaan resmi sebagai lokasi representatif untuk pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di wilayah hukum Kejati Kalbar.

 

Hal ini diwujudkan oleh Kejaksaan Negeri Pontianak yang secara resmi telah menerima Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari barang rampasan negara dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI pada Senin (04/05/2026).

 

Aset yang diserahkan berupa sebidang tanah seluas 1.053 meter persegi beserta bangunan lapangan futsal di Jalan Tanjung Raya II Gang Nusa Indah, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dengan nilai BMN mencapai Rp2,52 miliar berdasarkan penilaian KPKNL Pontianak.

 

Aset hasil rampasan negara tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kejari Pontianak guna mendukung optimalisasi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara secara profesional, akuntabel, dan representatif.

 

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Emilwan Ridwan, menyampaikan terima kasih atas dukungan Kejaksaan Agung RI melalui Badan Pemulihan Aset dan Kementerian Keuangan RI atas persetujuan Penetapan Status Penggunaan (PSP) aset dimaksud, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan fungsi pemulihan aset dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

 

“Pemanfaatan aset negara hasil rampasan sebagai fasilitas pengelolaan barang bukti merupakan bentuk efisiensi yang konkret sekaligus optimalisasi aset negara agar memiliki manfaat langsung bagi penegakan hukum,” ujarnya.

 

Pemanfaatan aset PSP ini sekaligus mencerminkan transformasi kelembagaan Kejaksaan dalam merespons perubahan tata kelola Rupbasan secara adaptif dan progresif. Dengan pendekatan tersebut, Kejati Kalbar tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, namun juga berperan aktif dalam mendukung penghematan keuangan negara dan optimalisasi pemanfaatan barang milik negara secara berkelanjutan.(Danil.A)

Gempita May Day Binjai: Buruh Terima Santunan & Sembako, Ketua SBNI Tegaskan: Jangan Sekadar Seremonial

0

Kompas.SBS – BINJAI
Suasana haru berpadu semangat perjuangan mewarnai peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 2026 di Kota Binjai. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang umumnya diisi orasi di jalanan, perayaan tahun ini digelar lebih tertib dan bermakna di Aula Kantor Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan (Disnakerinperdag) Kota Binjai, Rabu (6/5/2026). Acara ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momen refleksi sekaligus bukti nyata perhatian terhadap kesejahteraan para pekerja di wilayah Bumi Bertuah.

Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Kepala Disnakerinperdag Kota Binjai Drs. Hamdani Hasibuan, Komandan Kodim 0203 Langkat Letkol Arh Medwin Sangkakala S.Sos., serta perwakilan Kapolres Binjai yang diwakili Wakapolsek Binjai Utara AKP Botang Nadeak SH. Turut hadir Ketua Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI) Binjai Setiawan Setepu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Binjai Inggrid Maya Sari, Direktur Utama PDAM Tirtasari Binjai Ashari ST, serta perwakilan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.

Salah satu momen paling menyentuh hati adalah penyerahan santunan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebanyak lima ahli waris pekerja menerima bantuan dengan total nilai mencapai lebih dari Rp871 juta. Penyerahan ini menjadi pengingat sekaligus bukti nyata bahwa perlindungan sosial adalah hak mutlak bagi pekerja dan keluarganya, terutama saat kehilangan tulang punggung keluarga.

Tak hanya itu, kepedulian juga ditunjukkan lewat pembagian bantuan pangan: sebanyak 100 paket sembako disalurkan kepada pekerja yang membutuhkan, ditambah 50 paket lagi dari panitia penyelenggara. Langkah ini disambut hangat peserta sebagai wujud solidaritas nyata di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan banyak pekerja.

Di sela acara, Ketua SBNI Binjai, Setiawan Setepu, menyampaikan pesan tegas kepada awak media. Ia menegaskan peringatan May Day tidak boleh sekadar menjadi seremonial tanpa makna perubahan.

“Jangan sampai acara ini hanya formalitas tahunan. Intinya harus benar-benar untuk kepentingan buruh, demi mewujudkan kesejahteraan yang nyata,” ujar Setiawan dengan nada serius. Ia juga menyoroti masih banyaknya keluhan pekerja, mulai dari upah tidak layak, jam kerja berlebihan, hingga ketidakpastian status kerja. “Buruh bukan alat produksi, tapi manusia yang berhak dilindungi. Negara dan hukum harus hadir menjadi perisai kami,” tambahnya.

Di akhir pernyataan, Setiawan meneriakkan yel-yel perjuangan yang menggema di seluruh ruangan: “Hidup buruh! Buruh sejahtera! Buruh tetap dilindungi! Merdeka!” Seruan itu langsung disambut sorak sorai peserta, menegaskan persatuan yang kuat di kalangan pekerja.

Meski sarat pesan perjuangan, acara tetap dikemas hangat dan kekeluargaan. Rangkaian kegiatan ditutup dengan pengundian berhadiah atau lucky draw yang menambah kemeriahan. Seorang peserta yang enggan disebutkan namanya mengaku bersyukur. “Selain menambah wawasan dan kebersamaan, kami juga pulang membawa kenang-kenangan. Ini hiburan kecil yang berarti di tengah perjuangan kami sehari-hari,” ungkapnya tersenyum.

Secara keseluruhan, May Day 2026 di Binjai berjalan aman, tertib, dan damai. Kolaborasi antara pemerintah, TNI/Polri, BPJS, serikat pekerja, dan pengusaha menunjukkan kedewasaan dalam membina hubungan industrial. Namun satu pesan tetap jelas: kesejahteraan buruh bukan janji kosong, melainkan hak yang harus terus diperjuangkan dan dipenuhi bersama.

Pewarta: Warianto

ATRBPN mengadakan rapat bersama anggota DPRD DKI.

0

Jakarta,(08/05/2026) Kepala Kantor Pertanahan bersama para pejabat pengawas menghadiri Rapat Panitia Khusus (Pansus) bersama DPRD DKI Jakarta.(21/04/2026) dengan fokus pada penguatan program Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Pertanahan menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan PTSL guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat. Para pejabat pengawas turut berperan aktif dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, penguatan reforma agraria tidak hanya berfokus pada penataan aset, tetapi juga penataan akses. Hal ini mencakup upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan tanah secara optimal.

Melalui sinergi bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan penguatan reforma agraria dan PTSL dapat terlaksana secara optimal serta memberikan dampak nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta.

Penanganan Dugaan Kasus Pencabulan di Rote Barat Daya Minim Keterangan Resmi

0

 

Kompas.sbs-Rote Ndao — Penanganan dugaan kasus pencabulan yang terjadi di wilayah Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, hingga kini dinilai minim keterbukaan informasi kepada publik. Kasus tersebut saat ini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Media telah melakukan upaya konfirmasi kepada pihak kepolisian sejak 1 Mei 2026 terkait perkembangan penanganan perkara tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik mengenai perkembangan proses hukum kasus tersebut.

Dalam proses konfirmasi, pihak kepolisian beberapa kali mengarahkan media kepada personel yang berbeda untuk memperoleh informasi. Kapolsek Rote Barat Daya, , menyampaikan bahwa laporan korban langsung ditangani oleh Unit PPA Polres Rote Ndao karena di tingkat Polsek belum tersedia penyidik khusus PPA.

“Untuk kasus tersebut, korban langsung membuat laporan ke Polres karena di Polsek kami tidak memiliki penyidik PPA. Saat ini kasus sementara ditangani oleh Unit PPA Polres,” ujar Ipda Subur.

Meski demikian, media belum memperoleh keterangan lebih lanjut terkait status penanganan perkara, termasuk perkembangan pemeriksaan maupun langkah hukum yang telah dilakukan penyidik.

Selain menghubungi pihak kepolisian, media juga berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak keluarga korban guna menjaga keberimbangan informasi serta memastikan pemberitaan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan privasi korban.

Pihak keluarga korban meminta agar informasi terkait perkara disampaikan melalui aparat penegak hukum dan berharap proses pemberitaan tidak membuka identitas maupun hal-hal yang dapat berdampak terhadap kondisi korban.

Media telah beberapa kali mencoba menghubungi sejumlah pihak di lingkungan Polres Rote Ndao, termasuk bagian humas dan Unit PPA, guna memperoleh informasi resmi yang lengkap dan berimbang. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi yang diberikan kepada media terkait perkembangan kasus tersebut.

Minimnya informasi resmi dari aparat penegak hukum dinilai dapat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai transparansi penanganan perkara, terutama dalam kasus yang menyangkut perlindungan perempuan dan anak.

Meski demikian, proses hukum tetap perlu dihormati dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta perlindungan terhadap korban selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung.YH

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan dari ANRI atas Penyelamatan dan Pelestarian Arsip

0

JAKARTA – KOMPAS. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atas ke lima kalinya pemberian arsip statis yang dinilai berperan dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai.

Piagam penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala ANRI, Mego Pinandito kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan saat Webinar Kearsipan Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (06/05/2026).

“Ini menjadi bentuk bahwa Kementerian ATR/BPN betul-betul memberikan warisan informasi yang berharga bagi bangsa dan negara.

Tentunya kami dari Arsip Nasional akan melestarikan dan menyimpan arsip-arsip ini sebagai memori kolektif bangsa,” ujar Mego Pinandito.

Arsip statis merupakan arsip yang sudah tidak digunakan dalam tata kelola pemerintahan, tetapi masih memiliki nilai penting sebagai referensi dan bukti autentik.

Menurut Mego Pinandito, arsip pertanahan ATR/BPN menjadi sangat krusial karena berkaitan dengan bukti sah kepemilikan aset tanah yang dibutuhkan masyarakat maupun kementerian/lembaga.

Karena itu, ANRI mendukung penuh penguatan pengelolaan kearsipan di Kementerian ATR/BPN.

Kepala ANRI juga mengapresiasi pengelolaan kearsipan dan transformasi digital di lingkungan ATR/BPN yang dinilai berjalan baik.

“Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan, Kementerian ATR/BPN memperoleh nilai 74,15. Ini sudah sangat baik, dan untuk digitalisasi arsip nilainya berada pada kategori B. Diharapkan ke depan dapat terus diperkuat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kebijakan dan infrastruktur kearsipan berbasis digital di ATR/BPN.

Tak hanya itu, ia juga akan mengembangkan sistem arsip elektronik yang terintegrasi.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, kompetensi, serta penguatan regulasi guna mendukung keabsahan arsip elektronik sebagai alat bukti. Karena itu, Dalu Agung Darmawan mengimbau seluruh jajaran untuk terus meningkatkan nilai pengawasan kearsipan dan monitoring layanan tata naskah yang masih perlu diperbaiki.

“Seluruh jajaran juga harus secara konkret mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan kearsipan sehingga mampu menjawab tantangan hukum dan kebutuhan organisasi ke depan,” pungkas Dalu Agung Darmawan. (MW/KR)

 

 

SUARNI Kabiro Bantaeng Sulsel 

JOIN NTT dan SPRI NTT Minta Polisi Hormati Mekanisme UU Pers

0

 

Kompas.sbs Kupang……Ketua Jurnalis Online Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur, Joey Rihi Ga, angkat bicara terkait laporan Fidelis Patman Werang terhadap media Portal NTT dan Poros NTT ke Polres Flores Timur.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Kupang, Jumat (8/5/2026), Joey menegaskan bahwa pemberitaan yang dilaporkan merupakan sengketa pers sehingga mekanisme penyelesaiannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menempuh jalur hukum, termasuk Fidelis Patman Werang.

Namun, ia menilai produk jurnalistik memiliki mekanisme khusus yang berbeda dengan perkara pidana umum.

“Materi yang dipermasalahkan merupakan produk jurnalistik terkait kepentingan anggota Kopdit Swasti Sari Cabang Larantuka menjelang Rapat Anggota Tahunan. Informasi diperoleh dari pengurus koperasi selaku pejabat resmi dan telah dilakukan upaya konfirmasi sesuai Kode Etik Jurnalistik,” tegas Joey.

JOIN NTT juga meminta Kepolisian Resor Flores Timur untuk menaati mekanisme penanganan sengketa pers sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri.

Joey menegaskan, laporan yang berkaitan dengan karya jurnalistik wajib dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dewan Pers sebelum masuk ke tahap penyidikan.

“Penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers bukan untuk melindungi wartawan yang salah, tetapi memastikan kerja jurnalistik yang beritikad baik tidak dikriminalisasi,” katanya.

Selain itu, JOIN NTT juga menyinggung Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Menurut Joey, Pasal 15 Ayat 2 UU Nomor 27 Tahun 2022 mengecualikan pemrosesan data pribadi untuk kepentingan jurnalistik yang dilakukan demi kepentingan publik.

Ia menilai transparansi pengelolaan koperasi yang menghimpun dana puluhan ribu anggota merupakan bagian dari kepentingan publik yang layak diberitakan media.

Dalam pernyataannya, Joey juga mengimbau Fidelis Patman Werang untuk menggunakan hak jawab atau mengadukan sengketa tersebut ke Dewan Pers sesuai amanat UU Pers.

“Jurnalis Online Indonesia Wilayah NTT siap memfasilitasi mediasi di Dewan Pers,” ujarnya.

JOIN NTT berharap Polres Flores Timur tetap profesional dan taat asas hukum dalam menangani laporan tersebut.

Sementara itu, Ketua Serikat Pers Republik Indonesia NTT, Bony Lerek, turut memberikan tanggapan terkait laporan terhadap media tersebut.

Bony menegaskan, sengketa pemberitaan seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, Klarifikasi, dan hak koreksi jika ketiga dan itu perintah UU pers dan keputusan MK terbaru terkait sengketa pers.

“Jadi menurut saya langkah hukum yang dilakukan oleh patwan werang dengan melaporkan produk jurnalis portal ntt dan porosntt sebagai langkah salah alamat dan patut diduga ingin menghambat kerja jurnalis,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan adanya nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri yang mengatur bahwa laporan terkait produk jurnalistik tidak langsung diproses sebagai tindak pidana.

Menurut Bony, laporan polisi hanya dapat dilakukan apabila terdapat unsur serangan pribadi atau penghinaan yang bersifat ad hominem di luar konteks karya jurnalistik.

“Kalau tidak menyerang pribadi, untuk apa dibawa ke laporan polisi? Produk jurnalistik punya mekanisme sendiri,” tambahnya.

Pernyataan JOI NTT dan SPRI NTT kembali menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kemerdekaan pers di Indonesia.

Organisasi pers berharap seluruh pihak menghormati mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers demi menjaga kebebasan jurnalistik dan demokrasi.

Rutan Tanjung Pura Ikrar Perangi HP Ilegal & Narkoba, Libatkan TNI-Polri-BNN demi Pemasyarakatan Bersih

0

KompasSBS – Langkat
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Pura menunjukkan komitmen tegasnya dalam memberantas kejahatan yang berasal dari dalam lembaga pemasyarakatan. Pada Jumat (8/5/2026), Rutan Tanjung Pura menggelar Apel dan Ikrar Bersama bertajuk “Pemasyarakatan Bersih dari Handphone Ilegal, Narkoba, dan Penipuan”. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut nyata atas arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam Rapat Analisis dan Evaluasi (5/5/2026) terkait penguatan keamanan dan ketertiban, khususnya menargetkan poin ke-6 Program Aksi Kementerian: pemberantasan narkoba dan praktik penipuan yang dikendalikan dari balik jeruji.

Apel yang berlangsung khidmat di halaman Rutan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Tanjung Pura dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai. Namun, acara ini bukan sekadar seremoni internal. Rutan Tanjung Pura mengundang secara khusus unsur eksternal sebagai saksi dan mitra pengawasan, meliputi TNI, Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN/BNNK), Pemerintah Daerah, akademisi, organisasi masyarakat (termasuk Pemuda Pancasila), LSM, serta awak media. Kehadiran multipihak ini menegaskan bahwa menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih adalah tanggung jawab kolektif yang membutuhkan transparansi dan kolaborasi lintas sektor.

Dalam amanatnya, Kepala Rutan Tanjung Pura menyampaikan pesan keras tanpa ambiguitas. Ia menegaskan bahwa integritas petugas adalah benteng utama institusi. “Tidak ada toleransi bagi pelanggaran. Kami akan menutup rapat celah masuknya handphone ilegal dan memberantas peredaran narkoba hingga ke akarnya,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa seluruh komunikasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) wajib menggunakan fasilitas resmi Wartelsuspas. Setiap upaya menyelundupkan alat komunikasi ilegal atau terlibat dalam jaringan penipuan online akan ditindaklanjuti dengan sanksi disiplin berat dan proses hukum.

Kepala Rutan juga menekankan prinsip zero tolerance terhadap oknum pegawai yang terlibat. “Jika ditemukan adanya keterlibatan petugas, sekecil apapun, dalam fasilitasi narkoba atau pelanggaran lainnya, kami akan memprosesnya secara tegas tanpa pandang bulu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Marwah institusi tidak bisa ditawar,” tambahnya di hadapan ratusan peserta apel.

Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Kepala Rutan dan para Pejabat Struktural. Dokumen ini menjadi simbol keseriusan Rutan Tanjung Pura untuk menjaga lingkungan yang aman, tertib, dan steril dari narkotika serta alat komunikasi ilegal. Langkah ini diharapkan dapat memutus mata rantai kejahatan siber dan peredaran gelap yang sering kali memanfaatkan WBP sebagai aktor utamanya.

Melalui momentum ini, Rutan Tanjung Pura berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan stakeholder terkait. Institusi ini bertekad menjadi garda terdepan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang transparan, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga kepercayaan publik terhadap layanan pemasyarakatan dapat terus terjaga dan meningkat.

(Warianto)

Muara Enim  Komunitas Peduli Kepentingan Masyarakat Muara Enim (KPK-ME)

0

 

Menggelar kegiatan makan bersama Ketua KPK ME. Amad nagwi jangkok momen makan bersama .
Dan silaturahmi akbar di Rumah Makan Ampera, Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Jumat (8/5/2026).

Makan bersama & silaturahmi organisasi
Jajaran pengurus & anggota KPK-ME Muara Enim
Jumat, 8 Mei 2026
Rumah Makan Ampera, Tanjung Enim, Kec. Lawang Kidul
Pererat kekompakan, solidaritas, & komunikasi internal
Berlangsung penuh keakraban & kekeluargaan

Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat pondasi organisasi dalam menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan. Selain ramah tamah, forum juga membahas program ke depan: penguatan koordinasi, kegiatan sosial, dan komitmen KPK-ME mendukung kepentingan masyarakat serta pembangunan Kabupaten Muara Enim.

*Ketua KPK-ME, Amat Nangwi Jangkuk*, menegaskan kebersamaan adalah kunci eksistensi organisasi.
_“Kegiatan sederhana seperti makan bersama ini memiliki makna besar dalam memperkuat hubungan antaranggota. Dengan kekompakan dan komunikasi yang baik, KPK-ME diharapkan semakin solid dan terus hadir untuk membantu serta memperjuangkan kepentingan masyarakat,”_ ujar Amat.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama keluarga besar KPK-ME sebagai simbol kekompakan.

*Jms/Naswani*

Seleksi Paskibraka Bali 2026 Tuntas, Enam Putra-Putri Terbaik Lolos Ke Tahap Nasional

0

KOMPAS SBS # Denpasar – Bali || Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2026 resmi ditutup dengan hasil yang membanggakan. Rangkaian seleksi yang berlangsung ketat dan kompetitif ini berhasil menjaring putra-putri terbaik dari seluruh kabupaten/kota di Bali untuk melangkah ke tahap berikutnya di tingkat pusat.Menariknya, seluruh peserta menunjukkan kualitas yang sangat baik selama proses seleksi. Hal ini terbukti dari tidak adanya peserta yang gugur pada tahapan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) maupun Tes Kesehatan dan test lainnya. Dengan demikian, hasil akhir seleksi sepenuhnya ditentukan berdasarkan sistem perengkingan nilai yang objektif dan transparan.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, enam peserta terbaik dinyatakan lolos dan berhak melaju sebagai Calon Paskibraka tingkat pusat, yang selanjutnya akan mengikuti proses seleksi lanjutan di tingkat nasional. Adapun nama-nama yang berhasil melaju adalah :

Putra:

I Made Dwi Santhya Kurniawan (Badung)
I Gusti Ngurah Agung Avara Sastrawan Wibisana (Denpasar)
Kadek Pandu Ari Capriano (Jembrana)

Putri :

Vadeline Angelia (Badung)
Ni Luh Made Pradnya Dewi Paramita (Tabanan)
Ni Komang Gayatri Dinda Gita Arsani (Karangasem)

Sementara itu, sebanyak 16 peserta lainnya akan kembali ke kabupaten/kota masing-masing untuk melanjutkan peran sebagai Paskibraka daerah, sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda di wilayahnya.

Penutupan kegiatan ini menjadi momentum penting yang tidak hanya menandai berakhirnya proses seleksi, tetapi juga awal perjalanan baru bagi para peserta terpilih untuk mengharumkan nama Bali di tingkat nasional.

Selamat kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan dedikasi dan semangat luar biasa. Khusus kepada enam putra-putri terbaik yang lolos ke tingkat pusat, semoga dapat memberikan hasil terbaik dan mengukir prestasi gemilang di kancah nasional. Teruslah berjuang dan membawa nama Bali dengan bangga ! (Kesbangpol Bali)

Tak Kalah Tangguh! Tri Srikandi Polairud Polda Sulut Ikut Latihan Penurunan Ketinggian Bersama Dirpolairud

0

Kota Bitung, Kompas :Semangat dan keberanian luar biasa mewarnai kegiatan pelatihan Pencarian dan Pertolongan (SAR) serta teknik penurunan dari ketinggian atau yang dikenal dengan istilah rappelling, yang digelar Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Sulawesi Utara.

Kegiatan ini menjadi momen bersejarah karena kembali diaktifkan setelah terakhir diselenggarakan pada tahun 2009, berarti berhenti selama 17 tahun lamanya.

Latihan berlangsung di depan Markas Komando Polairud Polda Sulut, Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, pada Jumat (8/5/2026) pukul 07.30 WITA, dan dipimpin langsung oleh Direktur Polairud Polda Sulut, Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas, S.H., M.H.

TRI SRIKANDI POLAIRUD: TANGGUH, BERANI DAN TAK KALAH DARI YANG LAIN

Salah satu hal yang paling menarik perhatian dan mendapat pujian luas adalah kehadiran serta keberanian tiga orang anggota polisi wanita di satuan ini, yang dikenal dengan sebutan Tri Srikandi Ditpolairud Polda Sulut.

Pelatihan ini melibatkan berbagai personel, di antaranya Kompol Merry Pakku, AKP Nuryati Kampungbae, dan Brigadir Winda Lakoy. Seluruh peserta diberikan materi secara langsung dengan pendekatan praktik di lapangan.

Dikenal sebagai sosok yang selalu berbakti dan dekat dengan masyarakat, ketiganya tidak hanya menjadi penonton atau pendukung, melainkan ikut terjun langsung menghadapi tantangan yang menuntut ketahanan fisik dan mental tinggi. Bersama Dirpolairud dan seluruh personel, mereka juga melaksanakan penurunan dari ketinggian tebing yang mencapai 40 hingga 50 meter.

 

Langkah berani ini membuktikan bahwa dedikasi pengabdian tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Ketiganya membuktikan diri mampu mengikuti seluruh tahapan latihan dengan tertib, tepat, dan penuh percaya diri, sama seperti rekan-rekan anggota lainnya. Sosok mereka menjadi contoh nyata bahwa di Polairud, setiap orang memiliki peran yang sama pentingnya dan siap mengemban tugas berat demi keselamatan negara dan rakyat

Sebelum memulai pelaksanaan di tebing, seluruh peserta mendapatkan pembekalan materi, tata cara pemakaian perlengkapan pelindung diri, hingga teknik yang aman dan benar dari instruktur yang berpengalaman. Kombes Pol Bayuaji sendiri juga ikut turun langsung dan mengawasi setiap tahapan, bahkan memberikan petunjuk serta semangat kepada semua anggota, termasuk ketiga anggota polisi wanita tersebut.

Sebagaimana diketahui, kegiatan ini diadakan sebagai upaya penyegaran kemampuan, mengingat materi dan latihan serupa sudah lama tidak dilaksanakan. Bagi banyak anggota yang baru bergabung, ini adalah pengalaman pertama, sedangkan bagi yang sudah lama bertugas, kesempatan untuk mengulang dan menyempurnakan kembali keterampilan yang sangat krusial dalam tugas penyelamatan.

 

Kemampuan menurun dari ketinggian merupakan salah satu kemampuan dasar yang wajib dikuasai, mengingat wilayah kerja Polairud mencakup daerah pesisir, perbukitan, hingga kawasan yang memiliki medan sulit dan beragam tantangan alam.

Dalam kesempatannya, Kombes Pol Bayuaji menyampaikan rasa bangganya atas semangat yang ditunjukkan seluruh anggota, khususnya ketiga anggota polisi wanita tersebut.

“Saya sangat bangga melihat keberanian dan semangat Tri Srikandi kita. Ini membuktikan bahwa pengabdian itu tidak mengenal batas. Baik laki-laki maupun perempuan, semuanya memiliki kemampuan dan semangat yang sama tangguhnya dalam melindungi serta melayani masyarakat,” ujarnya.

“Latihan ini kita hidupkan kembali setelah lama terhenti, karena kemampuan ini adalah modal utama. Kita harus siap menghadapi segala situasi, di mana pun dan kapan pun. Kehadiran serta kesiapan seluruh anggota hari ini, menjadi bukti nyata semangat baru yang kita bangun bersama di Ditpolairud Polda Sulut,” tambahnya.

Sementara itu, PSK Kasubag Remin Ditpolairud Polda Sulut AKP Nuryati Kampungbae

“Kegiatan latihan SAR dan penurunan dari ketinggian tebing setinggi 40 hingga 50 meter ini kami selenggarakan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penyegaran kemampuan seluruh personel. Sebagaimana diketahui bersama, materi dan praktik serupa terakhir dilaksanakan pada tahun 2009 lalu, sehingga terhenti selama kurang lebih 17 tahun.”

 

“Di bawah kepemimpinan Bapak Direktur Polairud Polda Sulut Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas, S.H., M.H., kegiatan ini kembali dihidupkan dan dijadikan program prioritas. Kegiatan diawali dengan pemberian teori, tata cara pemakaian alat pelindung diri yang benar, pengarahan teknis dari instruktur berpengalaman, hingga dilanjutkan praktik langsung turun ke lokasi latihan. Seluruh elemen satuan hadir dan mengikuti mulai dari pejabat utama, perwira, bintara hingga tamtama tanpa terkecuali,” jelas AKP Nuryati.

 

Ia juga menyoroti partisipasi luar biasa dari tiga anggota polisi wanita di lingkungannya yang dijuluki sebagai Tri Srikandi Ditpolairud.

“Yang menjadi kebanggaan tersendiri adalah keberanian dan semangat Tri Srikandi kita. Mereka membuktikan bahwa meskipun perempuan, fisik dan mental mereka sama tangguhnya, siap terjun langsung dari ketinggian dan melaksanakan tahapan latihan sebagaimana rekan-rekan lainnya. Ini menunjukkan kesetaraan peran dan tanggung jawab dalam mengemban tugas negara,” tambahnya.

AKP Nuryati Kampungbae memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran kegiatan tersebut.

“Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan tertinggi kepada Bapak Direktur Polairud Polda Sulut yang selalu memimpin langsung, hadir di garis depan dan menjadi teladan bagi kita semua. Gaya kepemimpinan beliau yang dekat, peduli, dan tegas menjadi pendorong semangat terbesar bagi seluruh anggota.”

“Apresiasi juga saya sampaikan kepada para instruktur dari Brimob Polda Sulut yang telah berbagi ilmu dan keterampilan secara tulus serta profesional. Tidak kalah pentingnya, penghargaan sebesar-besarnya untuk seluruh personel Ditpolairud, khususnya Tri Srikandi kita yang telah menunjukkan dedikasi, kedisiplinan, dan keberanian luar biasa sehingga kegiatan ini berjalan sukses, aman, dan lancar tanpa kendala sedikitpun.”

“Kegiatan yang terhenti lama ini akhirnya bisa terlaksana kembali dengan kualitas yang sangat baik. Ini adalah keberhasilan kolektif kita semua,” ujarnya bangga.

kemampuan yang telah kita peroleh dan segarkan kembali hari ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan semata, namun menjadi kebiasaan dan kemampuan andalan setiap anggota dalam bertugas. Mari kita terus latih dan tingkatkan, agar setiap keterampilan tetap terjaga dan terasah dengan baik.”

“Saya berharap semangat kebersamaan, keberanian, dan kekompakan yang terjalin saat latihan terus kita bawa dan terapkan dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan. Jadikan momen ini sebagai titik tolak kebangkitan kemampuan satuan, sehingga Ditpolairud Polda Sulut semakin profesional, tangguh, dan menjadi andalan utama dalam menjaga kedaulatan laut serta keselamatan masyarakat di wilayah Sulawesi Utara.”

“Semoga di bawah arahan pimpinan yang hebat ini, kita terus bergerak maju, semakin solid, dan semakin dicintai oleh masyarakat luas,” pungkas AKP Nuryati Kampungbae.