INDRAMAYU, Kompas.sbs – Menyambut meningkatnya aktivitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polres Indramayu Polda Jabar melaksanakan kegiatan imbauan keselamatan kepada para pengelola tempat wisata pesisir. Langkah ini menjadi bagian dari Operasi Lilin Lodaya 2025/2026 guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung.

Kegiatan tersebut dilaksanakan menyasar sejumlah destinasi wisata pantai di Kabupaten Indramayu, di antaranya Pantai Bali 2 (Balongan Indah), Pantai Tirtamaya, Pantai Junti, Pantai Glayem, Pantai Karangsong, serta Pantai Tirta Ayu Balongan.

Dipimpin oleh KBO Satbinmas Polres Indramayu Ipda Tasim, personel Polres Indramayu tampak berdialog langsung dengan para pengelola wisata.

Dalam kesempatan ini petugas memberikan arahan secara persuasif, kepada pengelola dan petugas pantai.

Dalam imbauannya, petugas menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan pengunjung, seperti pemasangan batas aman area berenang, penyediaan petugas pengawas pantai, kesiapsiagaan tim SAR, serta penyampaian imbauan keselamatan secara berkala melalui pengeras suara.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tetap waspada terhadap potensi tindak kriminal, menjaga barang bawaan, serta mematuhi aturan lalu lintas saat menuju dan meninggalkan kawasan wisata. Aspek kesehatan pun turut menjadi perhatian, mengingat tingginya mobilitas pengunjung di ruang publik selama masa libur panjang.

Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang melalui KBO Satbinmas Polres Indramayu Ipda Tasim mengatakan, kegiatan imbauan ini merupakan upaya preventif untuk meminimalisir risiko kecelakaan dan gangguan keamanan di kawasan wisata.

“Operasi Lilin tidak hanya fokus pada pengamanan ibadah dan lalu lintas, tetapi juga pada keselamatan masyarakat yang berlibur. Kami mengimbau para pengelola wisata agar benar-benar memperhatikan faktor keselamatan pengunjung dan segera berkoordinasi dengan petugas apabila terjadi situasi darurat,” ujarnya. Minggu (21/12/2025)

Ia menambahkan, sinergi antara kepolisian, pengelola wisata, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya suasana libur Natal dan Tahun Baru yang aman, tertib, dan menyenangkan.

Dengan kegiatan ini, pihaknya berharap seluruh pengelola tempat wisata semakin meningkatkan kepedulian terhadap aspek keselamatan pengunjung, sehingga aktivitas wisata selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat berlangsung aman, nyaman, dan minim risiko kecelakaan.

Selain itu, diharapkan terbangun kesadaran bersama antara pengelola, petugas, dan masyarakat untuk saling menjaga keamanan serta ketertiban di kawasan wisata, agar momentum libur akhir tahun benar-benar menjadi waktu yang menyenangkan tanpa mengesampingkan keselamatan.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

“Apabila masyarakat menemukan potensi gangguan kamtibmas, kami imbau untuk segera melaporkannya melalui layanan Lapor Pak Polisi – SIAP MAS INDRAMAYU di WhatsApp 0819-9970-0110 atau call center 110,” pungkasnya.***( Saimin )

Medan, kompas.sbs – Humas Badan Kemakmuran (BKM) Masjid Al Ikhlas Komplek Veteran, Medan Estate, Bambang Herianto menegaskan pada masyarakat khususnya jamaah masjid Al Ikhlas agar tidak terprovokasi dengan pihak-pihak yang sengaja menunggangi polemik pemindahan Masjid Al Ikhlas. Pemindahan masjid, sebelumnya sudah melalui musyawarah dan seusai prosedur bahkan masjid yang baru sekarang berada di tempat yang lebih layak dengan kondisi bangunan yang juga jauh lebih layak.

“Karena semuanya warga setuju Masjid Al Ikhlas pindah ke lokasi yang lebih layak lagi. Bukan dikurangi malah dilebihkan. Dari yang awalnya bangunan semi permanen jadi permanen. Kelas Tahfiz dari yang sebelumnya 3 lokal kini menjadi 4 lokal. Dari kubah masjid yang awalnya terbuat dari besi, kini sudah di beton,” ungkap Bambang pada wartawan, Sabtu (20/12/25).

Sebelum memindahkan Masjid Al Ikhlas ke lokasi yang lebih layak, kata Bambang, pihak BKM sudah membuka forum musyawarah 4 bulan sebelumnya. Dalam musyawarah tersebut, pihaknya mengundang dan melibatkan masyarakat setempat, remaja masjid, ormas Islam dan para tokoh masyarakat. “Kalau mau melakukan penolakan saat musyawarah berlangsung. Sedangkan saat musyawarah berlangsung oknum-oknum yang melakukan penolakan tidak pernah ada. Tiba-tiba saat masjid sudah di bangun menjadi lebih baik lagi mereka melakukan aksi penolakan. Selama ini kemana saja?” ungkap Bambang.

Dikatakan Bambang, kuat dugaan oknum-oknum yang menolak perpindahan Masjid Al Ikhlas bisa dipastikan bukan warga setempat atau jamaah Masjid Al Ikhlas.

Hal senada disampaikan Kepling Dusun VIII, Desa Medan Estate, Sunar, menurutnya, perpindahan Masjid Al Ikhlas sebelumnya sudah dilakukan berdasarkan kesepakatan warga yang menyetujui kalau Masjid Al Ikhlas dipindahkan tak jauh dari lokasi sebelumnya ke tempat yang lebih layak. Sebab menurut Sunar, kalau tidak dipindahkan, di posisi masjid sebelumnya sudah banyak masyarakat yang pindah dari lokasi tersebut.

“Karena sudah tidak ada penghuni di sana jadi masyarakat sepakat agar Masjid Al Ikhlas dipindahkan. Perpindahan masjid sudah melalui persetujuan warga dan sudah sesuai prosedur. Pihak-pihak yang menolak pergeseran masjid sebenarnya bukan warga sekitar. Warga tidak mau ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan dalam polemik ini,” sebutnya.

Menanggapi polemik perpindahan Masjid Al Ikhlas ini, sebelumnya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Deliserdang, Drs. H Kaya Hasibuan menegaskan bahwa perpindahan atau pergeseran Masjid Al Ikhlas dapat dibenarkan menurut agama dan ketentuan yang berlaku, sepanjang memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dijelaskannya, menanggapi adanya aksi sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Pengawal Masjid Indonesia (APMI) yang mendatangi dan melaksanakan salat Jum’at di Masjid Al Ikhlas, di Ex Komplek Veteran, Dusun VIII, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, menolak pemindahan serta meminta agar fasilitas masjid yang telah dibongkar atau diambil agar segera dikembalikan dan dipasang kembali.

Ustaz Kaya menjelaskan, setidaknya terdapat tiga unsur utama yang menjadi dasar diperbolehkannya perpindahan atau pergeseran masjid.

“Pertama, harus jelas terkait hak kepemilikan masjid, dasar hak, atau status wakafnya. Kedua, masjid tersebut harus memberikan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat dan jama’ah. Ketiga, masjid dibangun semata-mata untuk kemaslahatan umat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua MUI Deliserdang menegaskan bahwa proses pergeseran Masjid Al Ikhlas telah melalui tahapan musyawarah, kesepakatan, serta penandatanganan resmi oleh berbagai pihak terkait. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Ketua BKM Masjid Al Ikhlas bersama masyarakat sekitar yang rumahnya telah menerima ganti rugi dari pihak pengembang PT. United Orto Berjaya (UOB), yang disaksikan dan ditandatangani oleh unsur Muspika Kecamatan Percut Seituan, Ketua MUI dan KUA Kecamatan Percut Seituan, Perwakilan Ormas Islam serta Kepala Desa Medan Estate dan Kepala Desa Sampali.

Dengan adanya kesepakatan dan penandatanganan tersebut, Ketua MUI menilai bahwa proses pergeseran masjid telah dilakukan secara terbuka, sah, serta sesuai dengan ketentuan agama dan prinsip musyawarah mufakat di tengah masyarakat.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, Ketua MUI Deli Serdang menilai bahwa pergeseran atau perpindahan Masjid Al Ikhlas telah sesuai dengan ketentuan agama dan dapat dibenarkan secara syar’i.

Oleh karena itu, ia meminta kepada pihak-pihak yang masih mempersoalkan pergeseran Masjid Al Ikhlas agar tidak memancing polemik yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah umat. Menurutnya, perbedaan pandangan hendaknya disikapi dengan bijak dan mengedepankan musyawarah serta ketenangan.

“Kami mengimbau masyarakat luas dan jama’ah agar dapat menahan diri dan tidak terpancing oleh perbuatan atau ajakan yang bertentangan dengan hukum dan norma agama,” tegasnya.

Ketua MUI Deliserdang juga mengajak para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam serta seluruh elemen umat untuk tidak memantik kekisruhan. Ia berharap para tokoh dan pimpinan umat dapat melihat persoalan ini secara utuh, objektif, serta memberikan pemahaman yang benar dan menyejukkan kepada pengikut dan jama’ahnya.

“Umat membutuhkan kesejukan, bukan provokasi. Mari kita jaga persatuan dan ukhuwa Islamiyah demi kemaslahatan bersama,” pungkasnya.

(Tim-Red)

Ketua SMSI Indramayu: Konsistensi Lucky–Syaefudin Soal 0 KM Indramayu Barat Patut Dikawal

Indramayu,Kompas.sbs – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indramayu, Ihsan Mahfudz, menilai gagasan dan implementasi pembangunan Titik Nol Kilometer (0 KM) Indramayu Barat yang terus disuarakan Lucky Hakim–Syaefudin sebagai bentuk konsistensi politik yang layak diapresiasi publik.

Menurut Ihsan, dalam praktik demokrasi, konsistensi antara janji politik dan arah kebijakan merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

“Politik tidak cukup hanya dengan janji. Ketika sebuah gagasan terus dijaga dan dikaitkan dengan pemerataan pembangunan, itu menunjukkan adanya konsistensi politik yang patut dicatat secara objektif,” ujar Ihsan, Minggu, 21 Desember 2025.

Ia menilai, penempatan 0 KM di Indramayu Barat bukan semata simbol geografis, melainkan pernyataan politik tentang keberpihakan pada wilayah yang selama ini berada di luar pusat pertumbuhan, jauh dari akses pelayanan publik serta persoalan lain yang menyebabkan rantai kemiskinan belum di putus di Kabupaten Indramayu.

“Indramayu Barat punya posisi strategis. Jika dijadikan 0 KM, itu berarti ada keberanian politik untuk menggeser orientasi pembangunan agar lebih berkeadilan,” papar Owner Media Fokus Pantura ini.

Meski demikian, Ihsan menegaskan bahwa konsistensi narasi harus diikuti dengan langkah konkret.

Ia mengingatkan agar simbol 0 KM tidak berhenti pada monumen, tetapi menjadi pintu masuk penguatan infrastruktur, pelayanan publik, dan ekonomi masyarakat. Maka dibutuhkan penyusunan program yang terus berkelanjutan sesuai arah kebijakan Visi Indramayu Reang.

“Di sinilah peran pers dan masyarakat sipil mengawal agar janji politik yang konsisten benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata,” tegasnya.

SMSI Indramayu, kata Ihsan, akan terus menjalankan fungsi pers sebagai pengawas publik yang objektif, kritis, dan konstruktif terhadap setiap agenda pembangunan daerah.***(Saimin)