BREAKING NEWS : KOMPAS.SBS
Mawardi Nur Pimpin BPMA, SEKBER Aceh Harapkan Potensi Migas Dongkrak Ekonomi dan Serap Tenaga Kerja
Jakarta –KOMPAS.SBS | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, resmi melantik Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA), Mawardi Nur, sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dalam prosesi yang berlangsung di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepemimpinan Mawardi Nur di BPMA untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024–2029, menggantikan Nasri Djalal. Pengangkatan ini merupakan tindak lanjut atas usulan resmi Pemerintah Aceh yang telah melalui proses evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, melalui Surat Gubernur Aceh Nomor 000.8.4/7869 tertanggal 6 Juli 2026, Pemerintah Aceh membatalkan usulan calon Kepala BPMA sebelumnya atas nama Azhari Idris. Dalam surat yang ditandatangani Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dijelaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk meninjau kembali proses dan substansi usulan, memastikan terpenuhinya persyaratan administratif, serta mengoptimalkan tata kelola pengisian jabatan agar berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada surat yang sama, Pemerintah Aceh kemudian mengusulkan Mawardi Nur sebagai calon Kepala BPMA untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2024–2029. Gubernur Aceh menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan keputusan final Pemerintah Aceh setelah melalui berbagai pertimbangan dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Surat tersebut juga menjelaskan bahwa pertemuan antara Gubernur Aceh dan Menteri ESDM pada 27 Juni 2026 menghasilkan kesepahaman untuk menindaklanjuti proses pengangkatan Kepala BPMA sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Menanggapi pelantikan tersebut, Juru Bicara SEKBER Aceh, Mustafaruddin (Nyak Din), menyampaikan ucapan selamat kepada Mawardi Nur seraya berharap kepemimpinan baru di BPMA mampu menghadirkan semangat baru dalam memperkuat tata kelola sektor hulu minyak dan gas bumi di Aceh.
Menurut Nyak Din, BPMA memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang mewakili Pemerintah Aceh dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu migas. Oleh karena itu, BPMA diharapkan mampu menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, dan membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan sumber daya alam Aceh berlangsung secara profesional, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
«”Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Mawardi Nur atas amanah sebagai Kepala BPMA. Kami berharap beliau dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, dan komitmen dalam memperkuat tata kelola sektor migas Aceh. BPMA memiliki peran penting dalam membangun sinergi antara Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, dan para pelaku industri migas sehingga iklim investasi semakin kondusif. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya migas harus mampu memberikan nilai tambah bagi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membuka peluang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi Aceh,” ujar Nyak Din.»
Ia menambahkan, penguatan tata kelola, kepastian hukum, dan transparansi merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kepercayaan investor, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam Aceh tetap berpihak pada kepentingan daerah dan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal SEKBER Aceh, Irwan Syahputra (Syech Wan), menilai pelantikan Mawardi Nur menjadi momentum penting untuk memperkuat peran BPMA dalam mengawal pengelolaan sektor hulu migas agar mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh.
Menurutnya, potensi minyak dan gas bumi yang dimiliki Aceh harus dapat mendorong peningkatan investasi, memperluas kesempatan kerja bagi putra-putri Aceh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Irwan mengatakan perhatian publik saat ini juga tertuju pada pengembangan potensi migas di Blok Andaman. Ia berharap proses pengembangannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi Aceh, baik melalui peningkatan penerimaan daerah, pemberdayaan tenaga kerja lokal, maupun tumbuhnya sektor-sektor ekonomi pendukung.
«”Kami berharap potensi migas Blok Andaman dapat menjadi salah satu penggerak kebangkitan ekonomi Aceh. Apabila dalam pengembangannya dimungkinkan memanfaatkan fasilitas migas yang tersedia di PT Arun sesuai hasil kajian teknis, ketentuan regulasi, dan kesepakatan para pihak, tentu hal itu akan membuka peluang yang lebih besar bagi tenaga kerja lokal, meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, serta memberikan nilai tambah bagi Aceh. Harapan kami, masyarakat Aceh tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian utama yang memperoleh manfaat dari kekayaan alam yang dimiliki daerah ini,” kata Irwan.»
Ia menambahkan, harapan tersebut menjadi semakin penting mengingat sejumlah wilayah di Aceh masih berada dalam tahap pemulihan ekonomi pascabencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, pengembangan sektor migas diharapkan dapat menjadi salah satu pilar dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif dan berkelanjutan.
SEKBER Aceh berharap kepemimpinan Mawardi Nur dapat memperkuat kolaborasi antara BPMA, Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan sehingga potensi migas Aceh dapat dikelola secara optimal, memberikan kepastian bagi investasi, serta menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
(Reporter/Pers Media Kompas.sbs – Wilayah Aceh : MJ Novi Karno
(Sumber/Rilis/Photo : Syech Wan Sekjend Sekber Aceh
(RedaksiDaerah : KOMPAS.SBS
