Langkah tegas pemerintah dan aparat keamanan dalam menertibkan aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak mendapat dukungan dan apresiasi dari LSM Ekologi Pembangunan (pemerhati lingkungan) Kabupaten Buru. Kunjungan langsung Gubernur Maluku, Pangdam XV/Pattimura, dan Kapolda Maluku dinilai sebagai sinyal kuat keseriusan negara dalam menyelamatkan lingkungan sekaligus menegakkan hukum.
Ketua LSM LEP Buru, Chairul Syam, menyebut kehadiran para pimpinan daerah dan aparat keamanan bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pengawasan nyata terhadap kawasan yang selama ini menjadi sorotan akibat maraknya praktik tambang ilegal.
“Kunjungan ini menunjukkan komitmen yang tidak main-main. Gunung Botak selama ini menjadi simbol lemahnya pengawasan, tetapi hari ini kita melihat perubahan arah yang lebih tegas dan terukur,” tegas Chairul.
Menurutnya, keterlibatan unsur TNI melalui Pangdam XV/Pattimura menjadi faktor penting dalam memperkuat upaya penertiban yang sebelumnya kerap menghadapi berbagai kendala di lapangan. Sinergi dengan Polri dan pemerintah daerah dinilai mampu menutup celah bagi kembalinya aktivitas ilegal.
LSM LEP juga menyoroti peran strategis Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukidjang, dalam memastikan stabilitas keamanan selama proses peninjauan berlangsung. Koordinasi lintas sektor yang dilakukan dinilai efektif dalam menjaga situasi tetap kondusif, sekaligus memperkuat pengawasan di wilayah rawan.
“Pendekatan yang dilakukan tidak hanya represif, tetapi juga edukatif. Ini penting agar masyarakat memahami bahwa tambang ilegal bukan solusi ekonomi, melainkan ancaman jangka panjang bagi lingkungan dan kehidupan mereka sendiri,” lanjutnya.
Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan perubahan signifikan. Area yang sebelumnya dipadati penambang ilegal kini mulai tertib dan terkendali. Patroli rutin aparat gabungan terbukti mampu menekan aktivitas ilegal yang sempat merajalela.
Namun demikian, LSM LEP mengingatkan bahwa tantangan belum selesai. Potensi kembalinya aktivitas tambang ilegal masih terbuka jika pengawasan tidak dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Momentum ini tidak boleh berhenti pada kunjungan. Harus ada langkah konkret lanjutan, termasuk penataan sistem tambang legal yang ramah lingkungan serta pemberdayaan masyarakat lokal,” ujar Chairul.
LSM LEP berharap pemerintah daerah segera merumuskan kebijakan strategis yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga solusi jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Pengelolaan sumber daya alam yang transparan, legal, dan berkelanjutan dinilai menjadi kunci utama agar kasus serupa tidak terulang.
Kunjungan Gubernur Maluku, Pangdam XV/Pattimura, dan Kapolda Maluku ke Gunung Botak dinilai sebagai titik balik penting dalam upaya pemulihan kawasan tersebut. Publik kini menunggu konsistensi dan keberlanjutan langkah nyata dari seluruh pihak yang terlibat.
