NAMLEA – 28/7/2026-Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada Masyarakat yang tidak mampu harus transparan dan tepat sasaran
Sebagaimana disampaikan Ketua LSM Ekologi Pembangunan (pemerhati Lingkungan) Chairul Syam mengatakan kepada wartawan media kami bahwa bantuan rumah swadaya masyarakat di beberapa desa Kabupaten Buru kembali menjadi sorotan Publik, berbagai pihak meminta agar proses pembagian dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.ungkapnya
Bantuan rumah merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga kurang mampu di desa. Namun di lapangan, masih sering ditemukan keluhan terkait data penerima yang tidak sesuai dan minimnya keterbukaan informasi kepada publik.
Menyikapi hal tersebut, LSM LEP – Lembaga Ekologi Pembangunan, sebagai lembaga pemerhati lingkungan dan sosial, mendorong pemerintah desa bersama Pemda Buru agar lebih terbuka dalam proses pendataan hingga penyaluran bantuan.
“Pembagian bantuan rumah ini uang negara. Harus jelas siapa penerimanya, berdasarkan apa, dan mekanismenya seperti apa. Jangan sampai yang dapat justru orang yang mampu, sementara yang benar-benar membutuhkan malah terlewat,” ujar Ketua LSM LEP, Chairul Syam*, Sabtu (25/7/2026).
Menurut Chairul, transparansi bisa dimulai dari keterbukaan data calon penerima, musyawarah desa, hingga pemasangan papan informasi di kantor desa. Selain itu, perlu ada pengawasan dari BPD, tokoh masyarakat, dan media agar program berjalan sesuai peruntukannya.
Kalau tidak transparan dan tidak tepat sasaran, niat baik pemerintah justru bisa menimbulkan konflik. Kami minta Pemda Buru dan kepala desa berkomitmen agar bantuan ini benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak, tegasnya.
Hingga saat ini, bantuan rumah masih terus disalurkan ke desa-desa di wilayah Kabupaten Buru. Warga berharap, ke depan proses seleksi dan pembagian dilakukan dengan lebih terbuka agar tidak menimbulkan polemik.
Ungkap salah satu sumber yang namanya tidak ingin disebutkan mengatakan bahwa bantuan perumahan bagi masyarakat harus tepat sasaran, demikian juga bantuan tersebut tidak boleh lagi diberikan kepada masyarakat yang sudah mendapat bantuan rumah,karena yang dialami dirinya ada beberapa oknum masyarakat yang pernah mendapat bantuan rumah, namun tidak dibangun bahkan bahanya dijual kembali, dari pengalaman tersebut pihaknya meminta kepada petugas harus lebih jeli dalam menentukan siapa siapa yang harus mendapatkan bantuan rumah tersebut
