Kompas.sbs-Rote Ndao — Kabag Hukum Kabupaten Rote Ndao, Nyongki Ndolu, SH, menyoroti persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang belakangan mengalami kelangkaan di sejumlah wilayah di Kabupaten Rote Ndao dalam rapat bersama pengelola SPBU yang dipimpin Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dudelusy Dethan, Senin (18/05/2026).
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan yang membahas kendala distribusi BBM subsidi maupun non subsidi di tengah masyarakat. Dalam forum itu, peserta rapat membahas berbagai persoalan yang dinilai memengaruhi ketersediaan BBM di lapangan.
Nyongki Ndolu menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga jenis BBM yang beredar, yakni Pertalite, Pertamax, dan jenis lainnya. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun agen penyalur karena perbedaan kategori dan mekanisme distribusi.
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang perlu mendapat perhatian ialah minimnya transparansi data terkait jumlah agen penerima jatah BBM tertentu.
“Pemerintah perlu memperoleh data yang jelas mengenai jumlah agen penerima BBM agar distribusi dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat maupun pihak terkait,” ujarnya.
Ia menilai kurangnya keterbukaan informasi berpotensi mengganggu kebutuhan masyarakat, terutama pengguna kendaraan yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM setiap hari.
Pertemuan tersebut, peserta juga menyoroti adanya praktik pembelian BBM melalui pinjaman online. Praktik itu dinilai dapat menambah kompleksitas persoalan distribusi serta membuka peluang penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Hasil pembahasan, sejumlah poin penting turut disepakati, di antaranya koordinasi dengan pemerintah untuk memperoleh data agen penerima BBM Pertamax dan jenis lainnya, pelaporan sebaran BBM bersubsidi kepada pihak terkait guna meningkatkan transparansi, serta peninjauan terhadap praktik pembelian BBM melalui pinjaman online.
Nyongki Ndolu juga menekankan bahwa transparansi data agen penerima BBM sangat diperlukan agar distribusi tidak menimbulkan ketimpangan di masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan data dapat membantu pemerintah mengawasi distribusi BBM sekaligus mencegah potensi penyelewengan subsidi.
Selain itu, peserta rapat menilai keberadaan tiga jenis BBM yang beredar saat ini menambah tantangan dalam proses pengawasan dan distribusi karena masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan masing-masing jenis BBM.
Karena itu, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai kategori dan mekanisme distribusi BBM agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah berharap persoalan distribusi BBM dapat segera ditangani sehingga kebutuhan masyarakat terhadap BBM tetap terpenuhi secara adil dan merata.YH
