KEPAHIANG KOMPAS SBS,
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang memaparkan langkah konkret efisiensi belanja pegawai dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah keterbatasan fiskal dan penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
Kepala BKD Kabupaten Kepahiang menjelaskan, efisiensi telah dilaksanakan sejak tahun 2025 seiring berlakunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Prinsipnya efisiensi tidak mengurangi kualitas pelayanan, tetapi memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Untuk Efisiensi Belanja Pegawai, langkah yang dilakukan TAPD bersama DPRD adalah:
(a) mereview komponen belanja seperti honorarium, TPP, perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang tidak berdampak signifikan,
(b) memfokuskan alokasi pada target kinerja pelayanan publik,
(c) membatasi belanja honorarium sesuai Perpres Standar Harga Satuan Regional,
(d) mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur,
(e) selektif dalam pemberian hibah dan bansos.
Rasionalisasi TPP, perjalanan dinas dan seremonial tetap dilakukan secara terukur dan proporsional tanpa mengganggu pelayanan publik oleh ASN.
Untuk Prioritas Program 2027, BKD akan memprioritaskan program yang mendukung Visi Misi dan 16 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati, terutama Program Prioritas Nomor 12 yaitu _Menggali, Memaksimalkan Potensi dan Memanfaatkan Peluang PAD sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah._ Program yang tidak mendukung akan ditunda atau dihapus.
Untuk Terobosan PAD dan Digitalisasi, BKD menyiapkan 4 langkah:
1. Program SUPER SAPA (Satu Personil Satu Wajib Pajak) untuk ekstensifikasi pajak dan retribusi.
2. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang disewakan ke masyarakat/pelaku usaha.
3. Penguatan Satgas Optimalisasi PAD (Satgas OPAD).
4. Sinergi dengan Samsat dan Polres melalui Santai Sayang (Samsat Angkringan Tanpa Antrian Semangat Kepahiang), Bank Indonesia untuk digitalisasi, Dukcapil dan DPMPTSP di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Untuk penerimaan daerah, BKD telah mengimplementasikan aplikasi SIAPYANG (Sistem Informasi Aplikasi Pajak Daerah Kepahiang) dan penguatan *Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Indeks ETPD Kepahiang Semester II 2025 mencapai 95,7% kategori Digital, masuk 6 besar Kabupaten se-Sumatera.
Transaksi non tunai didukung BPD Bengkulu, BRI dan Kantor Pos melalui VA, QRIS, Mobile Banking, ATM/CRM, BRILink, hingga Indomaret dan Alfamart.
Sementara untuk belanja daerah, tahun 2027 seluruh OPD akan difasilitasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) melalui aplikasi OPD Payment.
Terkait kepemimpinan saat ini, BKD menilai Bupati dan Wakil Bupati adalah sosok visioner dan transformasional yang mendorong kerja efektif, efisien, inovatif dan berorientasi hasil dengan semangat 5 Ti (bekerja dengan hati, hati-hati, rendah hati, sepenuh hati) dan KEPAHIANG JOSS (Jujur, Optimis, Sinergi, Sejahtera).
#BKDKepahiang #BPKADKepahiang #EfisiensiAnggaran PADKepahiang #APBD2027
#KepahiangJOSS BeritaKepahiang
#Kompas sbs: Ray Sam pamiliktu
