Mempawah. Kalimantan Barat __ Proyek Penggantian Jembatan Ruas Sei Duri–batas dan dalam Kota Mempawah Cs milik BPJN Kalbar selaku pengelola, segede Rp. 14,5 miliar garapan CV. Hasea Karya, menjadi buah bibir masyarakat.
” September 2026, kami lihat dilapangan, pekerjaan jembatan Benteng baru sebatas pemancangan spun pile pada bagian abutment. Sedangkan pembangunan Jembatan Bundung masih vacum, mereka masih sibuk ngerjakan jembatan darurat yang juga belum rampung.
” Logika berpikir, kenyataan tersebut tentu menjadi pertanyaan publik, sudah sejauh mana progresnya. Sementara realisasi kerjaan cuma ala kadarnya dan usia kontrak telah berjalan 5 bulan, ” tanya warga sekitar yang ngerti soal tehnis.
Disini, katanya, kita bukan hanya bicara lambat atau cepat. Tetapi yang perlu diketahui berapa progres rencana, aktual, deviasi serta bagaimana kurva-S, apa kendalanya dan langkah percepatan yang telah dilakukan, ini yang terpenting.
Ia memberikan gambaran, di satu sisi, pekerjaan jembatan tampak masih minim. Disisi lain, akses sementara yang menjadi kebutuhan penting bagi pengguna jalan belum juga tuntas. ” Kalau memang progres sesuai jadwal, tunjukkan datanya. Jika terjadi deviasi, jelaskan penyebabnya, ” ujar warga tadi.
Publik, lanjutnya, jangan hanya disuguhi kalimat bahwa “ Pekerjaan Sedang Berjalan “. Giliran ditanya target dan capaian fisiknya, malah bungkan diam seribu bahasa.
Pendapat lain menyebutkan, keselamatan lalu lintas juga patut mendapat perhatian, mengingat Intensitas kendaraan cukup tinggi. Makanya keberadaan rambu peringatan, barrier, penerangan, pengaturan lalu lintas, serta akses yang aman menjadi bagian penting dalam manajemen pekerjaan.
” Kalau fasilitas keselamatan di lokasi memang masih minim, maka kondisi tersebut harus segera dievaluasi oleh pihak yang bertanggung jawab. Jangan menunggu terjadi kecelakaan baru kemudian keselamatan menjadi perhatian, ” tegas Patih, Kordinator LSM Kalbar
Kesiapan sarana pendukung pekerjaan, lanjutnya, mesti memadai, baik dari sisi alat berat, tenaga kerja, material, maupun metode pelaksanaan. Kemudian keberadaan jembatan sementara/Bailey, jika memang dipersyaratkan berdasarkan desain, metode pelaksanaan, atau kebutuhan manajemen lalu lintas proyek, perlu dijelaskan.
” Apakah sarana sementara yang direncanakan dalam metode pelaksanaan sudah tersedia. Jika belum, penyebabnya apa dan kira-kira kondisi tersebut mempengaruhi jadwal pekerjaan utama atau tidak. Semua ini seharusnya dapat dijawab melalui dokumen kontrak dan laporan pengawasan, ” ungkapnya.
Patih meminta, Irwan Chandra Nirwana, S.T., M.M. sebagai Satker dan PPK, Robin Pantas Halomoan, S.T., M.Eng, Konsultan dan Perusahaan jangan diam dan duduk manis di ruang AC, jelaskan secara terbuka prosentase pekerjaan.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran kontrak atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh pihak berwenang.(007/Danil.A)
