INDRAMAYU, KOMPAS.SBS. Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menyalurkan bantuan pangan (banpang) beras sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan Perum Bulog dan menyasar warga berpenghasilan rendah, Jumat (28/08/2026).
Pemerintahan Desa Kalianyar dibantu para RT dan RW membagikan Banpang ke semua warga yang sudah berkumpul di Kantor Desa.
Di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu.
Sebagai Kesi Pemerintahan sekaligus Operator SIKS-NG Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Mufti Ali, menyatakan bantuan pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang memiliki akses terbatas terhadap bahan pokok.
“Bantuan beras ini menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah sekaligus mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan,” ujar Mufti Ali.
Berdasarkan data, sebanyak 1.320 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kalianyar menerima alokasi bantuan. Setiap KPM memperoleh 3 karung beras (masing-masing 10 kg), sehingga total komoditas yang disalurkan oleh Perum BULOG untuk Desa Kalianyar mencapai 3.960 karung atau setara dengan 39,6 ton beras. Namun, hasil evaluasi pemerintah desa menemukan beberapa penerima manfaat dinilai tidak tepat sasaran yang kaya dan usia produktif diketahui Desil rendah sedangkan yang tidak mampu (miskin) berpenghasilan rendah dan jompo diketahui ada pada Desil tinggi.
Menurut Mufti Ali, sebagian penerima berasal dari kalangan mampu, termasuk warga usia produktif yang tidak masuk kategori prioritas. “Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak lansia dan keluarga prasejahtera yang secara real sangat membutuhkan bantuan (miskin), tetapi justru tercatat pada Desil 6–10, Ini sangat ironis dan menyayat hati,” kata Mufti Ali.
Ia menegaskan akan melakukan pendataan ulang secara menyeluruh dan Ia berharap agar aparat desa bisa langsung mengakses dan merubah data setelah banyak ditemukan data yang tidak tepat sasaran. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima langsung oleh warga yang berhak dan membutuhkan.
Mufti Ali juga berkomitmen meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik, “Besar harapan kami ke depan agar pihak pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih fleksibel dalam menentukan atau melegalisasi penggantian KPM—khususnya bagi warga yang sudah mampu,pindah meninggal dunia, atau tidak ditemukan keberadaannya. Saat ini, penentuan data cadangan masih sangat terpaku pada Desil 1–4 itu susah untuk ditemukan.“ ujarnya.
Masalah desil ini menurut saya masih rancu maka benahi dulu desil baru kita terapkan ke bantuan sosial jangan sampe kami Aparatur Desa di benturkan dengan masyarakat kami.
Kalau memang kami harus turun ke lapangan maka berikan kami akses penentuan desil di aplikasi kami (SIKS-NG) bukan hanya menu pembaharuan Desil dan hasilnya itu pun tidak bisa kami pastikan (bisa berubah -ubah) tutupnya
Kami dari pemerintah desa berharap akurasi data penerima bantuan dapat meningkatkan efektivitas program sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik ditingkat desa.
( Saimin )
