Kpas.sbs | JAKARTA,29 Agustus 2026 — Di tengah gegap gempita kebijakan hilirisasi nasional, praktisi senior bidang EPCC sekaligus Komisaris Independen PT Rekayasa Industri (Rekind), Maret Samuel Sueken, menyuarakan catatan strategis yang selama ini kerap luput dari pembicaraan publik: hilirisasi tidak boleh sekadar memindahkan pabrik ke dalam negeri, tetapi wajib memindahkan kemampuan ke tangan anak bangsa.
Dalam tulisan gagasan berjudul “Mengakhiri Dominasi ‘Londo Ireng’ dan Menggugat Arah Hilirisasi: Urgensi Ekosistem EPCC & T&I Komplit demi Kedaulatan Energi Nasional”, Maret — yang juga menjabat sebagai Ketua Umum JPKP — mengingatkan bahwa selama ini makna hilirisasi kerap direduksi semata menjadi pembangunan smelter, kilang, dan pabrik di dalam negeri. Padahal pertanyaan kuncinya justru: siapa yang merancang, membangun, menyediakan peralatan, mengangkut, memasang, serta menguasai teknologinya? Dan kemampuan itu akan menetap di mana setelah proyek selesai?
Hilirisasi Produk ≠ Hilirisasi Kemampuan
Kenyataannya, proyek-proyek strategis nasional masih banyak menggandeng pemain global seperti McDermott, Saipem, Chiyoda, JGC, hingga Hyundai. Kehadiran mereka bukan masalah, tegas Maret. Masalahnya adalah seberapa besar kemampuan strategis yang tertinggal di Indonesia. Jika rekayasa, teknologi, fabrikasi, manajemen proyek, hingga pengangkutan dan pemasangan tetap bergantung luar negeri, maka yang terjadi hanyalah hilirisasi produk, bukan hilirisasi kemampuan industri.
Tiga Pilar Ekosistem EPCC Nasional: Otak – Tangan – Kaki
Untuk menuntaskan kesenjangan tersebut, Maret merumuskan kerangka ekosistem industri utuh yang harus dimiliki Indonesia:
OTAK — Rekayasa, Teknologi & Hak Kekayaan Intelektual: Penguasaan desain, proses teknologi, manajemen proyek, dan integrasi sistem. Tanpa ini, kita terus-menerus memakai cetak biru bangsa lain.
By: Maret Samuel Sueken
(red/Ine)
