TULUNGAGUNG.Kompas.sbs- Badan Gizi Nasional resmi menjatuhkan sanksi penangguhan permanen kepada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Salah satu yang paling terdampak adalah SPPG Moyoketen di Kecamatan Boyolangu.
Pengelola SPPG Moyoketen kini harus menanggung kerugian miliaran rupiah. Seluruh investasi yang sudah dikeluarkan tidak bisa kembali setelah fasilitasnya ditutup permanen.
Pengurus yayasan yang menaungi SPPG Moyoketen dengan inisial SB mengaku kecewa dengan keputusan BGN tersebut. Menurutnya, gedung dan seluruh peralatan SPPG dibangun dari nol menggunakan dana mandiri. Sebagian besar modal berasal dari pinjaman bank.
“Modalnya belum balik, utang dari bank juga belum lunas,” ujar SB saat dikonfirmasi, Rabu 29 Juli 2026.
SB merinci, untuk pembangunan awal gedung serta pengadaan peralatan medis dan operasional, pihaknya sudah mengeluarkan dana sekitar Rp2,3 miliar.
Situasi makin berat setelah terjadi insiden keracunan makanan pada Januari 2026. Setelah kejadian itu, BGN menjatuhkan sanksi suspend sementara dan meminta SPPG melakukan perbaikan besar-besaran agar sesuai SOP.
Pihak yayasan pun kembali mengeluarkan dana. Semua instruksi BGN dituruti, mulai dari pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah, penggantian lantai dengan material epoxy, pembuatan area parkir, pemasangan jaringan CCTV, hingga penyediaan fasilitas televisi pendukung.
Total biaya renovasi tambahan itu mencapai Rp350 juta. Dengan begitu, total investasi yang sudah dikeluarkan yayasan untuk SPPG Moyoketen menembus Rp2,6 miliar.
Namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Alih-alih mencabut sanksi, BGN justru menjatuhkan suspend permanen. Kini gedung tersebut tidak bisa beroperasi sementara cicilan utang bank masih berjalan.
Keputusan ini menjadi pukulan berat bagi pengelola SPPG di Tulungagung. Program pemenuhan gizi berjalan, tapi di lapangan pengelola menanggung risiko dan kerugian sendirian ketika terjadi masalah.(an)
